Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak, menyambut positif kelahiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai bagian dari penguatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Menurutnya, pembentukan BPI Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan visi besar Asta Cita yang bertujuan membawa perekonomian Indonesia ke tingkat lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif. Ia pun menegaskan peran strategis Danantara dalam mendukung pencapaian Asta Cita yang menjadi visi besar pembangunan nasional. Sebab, sebutnya, BPI Danantara ini bisa berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi nasional dengan berinvestasi di sektor-sektor prioritas. Sebagai contoh, adanya potensi kemajuan di sektor energi terbarukan,…
Penulis: redaksi
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Longki Djanggola, menilai bahwa peran Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah perlu dimaksimalkan untuk membekali keterampilan bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Menurutnya, pekerja migran memiliki potensi besar, terutama dalam kontribusi mereka terhadap devisa negara. “Tinggal memaksimalkan BLK yang dulu dikelola pemerintah daerah dan kini sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah pusat bisa berkompromi. Saat ini, BLK yang paling kita butuhkan adalah yang khusus untuk tenaga kerja PMI,” ujarnya dalam Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dalam rangka penyusunan RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran…
Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 25 daerah menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak profesional dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Sehingga ia meminta lembaga tersebut dievaluasi. “Membaca putusan PSU oleh MK, salah satu penyebabnya adalah kinerja KPU yang tidak profesional, terutama dalam persoalan administrasi pendaftaran calon,” ujar Khozin kepada media di Jakarta, Selasa (25/2/2025). Ia menegaskan bahwa jika KPU bekerja secara profesional dengan menyusun aturan teknis yang presisi, maka PSU di beberapa daerah tidak akan terjadi. Ia mencontohkan kasus di Pilkada Tasikmalaya, di mana seorang kandidat…
Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah tengah membahas revisi Undang-Undang (UU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di tingkat Panitia Kerja (Panja). Revisi ini dilakukan setelah pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Haji (BPH). Ketua Panja Revisi UU sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mengungkapkan bahwa revisi ini cukup signifikan, bahkan bisa menyerupai penyusunan undang-undang baru. “Ya, poinnya banyak. Ini termasuk (merevisi) 50% dari undang-undang yang ada. Jadi, nanti bukan hanya revisi kecil, tapi bisa seperti menyusun undang-undang yang baru,” ujar Singgih di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025). Singgih menegaskan bahwa revisi ini dilakukan setelah pembentukan BPH. Ia juga…
Inovasi sosial untuk mengembangkan masyarakat terus dilakukan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Secara konsisten, unit-unit operasi KPI melahirkan program-program pemberdayaan masyarakat untuk mendorong dan menumbuhkan kemandirian. “Komitmen pengembangan masyarakat menjadi bagian yang terintegrasi dengan proses bisnis KPI,” kata Corporate Secretary KPI Hermansyah Y Nasroen dikutip dari siaran persnya, Selasa, 25 Februari 2025. Program-program tersebut menurut Hermansyah, dirancang untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat di sekitar operasi kilang. Di Kilang Dumai misalnya, KPI mendorong lahirnya inovasi sosial berupa sistem perlindungan pesisir. Inovasi ini memberikan jawaban atas permasalahan perubahan iklim yaitu dengan alat pemecah ombak. Inovasi sosial ini menjadi bagian…
BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID meyakini pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan langkah strategis untuk memperkuat investasi hilirisasi dan industrialisasi nasional. Sebagai pengelola sumber daya mineral dan batu bara Indonesia, MIND ID berkomitmen untuk terus konsisten menjalankan peran sebagai tulang punggung hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam mineral dan batu bara di Indonesia. Dalam pidatonya di Istana Negara, Senin, 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Danantara bukan sekadar badan pengelola investasi, melainkan instrumen pembangunan nasional yang akan mengubah cara Indonesia dalam mengelola kekayaan negara demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Terlebih, Pemerintah telah membuktikan…
Anggota Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Kazakhstan DPR RI Muhammad Husni bersama I Wayan Sudirta bertemu dengan Dubes Kazakhstan untuk Indonesia H.E Serzhan Abdykarimov, pada Senin (24/2/2025). Pertemuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan hubungan baik dan kerja sama di berbagai sektor yang selama ini terjalin antar dua negara. Husni merinci, setidaknya beberapa sektor perlu peningkatan kerja sama. Misalnya di sektor pariwisata, dimana Kazakhstan berharap adanya penerbangan langsung dari Indonesia ke Kazakhstan dan sebaliknya. Peningkatan kerja sama ini, menurutnya tak hanya menggiatkan sektor pariwisata namun juga sektor ekonomi dan perdagangan. “Kita melihat hubungan peningkatan ekonomi kita dan Kazakhstan itu sangat penting sekali.…
Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025) dengan Perkumpulan Guru Impassing Nasional (PGIN) guna menerima aspirasi terkait tindak lanjut efisiensi dan rekonstruksi anggaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Dalam pertemuan ini, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menegaskan pentingnya perhatian terhadap lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama agar tidak menjadi prioritas kedua dalam sistem pendidikan nasional. Selly mengapresiasi data dan materi yang disampaikan oleh PGIN sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan bersama Kementerian Agama. “Kami mengucapkan terima kasih atas materi yang disampaikan, yang tidak hanya berupa aspirasi,…
Sekjen DPR RI Indra Iskandar memastikan bahwa efisiensi anggaran di Setjen DPR RI tidak akan mengurangi kualitas dan dukungan pelayanan kepada DPR RI. Pasalnya, hal tersebut merupakan tugas utama Setjen DPR sebagai mandatori yang telah diatur dalam undang-undang. “Tugas utama kami di Setjen DPR memberikan dukungan kepada dewan, dan yang dikurangi bukan anggaran DPR, karena itu dalam undang-undang, melainkan anggaran Setjen DPR yang sifatnya kegiatan suplemen atau pendukung saja,” ungkap Indra kepada medpolindo.com usai membuka Sosialisasi Penyampaian Arah Kebijakan dan Program Prioritas Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025). Indra menyampaikan hal itu…
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan mendukung penuh terbentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Baginya, kebijakan ini perlu turut memperoleh dukungan dari masyarakat luas lantaran berpotensi memastikan negara bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8 persen pada tahun 2025. Pernyataan ini ia sampaikan usai Presiden Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025…