Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu, menyoroti sejumlah persoalan terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mempertanyakan ketidakcermatan KPU dalam memverifikasi syarat calon kepala daerah, yang berujung pada putusan MK untuk menggelar PSU di 24 daerah. “Berdasarkan putusan MK, ada 24 daerah yang harus menjalani PSU karena berbagai pelanggaran hukum dan administrasi. Ini menjadi pertanyaan besar, mengapa banyak persyaratan standar bisa lolos dari pengamatan KPU daerah? Seberapa kompeten sebenarnya penyelenggara di daerah? Dan apakah pemerintah daerah siap dengan pendanaannya untuk PSU?” ujar Edi Oloan Pasaribu dalam keterangannya kepada medpolindo.com usai rapat kerja (raker) Komisi II DPR…
Penulis: redaksi
Anggota Komisi XIII DPR RI Al Muzzammil Yusuf memberikan tanggapan positif terhadap program penghargaan bagi para pengacara yang diinisiasi oleh Hukum Online. Dalam pernyataannya, ia menegaskan pentingnya penghargaan tersebut berbasis pada aspirasi masyarakat dan tidak hanya terpusat di Jakarta. “Kita tidak menolak, ini bagus. Tapi kita sarankan agar award ini benar-benar dari bawah ke atas (bottom-up). Carilah pengacara yang selama ini membela rakyat, tidak hanya berasal dari Jakarta, tetapi juga dari berbagai daerah,” ujarnya kepada medpolindo.com di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (28/02/2025). Menurutnya, proses seleksi penerima penghargaan harus melibatkan masyarakat melalui media sosial dengan menjaring pendapat publik dari 38 provinsi.…
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani memenuhi undangan menghadiri kegiatan upacara Parade Senja dan penurunan bendera Merah Putih di retret kepala daerah (Kada). Diketahui, Parade senja dan penurunan bendera Merah Putih digelar di lapangan Pancasila, Akademi Militer, Magelang, Kamis (27/2/2025), dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Parade senja juga dihadiri oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Parade senja ini merupakan bagian dari rangkaian retret kepala daerah. Parade senja diikuti kepala daerah serta wakil kepala daerah yang hadir. Sejauh ini tercatat ada 494 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah yang…
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Anggota Komisi XI DPR RI Putri Komarudin, mengungkapkan beberapa poin penting terkait laporan kinerja LPEI untuk tahun 2024. Salah satunya adalah dorongan untuk lebih meningkatkan peran perempuan dalam sektor ekspor, serta pengembangan desa devisa untuk komoditas Kakao dan Kelapa. “Saya senang Bapak memasukkan data tentang eksportir perempuan dalam paparan Anda. Ini menunjukkan bahwa meskipun 64% pemilik UMKM adalah perempuan, mereka mampu berperan aktif dalam meningkatkan pasar ekspor kita,” ujar Putri dalam rapat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (28/2/2025). Lebih lanjut, Putri…
Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian, menyoroti pentingnya menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di jalur-jalur strategis menjelang Idul Fitri. Dalam rapat bersama Pertamina Patra Niaga, Ramson menekankan agar distribusi BBM, khususnya di jalur Pantura Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, tetap terjamin guna menghindari kelangkaan yang dapat memicu keresahan publik. Ramson meminta Pertamina Patra Niaga untuk meningkatkan stok BBM dari rata-rata 18-21 hari menjadi 25 hari menjelang periode puncak mudik. “Kalau stok dinaikkan jadi 25 hari, memang cost-nya sedikit lebih tinggi, tetapi keamanan ketersediaannya sangat penting. Ini bisa menjaga opini publik agar tetap positif,” ujar Ramson dalam keterangannya pada medpolindo.com,…
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengapresiasi kinerja Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam mendukung pertumbuhan sektor ekspor. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Eksekutif LPEI, Putri menyoroti sejumlah aspek yang perlu diperhatikan agar program pendampingan ekspor menjadi lebih berkelanjutan dan tidak hanya terbatas pada peningkatan kuantitas eksportir. Puteri mengungkapkan rasa apresiasi terhadap capaian LPEI yang berhasil membantu 1.097 eksportir baru dan menciptakan 1.845 desa devisa. Meskipun demikian, menurutnya, pencapaian tersebut harus dilihat lebih dari sekadar angka, tetapi juga pada keberlanjutan dan kemandirian para eksportir dalam pasar global. “Yang kita khawatirkan adalah keberlanjutan usaha mereka di pasar ekspor.…
Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno menyoroti dampak kebijakan pelarangan ekspor gas terhadap berbagai aspek, termasuk pasokan domestik, kepastian hukum, dan iklim investasi di Indonesia. Menurutnya, kebijakan pelarangan ekspor gas saat ini bertujuan untuk mengamankan pasokan domestik guna memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat. “Pasti tentu (pasokan minyak dan gas dalam negeri) kita harus dahulukan karena memang kebutuhan kita juga sangat besar. Tetapi yang ingin saya tanyakan dengan kebijakan tersebut bagaimana implikasinya terhadap Bapak-Bapak Ibu sekalian di KKKS, juga terhadap pemerintah, apalagi kalau kita bicara implikasi hukum,” ujarnya dalam RDP Komisi XII dengan Kepala SKK Migas dan 10…
Embarkasi Surabaya dinilai sudah siap untuk menyambut jemaah haji tahun 2025. Namun, seiring dengan peningkatan jumlah jemaah, ada beberapa fasilitas yang perlu dilengkapi. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra usai meninjau kesiapan Embarkasi Surabaya. “Jawa Timur sudah siap, karena termasuk embarkasi terlama setelah Jakarta, jadi asramanya cukup besar, daya tampungnya juga cukup besar,” ujar Nanang, kepada medpolindo.com, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (26/2/20205). Ia menjelaskan, salah satu kebutuhan mendesak di Embarkasi Surabaya adalah penambahan fasilitas untuk mengantisipasi penumpukan jemaah saat terjadi penundaan penerbangan (delay). “Contoh pada saat ada delay pesawat, kan jamaah numpuk nih, nah apabila…
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi fokus Komisi VIII DPR RI. Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wachid mengungkapkan bahwa revisi ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari asrama haji, petugas haji, hingga investasi dana haji di Arab Saudi. “Perubahan inilah yang sekaligus yang menyerap aspirasi aspirasi terkait dengan perkembangan di Arab Saudi yang begitu banyak sekali perubahannya termasuk kontrakan, termasuk masalah hotel, termasuk catering, termasuk armusna. Ini kan tidak ada dibahas di undang-undang nomor 8, ternyata sekarang ini Arab Saudi membutuhkan termasuk kontrak long term jangka panjang tidak mau yang hanya setiap…
Pasca pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 oleh presiden Prabowo Subianto, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mewacanakan agar Kepala Daerah tingkat 1 atau Gubernur sebaiknya dipilih secara tidak langsung. Sultan menegaskan hal itu setelah dirinya menghadiri acara pelantikan kepala daerah di istana merdeka pada Rabu (20/02) di Jakarta. Mantan aktivis KNPI itu menggarisbawahi bahwa wacana tersebut baru merupakan pendapat pribadinya Kami sangat menyadari wacana tersebut akan menimbulkan perdebatan di masyarakat dalam situasi demokrasi kita yang makin dinamis Dia mengatakan, secara empiris jabatan Gubernur merupakan wakil atau perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Hal tersebut dinilai…