Komite I DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar atau ahli dalam rangka inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Desa yang masih menimbulkan permasalahan. Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam mengatakan kebijakan afirmasi yang besar kepada desa, berpeluang menghasilkan perubahan besar bagi pemerintah desa dan masyarakat desa di seluruh Indonesia, berupa kemandirian desa. Tetapi di sisi lain juga dapat menciptakan hasil yang berlawanan sehingga menimbulkan masalah-masalah baru bagi desa. “Beberapa persoalan yang muncul antara lain lemahnya kapasitas aparat desa untuk mengimplementasikan UU Desa dan ketidakcakapan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban yang dapat menuju kepada penyalahgunaan wewenang…
Penulis: redaksi
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan bahwa hasil penyelidikan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah menetapkan dua orang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten. Keduanya, yakni Kepala Desa Kohod Arsin dan satu perangkat desa, disebut telah mengakui kesalahan serta bersedia membayar denda administratif sesuai aturan yang berlaku. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menilai bahwa Kepala Desa Kohod Arsin bukan aktor intelektual di balik pembangunan pagar laut tersebut. Hal itu ia sampaikan saat berkunjung ke Kantor Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina di Cikarang…
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengumbar janji-janji terkait harga pangan yang terjangkau. Ia mengingatkan segenap pemerintah harus bertindak tegas untuk menjaga daya beli rakyat, di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok yang sudah dimulai sejak sebelum Ramadan hingga Idulfitri. Oleh karena itu, sebagai langkah lanjut, ia berharap agar pemerintah segera menyusun peraturan yang lebih ketat untuk pengawasan harga pangan, serta memastikan keadilan dalam rantai distribusi agar rakyat tidak lagi terbebani dengan harga yang tidak wajar. “Jika harga di pasar tradisional sudah melampaui HET (Harga Eceran Tertinggi), maka tindakan tegas harus diambil. Pemerintah tidak boleh…
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengingatkan segenap pemerintah untuk melakukan antisipasi yang konkret dan strategis. Hal itu guna menghadapi potensi lonjakan harga barang kebutuhan pokok selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 2025. Menurutnya, siklus kenaikan harga kerap terjadi menjelang Ramadan dan Lebaran tidak bisa dihentikan begitu saja sehingga perlu kebijakan stabilisasi harga yang berjalan efektif. Isu ini menjadi sorotan Komisi VI DPR RI lantaran kenaikan harga musiman ini berdampak pada daya beli masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang kini tengah menghadapi tantangan besar berupa semakin tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan efisiensi di…
Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI Panja Keamanan Laut (KAMLA) dengan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan, terungkap pentingnya segera dibentuk Undang-Undang (UU) Keamanan Laut untuk memperkuat sistem keamanan laut Indonesia yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif. “Indonesia harus segera memiliki Undang-Undang yang mengatur keamanan laut. Keamanan laut itu harus hadir dalam bentuk kelembagaan, yaitu coast guard Indonesia. Sayangnya, hingga saat ini belum ada perundang-undangan yang menyatakan dengan tegas siapa yang menjadi coast guard Indonesia atau lembaga mana yang diakui sebagai coast guard,” ujar…
Komisi VI DPR RI menyatakan akan memanggil PT Pertamina (Persero) terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang dilakukan oleh Subholding Commercial & Trading dari PT Pertamina (Persero), Pertamina Patra Niaga. Pemanggilan tersebut direncanakan akan berlangsung pada hari Rabu (12/3/2025) di DPR RI. Sebab, kasus korupsi yang diduga berjalan sepanjang tahun 2018-2023 itu telah merugikan negara bisa mencapai hampir Rp1 Kuadriliun. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade melalui rilis media yang dikutip oleh Parlementaria di Jakarta, Senin (3/3/2025). “Kasus Pertamina ini kan mengagetkan kita semua. Kemarin teman-teman Komisi XII sudah memanggil Pertamina, jadi kami nanti akan…
Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo melakukan perbandingan antara nilai target efesiensi anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini dengan nilai fantastis kerugian negara akibat kasus korupsi yang baru terungkap belakangan ini. “Sangat miris, saat pemerintah bekerja keras mewujudkan target efisiensi anggaran yang ‘hanya’ Rp306 triliun, pengungkapan beberapa kasus korupsi yang baru justru memperlihatkan nilai kerugian negara yang luar biasa besarnya dan sulit diterima akal sehat,” kata pria yang kerap disapa Bamsoet, dalam keterangan yang diterima medpolindo.com di Jakarta, Sabtu (1/2/2025). Bamsoet juga menyinggung sejumlah kasus korupsi yang baru terkuak belakangan ini. Di antaranya kasus dari anak perusahaan PT Pertamina (Persero)…
Tiga Korban Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO) asal Aceh yang dipulangkan dari Laos, tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Sabtu (1/3/2025). Kedatangan para korban disambut oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapil Aceh, H. Sudirman Haji Uma, S.Sos dan dibantu proses di keimigrasian oleh Protokol Kesekjenan DPD RI. “Alhamdulillah, ketiga warga Aceh yang menjadi korban TPPO di Laos telah tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta”, ujar Haji Uma. Ketiga korban TPPO asal Aceh, yakni MA (24 tahun) asal Aceh Utara, YU (27 tahun) dan FR (26 tahun) asal Lhokseumawe. Mereka menempuh perjalanan panjang hingga bisa tiba di tanah…
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani kembali memenuhi undangan menghadiri retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Retret ditutup dengan pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada para kepala daerah. Mengenakan baju berwarna putih, Puan memastikan datang karena diundang untuk hadir dalam penutupan retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jumat (28/2/2025). “Ya datang (karena) diundang,” kata Puan saat tiba di lokasi. Pengarahan dari Presiden Prabowo untuk kepala daerah digelar tertutup. Acara ini juga dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan…
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti aksi Ghazyendha Aditya Pratama, anak Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Polisi Rosyanto Yudha Hermawa yang memamerkan (flexing) gaya hidup mewah. Dia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan teguran keras kepada sang ayah. Aksi flexing anak Kapolda Kalsel itu viral di media sosial. Sorotan netizen itu bermula ketika foto-foto perayaan ulang tahun Kapolda Kalsel Irjen Polisi Rosyanto Yudha Hermawa diunggah di akun media sosial milik Ghazyendha. Perayaan ulang tahun yang cukup mewah itu langsung mendapat kritik, sindiran, dan hujatan dari netizen. Tidak hanya itu, gaya hidup mewah Ghazyendha juga akhirnya mendapat sorotan. Anak Kapolda Kalsel…