Selain tingginya angka putus sekolah, kondisi sarana pendidikan yang mengalami kerusakan, baik ringan maupun berat, menjadi perhatian utama Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi X DPR RI saat meninjau langsung sekolah-sekolah di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Anggota Komisi X DPR RI, Lita Machfud Arifin, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 4.739 sekolah dasar (SD) dengan 9,94% di antaranya mengalami kerusakan berat. Sementara itu, dari total 1.469 sekolah menengah pertama (SMP), sebanyak 5,81% dalam kondisi rusak berat. Untuk tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK), dari 325 sekolah, 2,8% mengalami kerusakan berat, sedangkan dari 629 sekolah menengah atas (SMA),…
Penulis: redaksi
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin, menegaskan pentingnya peningkatan keamanan uang rupiah guna mencegah peredaran uang palsu di masyarakat. Hal ini disampaikannya saat meninjau proses pencetakan uang kertas rupiah di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri). “Kalau untuk keamanan sebenarnya seperti yang selalu digungkan oleh Bank Indonesia (BI), dalam sosialisasi yang sering disampaikan, uang rupiah bisa diuji dengan metode dilihat, diraba, dan diterawang. Secara visual, terdapat dua garis keamanan yang membedakan antara uang asli dan uang palsu. Saat diraba, bahan yang digunakan sesuai dengan spesifikasi Bank Indonesia. Sementara itu, ketika diterawang, terdapat desain tertentu yang sudah lama…
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, meminta seluruh pihak, termasuk serikat pekerja, tenaga ahli, dan anggota Baleg DPR RI, untuk fokus membahas perlindungan bagi pekerja migran, baik yang berstatus legal maupun ilegal. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI dengan Jaringan Buruh Migran (JBM), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).Rapat tersebut digelar dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kamis (30/1/2025).”Regulasi ini harus berbasis kemanusiaan. Kemanusiaan harus terlindungi, dan pekerja migran harus mendapat status…
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyoroti tingginya angka putus sekolah (APS) di Sumatera Selatan yang mencapai 157.280 jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka tertinggi ditemukan di Kecamatan Pemulutan. Untuk memastikan keakuratan data tersebut, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI yang dipimpin Esti turun langsung ke lapangan dan meninjau daerah tersebut. “Kami menemukan di Desa Pemulutan Ilir ada satu keluarga dengan ibu tunggal yang memiliki empat anak. Seharusnya, tiga dari mereka masih bersekolah, tetapi karena kondisi ekonomi yang sulit, anak pertamanya harus putus sekolah saat kelas 3 SMP,” ujar Esti kepada Parlementaria di…
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) nantinya membawa dampak besar pada sektor investasi Indonesia. Sebab itu, sebutnya, kebijakan pembentukan BPI Danantara masuk menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dirinya pun menegaskan bahwa salah satu tujuan utama pembentukan BPI Danantara adalah memperkuat pembiayaan sektor-sektor penting seperti infrastruktur dan energi. “Danantara dibentuk sebagai Badan Investasi, tentu untuk menjamin ketersediaan pembiayaan khususnya infrastruktur dan energi,” tutur Herman melalui rilis media yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Sabtu (1/2/2025). Menurutnya,…
Usai pengambilan keputusan tingkat I antara Komisi VI DPR RI dan Pemerintah, maka RUU tentang Perubahan UU BUMN selanjutnya akan disahkan pada sidang paripurna yang dijadwalkan pada Selasa (4/2/2025) mendatang. Demikian pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad usai mengikuti agenda Pengambilan Keputusan RUU tentang Perubahan UU BUMN pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi VI DPR RI bersama pemerintah di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025). Diketahui, pembahasan RUU tentang Perubahan UU BUMN adalah dalam rangka mendorong agar BUMN menjadi lebih adaptif dan modern dalam mengantisipasi…
Komisi VI DPR RI menilai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) berpotensi meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. Oleh karena itu, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, salah satu poin penting yang dibahas adalah pembentukan BP Danantara sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan investasi negara. BP Danantara dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara berskala besar dengan koordinasi yang lebih baik di antara BUMN. Lembaga ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan aset negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono menyatakan bahwa…
DPR RI melalui Komisi VI bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Reformasi besar ini bertujuan memperkuat peran, tata kelola, serta daya saing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih adaptif menghadapi tantangan ekonomi global dan mampu berkontribusi optimal bagi perekonomian nasional. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN Eko Hendro Purnomo menjelaskan bahwa sepanjang Januari 2025, Panja telah menggelar serangkaian rapat dengan akademisi, pakar, serta kementerian terkait guna memastikan perubahan regulasi ini sejalan dengan kebutuhan nasional. Ia menegaskan bahwa revisi ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi BUMN, tetapi juga memastikan…
Komisi VI DPR RI menegaskan urgensi revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) guna memperkuat peran strategis perusahaan negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Regulasi yang lebih adaptif dinilai diperlukan agar BUMN dapat berinovasi, bertransformasi, dan semakin kompetitif di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN telah mengemuka sejak awal 2025. Komisi VI DPR RI, yang bertugas dalam pengawasan BUMN, berkomitmen untuk mendorong perubahan regulasi ini agar perusahaan-perusahaan pelat merah dapat lebih efektif, efisien, dan fleksibel dalam menjalankan perannya. Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK,…
Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana menyoroti kasus perampokan brutal terhadap warga Ukraina, Igor Iermakov, oleh geng Rusia di Bali, yang terjadi baru-baru ini. Ilham menegaskan, kejadian ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem keamanan dan penegakan hukum di Indonesia, sekaligus melindungi industri pariwisata yang menjadi andalan ekonomi nasional. “Kejadian ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh dianggap sepele. Selain merugikan korban, kasus ini juga berpotensi merusak citra Indonesia sebagai negara yang aman dan ramah bagi wisatawan asing,” kata Ilham dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com di Jakarta, Sabtu (1/2/2025). Desakan Penegakan Hukum yang Tegas Ilham mendesak aparat penegak hukum untuk menangani…