Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi mendukung langkah-langkah investigasi penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel). Salah satunya terkait kasus tewasnya tiga Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di tambang bawah tanah milik PT. SDE yang terjadi pada Senin (13/3/2023) lalu. “Kami datang ke Kalsel dalam rangka kunjungan spesifik yaitu terkait pengawasan atas kejadian adanya kematian TKA di lokasi tambang bawah tanah milik PT. SDE. Nah ini menjadi perhatian kita bahwa hal-hal yang menyebabkan kematian itu harus menjadi proses hukum yang perlu kita perhatikan,” ungkap Politisi PKS itu kepada medpolindo.com usai pertemuan, Jumat (31/3/2023). Legislator Dapil…
Penulis: redaksi
Setelah Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Perbankan (UU PPSK) resmi disahkan, peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi diperluas. UU PPSK tersebut menyebutkan bahwa LPS tidak hanya melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank tetapi juga menjamin asuransi dan asuransi syariah. Dengan lingkup kerja yang semakin luas, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menuntut LPS untuk mempersiapkan sistem kelembagaan yang lebih luas juga. Sementara itu, LPS diberikan waktu 6 bulan untuk mempersiapkan infrastruktur dan sistem yang dibutuhkan terhitung mulai Januari 2023. “Sisa waktu tiga bulan ini tentu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kelembagaan baru yang sudah disesuaikan…
Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menegaskan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana merupakan RUU yang diusulkan pemerintah. Karena itu, ia menekankan pembahasan RUU tersebut hanya akan jalan kalau pemerintah ada kemauan, yaitu mengirimkan draf Naskah Akademik dan RUU tersebut kepada DPR. “Belum bergerak dia (RUU Pemberantasan Aset). Jadi kalau memang pemerintah ada kemauan, maka akan ada jalan. Kalau tidak mau, tidak ada jalan. Ini RUU-nya usul pemerintah,” ujar Nasir Djamil saat dihubungi medpolindo.com pada Sabtu (1/4/2023). Meskipun demikian, ia menekankan bahwa RUU Perampasan Aset ini juga harus diiringi dengan penegakan hukum yang berintegritas dan terintegrasi. Sebab, tanpa dua hal…
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyatakan, RUU Perampasan Aset disepakati sebagai RUU inisiatif Pemerintah, mengingat ini adalah RUU usul inisiatif Pemerintah, maka Pemerintah yang harus menyiapkan dan menyerahkan naskah akademik berikut dengan draf RUU-nya ke DPR RI, sehingga posisi DPR RI saat ini masih menunggu Pemerintah, bukan menolak RUU tersebut. “Maknanya yang harus menyiapkan naskah akademik dan draf RUU-nya adalah Pemerintah. Posisi DPR menunggu itu dan kemudian nantinya kalo sudah disampaikan kepada DPR kedua dokumen tersebut, maka DPR yang bikin DIM (Daftar Inventarisasi Masalah). Jadi apakah RUU ini bisa dibahas atau tidak, maka posisi DPR itu menunggu Pemerintah,…
Komisi VIII DPR RI dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Sulawesi Selatan kali ini meninjau Asrama Haji Makassar, dalam kesiapannya menyambut pelaksanaan ibadah haji tahun 2023. Hal ini menjadi perhatian Komisi VIII Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Asrama Haji Makasar dalam menampung seluruh calon jamaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Embarkasi Makassar. Kesiapan itu antara lain terkait dengan Asrama Haji dalam menampung seluruh calon jamaah haji serta proses kelengkapan dokumen jemaah. “Kami ingin memastikan persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 2023, khususnya Embarkasi Haji Makassar agar dapat memberikan pelayanan terbaik,” kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR…
Komisi VIII DPR RI menegaskan agar pemerintah mempersiapkan dan memberikan pelayanan terbaik untuk para calon jamaah haji kelompok lansia dan difabel, khususnya bagi Kantor Unit Pelaksana Teknsi (UPT) Asrama Haji Bekasi, Provinsi Jawa Barat. “Kami juga menekankan soal pemberian pelayaan terbaik bagi lansia, karena kemungkinan jumlah lansianya cukup besar, jadi karena itu perlu perhatian serius kelompok lansia dan kelompok difabel, termasuk juga di asrama haji ini, kita ingin pastikan juga, pelayanan bagi lansia dan difabel ini harus betul-betul sesuai dengan yang diharuskan di dalam undang-undang,” sebut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily saat memimpin tim Kunjungan…
Pengawasan terhadap persiapan penyelenggaran Ibadah Haji tahun 1444H/2023 M penting dilakukan usai Arab Saudi memberikan kuota haji Indonesia tahun 2023 sebanyak 221.000 anggota jemaah. Hal itu disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI sekaligus yang memimpin rapat Abdul Wachid saat melakukan penijauan lapangan ke Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (31/3/2023). Berbagai persiapan pun perlu segera dimatangkan, terlebih tahun ini pemerintah mengalokasikan 30 persen calon jemaah haji diisi oleh lansia. “Tujuan kami berkunjung ke Asrama Donohudan sebagai upaya untuk mendapatkan informasi faktual kesiapan asrama haji dalam menyambut para hamba Allah yang akan berangkat ke tanah suci,” katanya. Adapun…
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto meminta LPP RRI Semarang untuk menyampaikan pesan yang baik dan bersifat damai saat menjelang Pemilu 2024. Politisi Fraksi Partai PDI-Perjuangan itu juga meminta LPP RRI menyampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat awam. “Intinya RRI bisa memberikan penerangan yang sejuk, damai, dan bagi rakyat sangat jelas,” kata Utut kepada medpolindo.com usai memimpin rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi I DPR RI ke LPP RRI Semarang, Jawa Tengah, Kamis (30/3/2023). Lebih lanjut, kata Utut, mengatakan beberapa poin yang bisa disampaikan oleh stasiun radio tersebut seperti waktu pemilu dan edukasi kepada masyarakat terkait pemilu legislatif dan presiden.…
Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono mempertanyakan beda data yang disampaikan Ketua Komite Nasional Koordinator Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KNK-PP-TPPU) Mahfud MD dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Perbedaan tersebut terkait dengan data yang dipaparkan Mahfud tentang dugaan TPPU sebesar Rp35 triliun di lingkungan Kemenkeu. Sementara, Sri Mulyani sebelumnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI, menyampaikan nilai dugaan TPPU itu hanya Rp3,3 triliun. “Perbedaan data inilah yang membuat publik bertanya tanya tentang validitas data yang ada,” jelas Bimantoro saat RDPU dengan Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), di Ruang Rapat…
Usai dihantam oleh pandemi Covid-19, Provinsi Jawa Tengah tetap tangguh hingga menjadi paku bumi (pondasi) untuk sektor keuangan mikro. Tidak hanya itu, melalui tumbuhnya sektor UMKM seiring masa pemulihan membuat sektor jasa keuangan terus berkembang. Demikian hal tersebut dinyatakan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa usai mengikuti Kunjungan Kerja Komisi XI ke Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (30/3/2023). Ia ingin kabar baik ini menjadi modal agar sektor keuangan daerah semakin membaik sekaligus kuat menghadapi berbagai tantangan di masa kini dan masa depan. “Perkembangan sektor jasa keuangan di Jawa Tengah, semuanya ini tumbuh dengan baik. Apalagi data pertumbuhan UMKM…