Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara hari ini, Senin (24/2/25). BPI Danantara sebagai ‘sovereign wealth fund’ yang bertujuan untuk mengelola aset negara senilai lebih dari USD 900 miliar. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan bahwa Danantara akan difokuskan pada investasi di sektor-sektor strategis, termasuk energi terbarukan, industri manufaktur canggih, dan produksi pangan. Dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen per tahun, BPI Danantara diharapkan menjadi mesin utama dalam transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Menanggapi momen ini, Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis yang akan membawa Indonesia menuju…
Penulis: redaksi
Anggota Komisi V DPR RI Ishak Mekki menyoroti permasalahan kemacetan parah di rute Palembang-Desa Betung, Muaro Jambi, yang seringkali mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Hal ini disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Tim Komisi V DPR RI ke proyek tol Palembang-Jambi, di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (21/2/2025). Ia mengungkapkan bahwa pembangunan tol Trans Sumatera ini diharapkan dapat menjadi solusi utama untuk mengatasi masalah kemacetan, terutama menjelang musim mudik Lebaran. “Seperti yang kita ketahui, kemacetan di rute Jambi Betung-Palembang sangat luar biasa, terutama saat arus mudik. Salah satu harapan besar kami adalah agar tol ini bisa segera difungsikan, setidaknya untuk mempermudah perjalanan…
Anggota Komisi XIII DPR RI Elpisina menyoroti aktivitas penambangan pasir yang berlangsung di Pulau Nusakambangan. Ia khawatir kegiatan ini memiliki dampak terutama terkait dengan keamanan dan pengelolaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) di pulau tersebut. “Saya melihat ada penambangan pasir di Nusakambangan yang cukup besar. Penambangan ini menjadi tonggak penting, terutama bagi perusahaan seperti Semen Holcim. Ini tentu perlu dikoordinasikan dengan baik,” ungkap Elpisina kepada medpolindo.com dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XIII DPR RI ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (22/02/2025). Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa semangat awal pembangunan lapas di Nusakambangan adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terkendali. Ia menyampaikan…
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengingatkan kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk memberikan perhatian penuh terhadap peredaran barang-barang impor, terutama yang rawan masuk secara ilegal. Pasalnya, menjelang bulan Ramadan, kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok, seperti bawang merah, bawang putih, gula, kacang, dan produk sandang seperti tekstil, diperkirakan akan meningkat. “Pihak berwenang agar lebih berhati-hati melihat impor barang-barang kebutuhan pokok mana saja yang tidak terkontrol, (karena) dapat menimbulkan masalah serius bagi perekonomian lokal dan negara,” tegasnya kepada medpolindo.com usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III dengan Kapolda Jawa Timur Komjen Pol Imam Sugianto beserta Jajaran dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa…
Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menilai fenomena persoalan pertambangan ilegal kerap terjadi di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi masalah kompleks karena melibatkan banyak pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun penegak hukum ikut berkontribusi bagaimana tambang tersebut berjalan atau tidak. Karena itu, ia menegaskan penanganan masalah tambang ilegal memerlukan koordinasi antara berbagai stakeholder. Pemerintah daerah memiliki peran dalam pengawasan dan penegakan aturan di wilayahnya, sementara pemerintah pusat melalui kementerian terkait, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bertanggung jawab atas kebijakan nasional dan regulasi. “Selain itu, aparat penegak hukum seperti kepolisian dan TNI, juga berperan penting dalam menindak aktivitas tambang…
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi penyelesaian berbagai kasus di Riau, termasuk korupsi, narkoba, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal ini disampaikannya saat pertemuan dengan Kapolda Riau dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau yang memaparkan kondisi terkini terkait keamanan dan penegakan hukum di wilayah tersebut. “Tadi sudah dipaparkan oleh Kapolda dan Kajati mengenai permasalahan di Riau, terutama terkait sumber daya alam, narkoba, dan TPPO. Jika ada penyimpangan-penyimpangan, aparat penegak hukum telah memprosesnya. Kami menghormati proses hukum dan akan terus mengawasi hingga tuntas,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati,…
Peredaran narkoba di Riau menjadi perhatian serius bagi Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan. Karena itu, ia mengapresiasi kinerja Kapolda Riau dan jajarannya dalam menangani kasus narkotika, termasuk baru-baru ini aksi dramatis kejar-kejaran yang berhasil menggagalkan penyelundupan barang haram tersebut. “Saya melihat sendiri video kejar-kejaran seperti film James Bond itu, dan saya memberikan respek yang tinggi kepada Kapolda Riau beserta seluruh jajarannya, terutama Ditresnarkoba,” ujar Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan kepada medpolindo.com dalam Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi III ke Pekanbaru, Riau, Sabtu (22/02/2025). Meski demikian, Hinca menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku di lapangan.…
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Irma Suryani menyoroti pelayanan BPJS Kesehatan serta kebijakan penempatan dokter spesialis. Hal itu disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke RS Urip Sumoharjo, Bandar Lampung, Lampung, Sabtu (22/2/2025). Politisi Fraksi Partai NasDem ini pun mengungkapkan bahwa pelayanan BPJS Kesehatan di RS Urip Sumoharjo telah mencapai tingkat yang memadai, meskipun masih terdapat kendala terkait persetujuan alat kesehatan (Alkes) oleh BPJS Kesehatan. “Saya juga dari Komisi IX DPR RI, tentu sekaligus menanyakan kesiapan mereka (RS Urip Sumoharjo) terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan. Alhamdulillah, mereka 80-90 persen melayani pasien BPJS Kesehatan meskipun ada…
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sturman Panjaitan, bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Surabaya dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, perwakilan pekerja migran, pengelola tenaga kerja, serta pihak imigrasi, DPR RI mendengarkan berbagai masukan mengenai tantangan dan permasalahan yang dihadapi pekerja migran. “Jawa Timur termasuk salah satu daerah terbaik dalam pengelolaan pekerja migran, tetapi masih ada kendala yang perlu kita atasi. Kami ingin mengetahui permasalahan mereka, baik dari segi persiapan, pelaksanaan, maupun purnatugas,” ujar Sturman…
Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, menyoroti masalah fundamental dalam pembangunan infrastruktur air di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia mengungkapkan, tertundanya penyelesaian Bendungan Meninting membuat persoalan distribusi air ke masyarakat menjadi tertunda. Walaupaun masih ada bendungan lainnya di NTB, namun ia menilai jaringan irigasi yang menghubungkan bendungan ke sawah dan pemukiman belum maksimal tersedia. Akibatnya, potensi air yang seharusnya bisa dimanfaatkan justru terbuang sia-sia. “Jika nanti bendungannya ada, tapi manfaatnya belum bisa dirasakan oleh masyarakat. Ini akan jadi perhatian serius,” ujar Abdul Hadi dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Bendungan Meninting, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok…