Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk optimis pada Pemerintah. Dalam 100 hari sudah banyak kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. “Fraksi PKS mendukung penuh kebijakan pro rakyat Presiden Prabowo dan memastikan seluruh anggota legislatif PKS dari pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota untuk mensukseskanya,” tegas Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 26 Februari 2025. Selain itu, lanjut Jazuli, banyak transformasi dalam tata kelola pemerintahan, program, dan anggaran termasuk efisiensi besar-besaran APBN dan APBD agar dapat fokus untuk membiayai program-program pro rakyat yang riil dan konkrit. Presiden juga mentransformasi pengelolaan sumber daya nasional, BUMN dan industri strategis nasional agar…
Penulis: redaksi
Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI dengan Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, yang berlangsung pada Selasa, (25/2/2025), menghasilkan beberapa kesimpulan penting terkait pengendalian perubahan iklim dan penguatan sistem perdagangan karbon di Indonesia. Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan, rapat ini memfokuskan perhatian pada upaya Pemerintah dalam memenuhi target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia serta mempercepat implementasi kebijakan terkait pengendalian emisi karbon.”Termasuk untuk pasar sukarela dan memastikan penerimaan negara,” tandas Putri Zulhas. Selain itu, Legislator Fraksi PAN tersebut menekankan…
Komitmen BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID dalam pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan mendapat apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH). Dalam Anugerah Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) 2024 yang diselenggarakan di Gedung Sasono Langen Budoyo, Jakarta Timur, Senin, 23 Februari 2025 Grup MIND ID memperoleh 11 piala, yakni 6 emas dan 5 hijau. PT Aneka Tambang Tbk mendapat 2 PROPER Emas dan 1 PROPER Hijau, PT Bukit Asam Tbk mendapat 2 PROPER Emas dan 1 PROPER Hijau, dan PT Indonesia Asahan Aluminium mendapat 1 PROPER Emas dan 1 PROPER Hijau. PT Timah Tbk mendapat 2…
Mahkamah Konstitusi (MK) telah tuntas menyelesaikan perkara PHPU-Kada 2024 yang berjumlah 310 Permohonan pada Senin (24/2/2025) lalu. Diketahui, 24 perkara yang amar putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah. Menanggapi keputusan ini, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyatakan akan memanggil seluruh penyelenggara pemilu dan perwakilan pemerintah untuk memastikan kesiapan stakeholder terkait guna melaksanakan seluruh putusan Mahkamah Konstitusi. Pernyataan ini ia sampaikan kepada medpolindo.com di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2025). “Terkait dengan keberadaan penyelenggara pemilu yang dalam banyak putusan MK didapati ada ketidakprofesionalan, kecerobohan, kesalahan menerapkan hukum. Komisi II akan…
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini menjadi komitmen Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk membuka akses informasi bagi publik agar setiap aktivitas DPR dapat diketahui masyarakat luas. “Dalam era digital yang serba cepat ini, masyarakat semakin menuntut transparansi dari setiap institusi publik, termasuk DPR RI. Oleh karena itu, peluncuran aplikasi ini menjadi sangat penting. Dengan Mobile Apps PPID (Pusat Pelayanan Informasi dan Data), kami ingin memastikan bahwa informasi terkait tugas pokok dan fungsi DPR RI dapat diakses oleh masyarakat kapan saja dan di mana saja. Hal ini menjadi komitmen DPR,”…
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan penting untuk direvisi. Hal itu menyusul adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 168/PUU-XX1/2023 yang berdampak besar terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Outsourcing hingga waktu istirahat. DPR prinsipnya merespon positif soal perlunya dibentuk dan memisahkan UU Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja. Selain putusan MK, Politisi Fraksi Partai NasDem itu menyebut alasan perlunya revisi UU Ketenagakerjaan adalah beleid ini belum pernah diperbaiki sejak awal terbit tahun 2003. Sehingga, perlu diubah untuk mengakomodasi berbagai perubahan dan perkembangan ketenagakerjaan. “Yang harus…
Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak, menyambut positif kelahiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai bagian dari penguatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Menurutnya, pembentukan BPI Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan visi besar Asta Cita yang bertujuan membawa perekonomian Indonesia ke tingkat lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif. Ia pun menegaskan peran strategis Danantara dalam mendukung pencapaian Asta Cita yang menjadi visi besar pembangunan nasional. Sebab, sebutnya, BPI Danantara ini bisa berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi nasional dengan berinvestasi di sektor-sektor prioritas. Sebagai contoh, adanya potensi kemajuan di sektor energi terbarukan,…
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Longki Djanggola, menilai bahwa peran Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah perlu dimaksimalkan untuk membekali keterampilan bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Menurutnya, pekerja migran memiliki potensi besar, terutama dalam kontribusi mereka terhadap devisa negara. “Tinggal memaksimalkan BLK yang dulu dikelola pemerintah daerah dan kini sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah pusat bisa berkompromi. Saat ini, BLK yang paling kita butuhkan adalah yang khusus untuk tenaga kerja PMI,” ujarnya dalam Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dalam rangka penyusunan RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran…
Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 25 daerah menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak profesional dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Sehingga ia meminta lembaga tersebut dievaluasi. “Membaca putusan PSU oleh MK, salah satu penyebabnya adalah kinerja KPU yang tidak profesional, terutama dalam persoalan administrasi pendaftaran calon,” ujar Khozin kepada media di Jakarta, Selasa (25/2/2025). Ia menegaskan bahwa jika KPU bekerja secara profesional dengan menyusun aturan teknis yang presisi, maka PSU di beberapa daerah tidak akan terjadi. Ia mencontohkan kasus di Pilkada Tasikmalaya, di mana seorang kandidat…
Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah tengah membahas revisi Undang-Undang (UU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di tingkat Panitia Kerja (Panja). Revisi ini dilakukan setelah pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Haji (BPH). Ketua Panja Revisi UU sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mengungkapkan bahwa revisi ini cukup signifikan, bahkan bisa menyerupai penyusunan undang-undang baru. “Ya, poinnya banyak. Ini termasuk (merevisi) 50% dari undang-undang yang ada. Jadi, nanti bukan hanya revisi kecil, tapi bisa seperti menyusun undang-undang yang baru,” ujar Singgih di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025). Singgih menegaskan bahwa revisi ini dilakukan setelah pembentukan BPH. Ia juga…