Penulis: redaksi

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengingatkan ASN Kementerian Agama untuk memberikan yang terbaik dalam ikhtiar meningkatkan kualitas kehidupan keberagamaan. Jajaran Kemenag diingatkan akan pentingnya melayani umat dan merawat kerukunan. “Kita tidak boleh menjadi duri dalam daging, menjadi pemantik intoleransi maupun hal-hal negatif lainnya yang dapat merusak harmoni dalam keberagaman Indonesia,” tegas Wamenag saat membuka Rakernas Bimas Islam di Jakarta, Senin (13/2/2023). Hadir mendampingi, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin. “Mari kita bersama-sama melangkah membangun Indonesia dengan spirit yang sama, yakni menjadikan agama sebagai inspirasi kemajuan dan kerukunan. Bersama kita menjadi abdi negara dan pelayanan umat. Karena soliditas kita akan menentukan…

Selengkapnya

Kementerian Perindustrian aktif memfasilitasi para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di sektor pangan untuk menerapkan standar keamanan dan mutu di setiap rantai produksinya. Standar keamanan, mutu, dan gizi pangan ini perlu dijalankan oleh para pelaku IKM pangan agar produk pangan yang dihasilkan dapat dipasarkan sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan pembeli, tidak hanya untuk konsumen domestik namun juga pasar ekspor. “Kami menggelar fasilitasi pendampingan penerapan dan sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)bagi IKM pangan agar dapat membantu IKM memenuhi salah satu persyaratan ekspor, sehingga para pelaku IKM pangan akan lebih percaya diri untuk memperluas pasarnya,”kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita di Jakarta, Senin (13/2). Dirjen IKMA menilai, masih banyak IKM pangan yang belum memenuhi persyaratan standar sanitasi produksi di seluruh…

Selengkapnya

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengaku terkejut mendengar pengaduan dari Forum Guru Prioritas Pertama (FGPP) yang menyampaikan bahwa masih banyak Guru Prioritas Pertama (Guru P1) yang belum mendapatkan penempatan walau mereka sudah lulus tes. “Dari informasi yang disampaikan FGPP Jawa Tengah bahwa PPPK Guru P1 di Provinsi Jawa Tengah yang lulus passing grade dan lulus test tahun 2021 sebanyak 10.099 guru, berbeda dengan tahun 2022 yang mendapatkan penempatan hanya 4.352 formasi. Tahun 2023 masih menyisakan 5.447 guru P1 yang belum ada kejelasan penempatannya,” terang Guspardi Minggu (12/2). Guspardi juga menyoroti laporan dari FGPP terkait perbedaan…

Selengkapnya

Kementerian/lembaga (K/L) wajib memedomani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi di lingkungan internal K/L. Penerapan SPBE di setiap K/L sangat diperlukan untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan yang mendukung pencapaian program dan kebijakan pemerintah sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna atau penerima manfaat pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Purnomo Sucipto saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) bertajuk Penyamaan Persepsi dalam Penanganan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Kebijakan Mikro) terkait Sistem Pemerintahan Berbasis…

Selengkapnya

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) meminta Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) segera disahkan. Menurutnya RUU tersebut perlu segera disahkan sebab urgensinya sangat penting, terlebih belakangan marak terjadi kekerasan yang menimpa PRT di berbagai daerah di Indonesia maupun yang bekerja di luar negeri. “Saya minta RUU PPRT segera disahkan, sebisa mungkin dalam waktu dekat ini sudah bisa. Urgensinya sangat penting untuk saudara-saudara kita para PRT,” kata Gus Muhaimin di Jakarta, Selasa (14/2/2023). Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan, dirinya sudah berkomunikasi dengan Sekjen DPR RI untuk menjadwalkan sidang oengesahan…

Selengkapnya

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste menyepakati lima perjanjian kerja sama. Kesepakatan tersebut diambil dalam pertemuan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Republik Demokratik Timor Leste Taur Matan Ruak, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (13/02/2023). Adapun lima perjanjian kerja sama tersebut adalah:1. Memorandum Saling Pengertian Kerja Sama Pendidikan Tinggi2. Memorandum Saling Pengertian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pertukaran Pengetahuan3. Memorandum Saling Pengertian Kerja Sama Teknik Perindustrian4. Memorandum Saling Pengertian Kerja Sama Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika5. Memorandum Saling Pengertian Kerja Sama Kawasan Ekonomi di Wilayah Perbatasan Dalam pernyataan persnya usai pertemuan, Presiden Jokowi…

Selengkapnya

Inspektur Jenderal Faisal mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) menjadikan pengendalian mutu sebagai nafas dan ruh dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan. Faisal berharapan, dengan pengendalian mutu ini, Itjen mendapatkan kepercayaan dari stakeholder sehingga paradigma pengawasan baru menjadikan Itjen yang dirindukan dapat tercapai. Pesan ini disampaikan Irjen Faisal dalam amanahnya saat Apel Pagi, di halaman kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. “Trust stakeholder diperlukaan agar kinerja pengawasan senantiasa memberikan makna dan manfaat untuk organisasi.” tutur Irjen Faisal, Senin (13/2/2023). “Agar trust selalu terjaga, auditor hendaknya memegang kecepatan dan ketepatan profesionalitas auditor dalam menjalankan tugas pengawasan. Untuk itu, saya…

Selengkapnya

Di tengah derasnya arus informasi melalui berbagai platform media digital dan media sosial, peran media arus utama sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Selain itu, media arus utama juga harus berperan menyajikan informasi yang terverifikasi dan menyuarakan harapan bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2023 di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (09/02/2023). “Di tengah suasana seperti ini, insan media arus utama, media mainstream justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Penting sekali menjadi clearing house of information, menyajikan informasi yang terverifikasi, dan menjalankan peran…

Selengkapnya

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa saat ini dunia pers sedang tidak baik-baik saja. Presiden menilai, isu utama dunia pers saat ini bukan lagi mengenai kebebasan pers melainkan pemberitaan yang bertanggung jawab. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023, di Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,Kabupaten Deli Serdang, Kamis (09/02/2023). “Pers sekarang ini mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. Semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya. Sekarang ini masalah yang utama, menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab,” ujar Presiden. Presiden menyebutkan, saat ini masyarakat kebanjiran…

Selengkapnya

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kembali kepada jajaran Pangdam dan Kapolda untuk mencegah dan mewaspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sebagaimana peringatan mengenai tanggung jawab penanganan karhutla tujuh tahun yang lalu. “Janjiannya tetap, tadi saya ulang lagi mengenai janjian saya tujuh tahun yang lalu masih berlaku sampai sekarang, kalau ada kebakaran besar di provinsi yang tanggung jawab Pangdam, Kapolda, Danrem,” tegas Presiden dalam keterangan di hadapan awak media usai memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2023 di The Sultan Hotel, Jakarta, pada Rabu (08/02/2023). Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan sejak tahun 2015, Presiden Jokowi kerap…

Selengkapnya