Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar agar meyakinkan Presiden Prabowo Subianto bahwa efisiensi anggaran di Kementerian Agama (Kemenag) tidak bisa disamakan dengan kementerian atau lembaga (K/L) lainnya. Sebab, pemotongan anggaran di Kemenag berdampak langsung pada berbagai sektor krusial, seperti penyelenggaraan ibadah haji dan pendidikan madrasah. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan harapan tersebut dalam Rapat Kerja bersama Menteri Agama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025). Ia menegaskan bahwa pengurangan anggaran yang terlalu besar akan mengganggu banyak program vital Kemenag. “Mudah-mudahan Pak Menteri bisa meyakinkan presiden bahwa pemotongan anggaran di Kemenag tidak bisa disamakan…
Penulis: redaksi
Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI telah menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025. Salah satunya permasalahan lahan yang masuk wilayah Hak Guna Usaha PTPN XIV dan PT Sinergi Perkebunan Nusantara di Provinsi Sulawesi Tengah, serta Pengaduan dari Paguyuban Pensiunan BRI atas ketidakpatuhan Direktur Utama PT BRI (Persero) terhadap pelaksanaan Undang-Undang di Indonesia. “Kami telah menerima pengaduan masyarakat dan pemerintah daerah, berkaitan dengan kepentingan daerah termasuk pengaduan atas kinerja akuntabilitas publik instansi pemerintah yang terindikasi adanya tindak korupsi, penyimpangan dan mal administrasi,” ucap Wakil Ketua BAP DPD RI Yulianus Henock Sumual saat di Gedung DPD…
Anggota Komisi X DPR RI Mercy Chriesty Barends menekankan pentingnya kebijakan afirmasi pendidikan bagi daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal atau 3T serta daerah marginal. Mercy menyoroti bahwa kebijakan tersebut harus memberikan dampak nyata dan bukan sekadar Pemberi Harapan Palsu (PHP) bagi masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Mercy menyampaikan afirmasi kebijakan pendidikan di wilayah-wilayah ini merupakan respons positif terhadap diskriminasi negatif yang selama ini mereka alami. Menurutnya, penyelesaian akar permasalahan harus dimulai dengan meninjau sistem pendidikan nasional yang selama ini berbasis kontinental atau berorientasi pada wilayah daratan dan pulau besar. “Model pendidikan berbasis kontinental tidak mampu menjawab persoalan daerah 3T dan daerah…
Anggota Komisi X DPR RI Melly Goeslaw menyebut perlunya merevisi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal itu untuk mempertimbangkan perubahan perilaku dan mencari keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kebebasan akses informasi. Di sisi lain, revisi UU Hak Cipta untuk mencegah potensi pelanggaran di era digitalisasi. Ia menilai pembaruan UU Hak Cipta harus mempertimbangkan harmonisasinya dengan standar internasional dan praktik terbaik global dalam perlindungan hak cipta. “Nantinya revisi UU hak cipta diharapkan bukan hanya memberikan perlindungan kepada para pencipta, namun juga akan memberikan manfaat aset yang berharga dan dapat bernilai,” ungkapnya dalam acara Dialetika Demokrasi dengan tema…
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyoroti berbagai kendala dalam persiapan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang terjadi di berbagai daerah. Salah satunya di Kota Palu. Ia mengungkapkan bahwa Puskesmas Kota Palu yang berada di wilayah perkotaan masih menghadapi berbagai persoalan terkait kesiapannya. Bahkan, meskipun Kementerian Kesehatan telah mengadakan pertemuan daring (zoom series) untuk sosialisasi program ini, tidak semua pihak di daerah mendapatkan informasi yang cukup. “Ternyata ketika mendengar dari Ibu/Bapak hari ini tentang bagaimana kesiapan-kesiapan PKG ini, kendala tersebut bukan hanya terjadi di beberapa titik saja, tapi sudah menjadi kendala nasional,” ujar Nihayatul dalam RDP Komisi IX…
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi yang dialami oleh para karyawan PT Sritex. Ia berharap agar permasalahan ini segera mendapatkan jalan keluar yang terbaik bagi seluruh pekerja yang terdampak. Selain itu, ia pun mendorong untuk eks-karyawan PT Sritex agar segera mendapatkan hak Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). “Kami juga melihat dari Kementerian Tenaga Kerja sudah menyampaikan beberapa hal untuk memperjuangkan hak dari teman-teman ya termasuk tadi yang disampaikan terkait dengan hak JKP ya skema JKP-nya dan juga dari BPJS Tenaga Kerja berarti ada JHT dan juga ada JKP yang harusnya sudah…
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan pentingnya skema perlindungan bagi pekerja PT Sritex oleh pemerintah. Ia mendorong agar hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan sosial lainnya, dapat dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Kami sepakat mendorong skema perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mendorong agar hak-hak pekerja ini, baik pesangon kemudian juga jaminan sosial lainnya. Ini bisa ditunaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, tentu ini menjadi hak yang harus kita dorong,” ujar Netty dalam RDPU Komisi IX dengan Serikat Pekerja PT Sritex di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025). Selain itu, Politisi Fraksi…
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengapresiasi langkah pemerintah melalui PT Angkasa Pura yang memberikan insentif kebijakan penurunan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) diturunkan sebesar 50%. Menurutnya, kebijakan tersebut signifikan mengurangi biaya operasional Maskapai penerbangan. Dengan demikian, secara langsung dapat menurunkan beban harga tiket kepada masyarakat pengguna moda transportasi udara. “Kami mengapresiasi langkah berani pemerintah dalam hal ini presiden Prabowo dalam melakukan terobosan kebijakan penurunan biaya perjalanan moda transportasi udara. Tujuannya adalah agar semua kalangan masyarakat dapat memanfaatkan moda transportasi udara atau pesawat dalam aktifitas…
Sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dilanda banjir dampak guyuran hujan deras yang terjadi sepanjang hari. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Pemerintah, khususnya Pemda untuk sigap membantu masyarakat. “Utamakan operasi penyelamatan masyarakat. Pemda harus tanggap dan sigap membantu warganya yang terdampak banjir,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan tertulis yanh diterima medpolindo.com, di Jakarta, Selasa (4/3/2025). Seperti diketahui, sejumlah wilayah di Jabodetabek terdampak banjir sejak Senin (3/3) malam. Hujan deras yang mengguyur area Jabodetabek memicu meluapnya sungai yang merendam berbagai area pemukiman. Beberapa area yang terdampak cukup parah ada di Jakarta, Kabupaten…
Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap undang-undang tersebut, Komite II DPD RI melaksanakan kunjungan kerja untuk bertemu dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) pada hari Senin (03/03) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Komite II DPD RI melaksanakan kunjungan kerja pengawasan undang-undang tentang perkebunan di Kantor Gubernur NTT, Kota Kupang, Provinsi NTT yang dihadiri oleh…