Kesehatan merupakan salah satu unsur kesehatan umum yang harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan, keadaan sejahtera dari badan jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karenanya, Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Provinsi Lampung dalam rangka melakukan pengawasan peredaran makanan dan minuman di bulan Ramadan 1444 H/2023 M. “Pengawasan peredaran makanan dan minuman menjadi agenda rutin, pengawasan ini dilakukan mengingat Komisi IX DPR RI adalah salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Perlu disampaikan juga selain ke Provinsi Lampung, saat…
Penulis: redaksi
Wakil ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan ketersediaan dan tingkat harga pangan ketika menjelang dan saat bulan Ramadan merupakan isu tahunan. Masyarakat banyak yang membuat takjil untuk dijual maupun dibagikan di masjid, di panti asuhan, dan di pinggir jalan sehingga menjadi salah satu penyebab meningkatnya minat dan daya beli masyarakat terhadap produk-produk tertentu. Oleh karenanya, menurutnya, perlupengawasan makanan dan minuman guna memberikan perlindungan kepada masyarakat. “Yang perlu diperhatikan adalah keamanan dari pangan tersebut agar layak dikonsumsi masyarakat,” demikiandisampaikan Nihayatul saat memimpin pertemuan dengan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Kepala BPOM Lampung, Kepala Dinas Lampung, dan Kepala BPJS cabang Lampung, Rabu (29/3/2023). Anggota dari Fraksi PKB itu juga menjelaskan untuk penguatan dalam pengawasan makanan, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas…
Belum lekang dari ingatan, luka masyarakat sekitar Depo Pertamina Plumpang akibat ledakan yang terjadi pada 3 Maret 2023 lalu, Pertamina didera kecelakaan lagi dengan meledaknya kilang Pertamina di Dumai, Riau. Dalam keterangannya di media massa, Kapolres Dumai, AKBP Nurhadi Ismanto membenarkan ledakan tersebut terjadi pada Minggu ini, (2/4/2023). Ledakan tersebut menyebabkan sejumlah rumah warga bergetar kuat dan runtuhnya plafon masjid yang berada pada radius 3 KM. Dalam keterangan tertulisnya yang diperoleh medpolindo.com, Minggu (2/4/2023), Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam memberikan tanggapan. Ia mempertanyakan kesiapan perusahaan yang dipimpin oleh Komisaris Utama, Basuki Tjahya Purnama itu dalam melaksanakan operasinya. Apalagi perusahaan…
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menanggapi upaya Direktur Jendral Penyelenggaran Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan memanfaatkan penggunaan asrama haji untuk penginapan dan acara fullboard meeting. “Nah kalau memang ingin PNBP ini diterapkan, maka kita mulai dari Jawa Barat, apa yang bapak sampaikan tadi fullboard meeting, mulai lah dari situ, mumpung kita Komisi VIII hadir di sini,” kata Selly saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Kemenag Kota Bekasi, Kepala UPT. Asrama Haji Bekasi dan jajarannya,…
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menegaskan pihaknya membantah tidak serius membahas RUU tentang Pemberantasan Aset Tindak Pidana. Justru, tegasnya, DPR dalam posisi menunggu Surat Presiden (Surpres) serta draf naskah akademik RUU tersebut dari pemerintah. Diketahui, RUU ini masuk ke dalam daftar panjang (long-list) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI 2019-2024. RUU tersebut tercatat menjadi RUU usulan pemerintah. “Ya memang harus ditanya kepada pemerintah keseriusannya. Kalau begini yang menjadi bahan sasaran itu DPR, seolah-olah DPR tidak mau membahas RUU Perampasan Aset padahal RUU Perampasan Aset itu juga masuk Prolegnas Prioritas 2023 dan menjadi usul inisiatif Pemerintah,” ujar…
Anggota Komisi VII DPR RI Willy Midel Yoseph menekankan kepada Pertamina dan PLN agar mampu menjamin kebutuhan energi, baik BBM, listrik, dan gas bagi masyarakat, khususnya selama hari raya Idulfitri. Dia mengimbau bagi para mitra kerja Komisi VII agar selalu berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. “Pertamina dengan PLN agar berkoordinasi yang sangat intens dengan institusi yang terkait juga masyarakat tentunya. Bagaimanapun sosialisasi dan koordinasi sangatlah penting. Pertamina atau pun PLN wilayah yang ada di Lampung ini mencangkup lima provinsi bahwa mereka sudah siap. Maka oleh karena itu, kami yakini juga bahwa masyarakat tidak perlu khawatir,”…
Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi mendukung langkah-langkah investigasi penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel). Salah satunya terkait kasus tewasnya tiga Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di tambang bawah tanah milik PT. SDE yang terjadi pada Senin (13/3/2023) lalu. “Kami datang ke Kalsel dalam rangka kunjungan spesifik yaitu terkait pengawasan atas kejadian adanya kematian TKA di lokasi tambang bawah tanah milik PT. SDE. Nah ini menjadi perhatian kita bahwa hal-hal yang menyebabkan kematian itu harus menjadi proses hukum yang perlu kita perhatikan,” ungkap Politisi PKS itu kepada medpolindo.com usai pertemuan, Jumat (31/3/2023). Legislator Dapil…
Setelah Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Perbankan (UU PPSK) resmi disahkan, peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi diperluas. UU PPSK tersebut menyebutkan bahwa LPS tidak hanya melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank tetapi juga menjamin asuransi dan asuransi syariah. Dengan lingkup kerja yang semakin luas, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menuntut LPS untuk mempersiapkan sistem kelembagaan yang lebih luas juga. Sementara itu, LPS diberikan waktu 6 bulan untuk mempersiapkan infrastruktur dan sistem yang dibutuhkan terhitung mulai Januari 2023. “Sisa waktu tiga bulan ini tentu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kelembagaan baru yang sudah disesuaikan…
Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menegaskan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana merupakan RUU yang diusulkan pemerintah. Karena itu, ia menekankan pembahasan RUU tersebut hanya akan jalan kalau pemerintah ada kemauan, yaitu mengirimkan draf Naskah Akademik dan RUU tersebut kepada DPR. “Belum bergerak dia (RUU Pemberantasan Aset). Jadi kalau memang pemerintah ada kemauan, maka akan ada jalan. Kalau tidak mau, tidak ada jalan. Ini RUU-nya usul pemerintah,” ujar Nasir Djamil saat dihubungi medpolindo.com pada Sabtu (1/4/2023). Meskipun demikian, ia menekankan bahwa RUU Perampasan Aset ini juga harus diiringi dengan penegakan hukum yang berintegritas dan terintegrasi. Sebab, tanpa dua hal…
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyatakan, RUU Perampasan Aset disepakati sebagai RUU inisiatif Pemerintah, mengingat ini adalah RUU usul inisiatif Pemerintah, maka Pemerintah yang harus menyiapkan dan menyerahkan naskah akademik berikut dengan draf RUU-nya ke DPR RI, sehingga posisi DPR RI saat ini masih menunggu Pemerintah, bukan menolak RUU tersebut. “Maknanya yang harus menyiapkan naskah akademik dan draf RUU-nya adalah Pemerintah. Posisi DPR menunggu itu dan kemudian nantinya kalo sudah disampaikan kepada DPR kedua dokumen tersebut, maka DPR yang bikin DIM (Daftar Inventarisasi Masalah). Jadi apakah RUU ini bisa dibahas atau tidak, maka posisi DPR itu menunggu Pemerintah,…