Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI dan Kepala Bappenas serta Rapat Dengar Pendapat dengan Sekjen BPK, Kepala BPKP, Plt. Kepala BPS, Kepala LKPP dengan agenda Penyesuaian RKA K/L sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran. Dalam kesempatan tersebut, seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan persetujuan atas perubahan anggaran bagi enam mitra kerja tersebut. “Sudah ditayangkan dan sudah dikoreksi, tidak ada perubahan dari persetujuan tadi. Dengan ini saya nyatakan rapat hari ini untuk menyetujui (anggaran perubahan) dari Kementerian Keuangan, Bappenas, BPK. BPKP, BPS dan LKPP. Kita nyatakan sah!” ujar Ketua Komisi XI DPR RI, Kahar Muzakir saat memimpin…
Penulis: redaksi
Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mempertanyakan kejelasan dasar hukum penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi PT Bina Karya (Persero). Hal ini menjadi perhatiannya lantaran adanya peralihan status PT Bina Karya dari BUMN menjadi Badan Usaha Otorita (BUO), bahkan pengusulan penambahan PMN hanya dengan dasar usulan Surat Kepala Ibu Kota Nusantara. “Pertanyaan yang paling mendasar adalah kalau tadi Pak Rio mengatakan bahwa Bina Karya ini sebagai perusahaan Badan Usaha Otorita, Apakah sudah ada Peraturan Pemerintah bahwa Bina Karya ini menjadi BUO?” tanyanya kepada Dirjen kekayaan Negara, Kemenkeu RI Rionald Silaban, dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan PT Bina…
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur merupakan upaya Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum sekaligus untuk mengurangi penggunaan air tanah oleh masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah terus memberikan perhatian lebih terhadap ketersediaan infrastruktur air minum, yang merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke SPAM Jatiluhur guna meminta kepada Kementerian PUPR untuk meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan Pembangunan SPAM Jatiluhur. Hal itu bertujuan agar terwujudnya kualitas infrastruktur air minum yang aman, layak…
Komisi IV DPR RI menyepakati serta menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp76.811.289.000. Sehingga Total Pagu Anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp14.734.899.511.000. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian yang dilaksanakan pada Rabu (13/9/2023) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. “Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun 2024 oleh Badan Anggaran DPR RI, yang semula sebesar Rp14.658.088.222.000 mengalami penambahan anggaran sebesar Rp76.811.289.000, sehingga pagu anggaran Kementerian Pertanian…
Berdasarkan Surat Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR Nomor B/11091/AG.05.02/09/2023 tanggal 11 September 2023 perihal Penyampaian Hasil Pembahasan RUU APBN 2024, Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memperoleh pagu definitif tahun 2024 sebesar Rp98,98 triliun. Melihat adanya kenaikan pagu tersebut, diharapkan Kemendikbudristek bisa memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia secara signifikan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim membahas penyesuaian RKA K/L TA 2024 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2023). “Kinerja Kemendikbud saat…
Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengatakan dukungan terhadap investasi yang dilakukan pemerintah. Namun ia mengingatkan bahwa jangan sampai investasi justru malah mengorbankan rakyat. Sebab, menyejahterakan rakyat merupakan amanah konstitusi yang salah satu cara strategisnya adalah melalui investasi. “Kita sangat mendukung investasi itu, tapi tentu dengan investasi yang ada itu jangan sampai ada pihak-pihak yang dikorbankan apalagi rakyat banyak yang dikorbankan,” ujarnya dalam Raker Komisi VI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM di Gedung Nusantara I, Senayan, DPR RI, Jakarta, Rabu (13/9/2023). Amin menambahkan, gejolak sosial yang terjadi pada masyarakat Pulau Rempang diharapkan dapat diselesaikan dengan baik. Ia mengingatkan agar pemerintah…
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji berharap ada proses rekonsiliasi yang tuntas untuk menyelesaikan permasalahan investasi yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Ia meminta Menteri Investasi/BKPM untuk segera melakukan komunikasi dengan masyarakat sekitar, untuk mengurai permasalahan yang terjadi selama ini. “Kami berharap ada proses rekonsiliasi yang tuntas dan komunikasi yang selama ini mungkin agak rumit bisa diurai dengan Pak Menteri datang ke Pulau Rempang. Dan saya yakin dengan kemampuan komunikasi pak menteri, segala keruwetan bisa diatasi. koordinasi menjadi soal yang harus dituntaskan karena kalau koordinasinya kemarin itu tuntas mestinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya dalam…
Anggota Komisi XI DPR RI Siti Mufattahah berharap Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran pembangunan. Disampaikannya, bahwa rencana pembangunan itu menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. “Harus kita pahami bersama, untuk hal ini bagaimana Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas ini memastikan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran pembangunan khususnya tahun 2024 dan bagaimana integrasi dukungan serta besaran kerjasama swasta,” ujar Siti dalam Rapat Kerja Komisi XI…
Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Suprihartini memaparkan bahwa DPR RI identik dengan rapat. Hal ini mengingat bahwa Anggota Dewan mewakili daerah pemilihannya masing masing untuk mewakili aspirasi masyarakat yang yang mereka wakili. “Seluruh agenda rapat DPR RI, sudah diatur dalam tata tertib (tatib) DPR RI. Termasuk rapat yang sifatnya terbuka maupun tertutup berdasarkan keputusan bersama para Anggota Dewan,” terang Suprihartini saat menjadi narasumber dalam Seminar Parja 2023 yang membahas Mekanisme Persidangan DPR RI, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/9/2023). Suprihartini melanjutkan, diharapkan seluruh anggota Parlemen Remaja 2023 nantinya dapat mengetahui proses dan alur kerja kerja di DPR…
Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah untuk bertindak cepat dan efisien dalam mengatasi masalah krisis air bersih yang melanda sejumlah daerah buntut kemarau panjang. Ia menekankan, ketersediaan air bersih merupakan hak dasar setiap rakyat. “Saya mendesak Pemerintah untuk segera melakukan langkah penanganan untuk daerah-daerah yang mengalami kekeringan, baik itu droping air bersih atau menyediakan infrastruktur penunjang lain,” kata Puan melalui rilis yang diterima Parlementaria, Rabu (13/9/2023). Seperti diketahui, sejumlah daerah mengalami krisis air bersih akibat wilayahnya kekeringan karena kemarau panjang. Seperti tiga daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberlakukan status tanggap darurat kekeringan, yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan…