Penulis: redaksi

Komisi X DPR RI melalui Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan menegaskan akan mendorong Pemerintah Indonesia untuk berkolaborasi membangun literasi digital yang integratif. Sebab itu, sinergitas politik anggaran antara Kemenkominfo dan Kemendikbudristek perlu dipertimbangan guna mewujudkan cita-cita tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Jaringan Pengiat Literasi Digital (Japelidi) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2023). Ia menilai literasi digital memiliki dampak yang positif terhadap publik. “Memiliki literasi digital yang baik membuat publik tidak hanya handal menggunakan alat teknologi…

Selengkapnya

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Sukamta mengungkapkan bangsa Indonesia pada prinsipnya mengakui dan melindungi semua agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Meski demikian, penegakan hukum tetap menjadi prioritas utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Hal ini disampaikan Sukamta dalam rilis yang diterima Medpolindo.com sebagaimana disampaikannya pada forum High Level Panel – Track 1 (The Rule Of Law) Working Together For The Promotion Of The Rule Of Law: Good Practices And Challenges, di Marrakesh, Maroko, Selasa (13/6/2023). “Anggota Parlemen sebagai perpanjangan tangan rakyat Indonesia dan tulang punggung legislasi nasional memiliki tugas untuk menjamin agar kerukunan umat beragama…

Selengkapnya

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso menyambut baik dan mendukung penuh Pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) dan peresmian penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Peluncuran aplikasi ini sebagai inovasi baru bentuk satu digitalisasi pengarsipan. “Tentunya saya sebagai Ketua BURT menyambut baik Pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Tentunya ini menjadi langkah maju dengan diluncurkannya aplikasi Srikandi ini, akan memangkas (penggunaan kertas) dalam hal surat-menyurat, korespondensi terhadap lembaga yang lain. Sehingga ini tidak lagi membutuhkan kurir, tidak membutuhkan kertas, tidak lagi membutuhkan mesin faks,” ujar ABS…

Selengkapnya

Anggota Komisi IV DPR RI Yessy Melania meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan kepada publik terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Menurutnya, aturan itu perlu dikaji ulang dengan pelibatan publik. “Regulasi ini kami pikir harus melibatkan lintas kementerian/lembaga. Mohon jadi perhatian KKP untuk dikaji ulang dan mendorong adanya pelibatan publik,” ujar Yessy dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023). Politisi Fraksi Partai NasDem ini, meminta KKP melibatkan publik dalam setiap pengambilan keputusan penting. Peraturan tersebut menjadi polemik…

Selengkapnya

Kekerasan seksual di tempat kerja merupakan perbuatan yang tidak dapat ditoleransi. Sebab itu, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong semua pihak untuk bersama-sama memerangi praktik tidak terpuji ini. Pernyataan tersebut disampaikan oleh dirinya saat berbicara mengenai tantangan ketenagakerjaan sekaligus kampanye stop kekerasan seksual di tempat kerja bersama para pelaku usaha dan Pemerintah Daerah (Pemda) Sidoarjo di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (12/6/2023). Melalui rilis yang diterima oleh Medpolindo.com pada Selasa (13/6/2023), ia menekankan bahwa pelecehan seksual adalah musuh bersama. “Pelecehan seksual maupun kekerasan di tempat kerja ini musuh kita bersama. Saya melihat kasus ini banyak…

Selengkapnya

Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menyoroti tercemarnya sungai-sungai di ibu kota sehingga tidak bisa menjadi sumber kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta hanya mampu memenuhi 6 persen kebutuhan air bersih warganya. Sementara 94 persen air yang dipakai warga Jakarta dipenuhi dari Purwakarta dan Tangerang. Puan menekankan, untuk mencapai salah satu tujuan “Sustainable Development Goals” (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan, pemenuhan akses air layak harus ditingkatkan menjadi air aman. Persoalan akses air bersih menjadi salah satu isu yang sering dibawa Puan di forum-forum internasional. “Ketersediaan air bersih yang memadai adalah kunci…

Selengkapnya

Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan dinilai penting dalam mendukung proses transisi energi di Tanah Air. RUU ini diyakini dapat mendorong transisi energi namun dengan catatan pasal mengenai power wheeling tidak dimasukkan. Hal ini disampaikan peneliti tambang dan energi Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman, dalam diskusi Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI bertajuk RUU EBT untuk Pengembangan ‘Energi Baru Terbarukan Adil dan Berkelanjutan’ di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 13 Juni 2023. “Untuk Indonesia sendiri, menurut kami proses transisi energi menjadi penting dan undang-undang energi baru terbarukan ini menjadi sebuah payung hukum untuk melakukan proses…

Selengkapnya

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar birokrasi di tanah air berdampak, tidak berbelit-belit, lincah, dan cepat. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden saat memimpin rapat terbatas (ratas) membahas percepatan transformasi dan keterpaduan layanan digital, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/06/2023). “Arahan Bapak Presiden birokrasi harus berdampak, birokrasi tidak boleh lagi berbelit-belit dengan tumpukan kertas. Oleh karena itu, beliau berharap ini birokrasi menjadi lincah dan cepat,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam keterangan pers usai ratas. Untuk membuat birokrasi lebih lincah, pemerintah melalui Kementerian PANRB telah melakukan pemangkasan klasifikasi jabatan aparatur sipil negara (ASN),…

Selengkapnya

Menjelang perayaan HUT ke-56 tahun Kabupaten Sorong yang jatuh pada 16 Juni, Kabupaten tertua di Papua itu resmi dinobatkan sebagai Rumah Kebinekaan Rumah Pancasila. Penobatan tersebut ditandai dengan dirilisnya Buku Kabupaten Sorong Rumah Kebinekaan yang berlangsung di Ballroom Aimas Hotel & Convention Centre (AHCC) pada Senin, 12 Juni 2023. Dalam kesempatan ini, Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso mengungkapkan bahwa, buku yang dirilis tersebut merupakan buku istimewa yang isinya menggambarkan Kabupaten Sorong sebagai role model pemerintahan yang majemuk, sekaligus menjadi miniatur cahaya Indonesia yang terbit dari ufuk timur. Di mana Kabupaten Sorong sebagai kabupaten induk yang telah melahirkan satu kota…

Selengkapnya

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Eko Hendro Purnomo mengkritisi keberpihakan insentif pajak yang stagnan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurutnya, sudah saatnya pemerintah menaikkan angka insentif perpajakan untuk UMKM dari 23% menjadi 24% hingga 25% untuk memacu geliat perekonomian UMKM. ”Kalau saya tadi adalah mengkritisi menyikapi berkaitan dengan keberpihakan UMKM, karena saya lihat perpajakan keberpihakan terhadap UMKM mengalami stagnasi dari 2018 sampai 2021 tuh kisarannya cuma 23, sekian naik 23,2 terus turun lagi. Jadi cuman sampai 23%. Padahal kita pengen berharap mereka punya insentif 24-25%, supaya mereka juga bisa menggeliat, bersaing,” Jelas Eko saat ditemui Medpolindo.com di sela Rapat…

Selengkapnya