Penulis: redaksi

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menyebut bahwa pihaknya mendorong pemerintah untuk lebih intensif membangun kerja sama dengan Korea Selatan (Korsel), khususnya di bidang industri pertahanan. Sebab, ia menilai, Korea Selatan merupakan salah satu negara penting yang berperan dalam geopolitik di kawasan Asia. “Kunjungan kali ini ingin mempererat industri pertahanan, kemudian mempertanyakan komitmen dan ingin berkomunikasi lebih dalam tentang sejauh mana komitmen kedua negara untuk melanjutkan industri tersebut,” ujar Nurul ketika ditemui medpolindo.com usai melakukan pertemuan dengan Anggota Komisi Intelijen Parlemen Korea Selatan (Member of Intelligence Commission of National Assembly Republic of Korea) Lee In-Young di Ruang Delegasi Nusantara III…

Selengkapnya

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menerima penghargaan Digital Government Award dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 sebagai Penerapan SPBE Terbaik kategori Lembaga Pemerintahan. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara. “Saya kira ini adalah salah satu penghargaan yang menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR itu sudah pada jalur yang benar dan kedepan harus lebih baik lagi. Tadi Bapak Presiden juga berpesan, enggak boleh ada lagi aplikasi yang terlalu banyak, yang penting aplikasi itu bisa memudahkan publik atau masyarakat untuk dapat bisa mengakses,” ujar Indra kepada medpolindo.com seusai…

Selengkapnya

Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mengatakan harus ada audit konstruksi di wilayah Cianjur. Hal ini ia sampaikan usai meninjau Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) bersama Bina Marga. “Harus ada audit konstruksi di wilayah2 sekitar cianjur terutama cianjurnya, nah ini kan tidak jauh, tidak lama kemudian kan terjadi longsor jembatan cikeretek, jalan cikeretek, kemudian dilakukan revitalisasi, nah itu sudah selesai kemudian terjadi disini,” ujar Mulyadi usai pertemuan dengan Bina Marga di Toll Bocimi KM 64 (23/5/2024). Mulyadi menyayangkan bahwa saat Tim Kunspek Komisi V DPR RI saat tiba di lokasi, Bina Marga masih melayangkan 2 opsi untuk Perbaikan Toll Bocimi. “Kami malah…

Selengkapnya

Standar Layanan Informasi Publik yang sesuai dengan UU KIP diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian Informasi Publik DPD RI kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Taufik Jatmiko, Kepala Bagian Humas dan Pengaduan, Setjen DPD RI di Ruang Majapahit, Gedung B, Lantai III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024). “Humas dan Fasilitasi Pengaduan DPD RI akan berfokus untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di DPD RI agar kinerja DPD RI dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan memenuhi standar minimal dari pelayanan informasi publik sesuai dengan UU KIP”, jelas Taufik. Anggun Indriyani Pardede, Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan…

Selengkapnya

Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Wilayah Papua meminta agar Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendorong proteksi hak politik Orang Asli Papua (AOP). Terutama di dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tidak hanya jabatan gubernur dan wakil gubernur saja yang dikhususkan bagi OAP, tetapi juga untuk jabatan bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota. Aspirasi tersebut diutarakan oleh Asosiasi MRP Se-Wilayah Papua saat bertemu Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono di Ruang Delegasi DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024). Hadir Koordinator Asosiasi MRP Se-Wilayah Papua Agustinus Anggaibak, Damianus Katayu…

Selengkapnya

Wakil ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Muhammad Said memimpin kunjungan kerja Banggar ke Congressional Budget Office (CBO) di Washington D.C. Amerika Serikat (AS). Pertemuan ini juga didampingi oleh Astera Primanto Bhakti selaku Dirjen Perbendaharan kementerian keuangan dan Bank Indonesia selaku mitra kerja Banggar serta KBRI di Washington. Muhidin menyebutkan, peran CBO sangat penting dalam membantu kongres AS membuat kebijakan penganggaran yang akurat. “Hal ini selayaknya diadopsi oleh parlemen di Indonesia, sehingga Fungsi anggaran Parlemen Indonesia khususnya di Banggar berperan sebagai pemegang amanah rakyat (social trustee) dapat membuat kebijakan yang akurat,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Minggu (26/5/2024). Politisi Partai Golkar ini…

Selengkapnya

Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya menyoroti masalah keterlambatan keberangkatan calon jemaah haji yang berulang. Terbaru, pesawat Garuda Indonesia yang sejatinya akan mengangkut calon jemaah haji kloter 41 embarkasi Donohudan itu disebut mengalami kerusakan mesin. “Kami merasa prihatin atas terjadinya insiden tersebut sehingga menimbulkan efek domino, yakni penundaan terhadap kloter-kloter selanjutnya. Akibatnya, jumlah calon jemaah yang terdampak keterlambatan jadi lebih banyak, bahkan ada yang terpaksa menunggu hingga 7 jam. Ini jelas sangat melelahkan secara fisik dan mental, khususnya bagi kondisi kesehatan calon jemaah haji lansia. Akhirnya, calon jemaah kembali dikorbankan akibat layanan yang tidak profesional dari pihak maskapai,” tegas…

Selengkapnya

Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi meminta institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejakgung RI) dan Kepolisian RI (Polri) untuk segera duduk bareng untuk menyampaikan informasi resmi. Informasi resmi tersebut berkaitan dengan adanya dugaan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah yang dibuntuti oleh Densus 88 Antiteror Polri. Menurutnya, penjelasan resmi tersebut, harus segera diinformasikan kepada publik. Karena semakin lama informasi resmi tersebut disampaikan, maka semakin liar berkembangnya rumor yang ada di masyarakat mengenai dugaan dibuntuti Jampidsus tersebut. “Kalau rumor itu liar maka upaya pemberantasan korupsi akan terganggu dan yang senang adalah koruptor. Sehingga, perlu ada segera penjelasan resmi…

Selengkapnya

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan meyakini beleid revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran akan lebih sempurna dengan keterlibatan publik. “Saya kira masukan masyarakat sangat penting, proaktifnya masyarakat akan bermanfaat untuk penyempurnaan revisi UU Penyiaran,” kata Farhan dalam keterangan yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Sabtu (25/4/2024). Menurut Farhan, revisi UU Penyiaran berawal dari sebuah persaingan politik antara lembaga berita melalui platform teresterial versus jurnalisme platform digital. Pada beleid revisi UU tersebut terdapat peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). “Ini, kan, lagi perang ini. Jadi, revisi UU yang ada ini atau draf UU yang ada sekarang, itu memang memberikan…

Selengkapnya

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmad Gobel, mengunjungi pabrik pembuatan tepung singkong atau tapioka di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis (22/5/2024). “Kita harus terus mengembangkan keragaman bahan pangan, salah satunya singkong dan tepung singkong. Pertanian dan industri pangan bukan saja penting bagi ketahanan dan kedaulatan pangan, tapi juga sangat signifikan dalam membuka lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan serta membangun kesejahteraan masyarakat,” ungkap Gobel dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Sabtu (25/5/2024). Gobel memang memiliki kepedulian sejak lama terhadap masalah pertanian, pangan, ekonomi berbasis budaya, lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan membangun kesejahteraan masyarakat. Hal itu mulai terlihat…

Selengkapnya