Penulis: redaksi

Anggota Komisi IX DPR RI Siur Syam tak menampik bahwa permasalahan keterbatasan alat kesehatan (alkes) di berbagai fasilitas kesehatan (faskes) daerah masih menjadi tantangan bagi pemenuhan layanan kesehatan nasional. Selain mendorong pemerintah pusat membantu penganggaran faskes, ia juga mengimbau agar pemerintah daerah juga menyiapkan tenaga kesehatan yang mumpuni. “Memang apa yang disampaikan walikota (Tanjungpinang) soal masalah alkes. Cuma seluruh daerah ini kemampuan belinya memang kurang. Maka pemda perlu minta kemenkes utk memperbaiki itu,” ujarnya ditemui usai Kunjungan Kerja Reses Komisi IX di Kantor Walikota Tanjungpinang, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (28/2/2024). Selain itu ia bilang, sudah menjadi tugas DPR, setelah menerima…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menjelaskan bahwa DPR telah mengusulkan pembahasan RUU Pilkada kepada pemerintah. Karena itu, tambahnya, saat ini DPR tinggal menunggu Surat Presiden (Surpres) RUU Pilkada berisi persetujuan pemerintah untuk membahas bersama-sama DPR. Jika pemerintah serius ingin memajukan jadwal pilkada, seharusnya pemerintah segera mengirimkan Surat Presiden (surpres) beserta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait RUU Pilkada. ”Apakah pemerintah akan meneruskan kembali pembahasan RUU itu untuk menjadi undang-undang atau pemerintah menolak, itu yang kami belum tahu sampai hari ini,” ujar Firman dalam keterangan kepada media yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Kamis (29/2/2024). Firman menilai Pemerintah masih memiliki waktu hingga…

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai tambahan utang pemerintah pusat semakin memperburuk kondisi anggaran negara. Ia menilik bagaimana utang yang diterbitkan hanya digunakan untuk menambal beban utang lainnya. Di sisi lain, Ecky juga berpendapat bahwa tumpukan utang yang selama ini diterbitkan pemerintah belum mampu memberikan daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, ia menegaskan tingginya tumpukan utang itu menjadi lampu kuning bagi utang pemerintah. “Utang pemerintah pusat sudah berada pada angka yang sangat tinggi. Per Desember 2023, angkanya mencapai angka sekitar Rp8.100 triliun. Lampu kuning bagi pemerintah. Saya memantau, utang pemerintah meningkat signifikan sejak 10 tahun terakhir.…

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengkritik pemberian pangkat kehormatan Jenderal Bintang Empat untuk Menteri Pertahanan. Menurut Hasanuddin mengatakan dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi. Masih menurut dia, seorang prajurit TNI berprestasi dalam tugas atau berjasa bisa diberikan tanda kehormatan atau tanda jasa sesuai UU. “Dalam TNI tidak ada istilah pangkat kehormatan,” kata Hasanuddin dalam rilis media yang dikutip medpolindo.com, Kamis (29/2/2024). Pangkat kehormatan memang bisa diberikan namun hanya bagi prajurit atau perwira aktif. Hal itu diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2009 Pasal 33 Ayat 3. Aturan kepangkatan di lingkungan TNI, jelas…

Anggota Komisi III DPR RI Hinca I.P. Pandjaitan meminta agar Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Utara sangar dalam pemberantasan narkotika. Oleh karena, menurutnya, Indonesia sudah menandatangani ratifikasi terkait penanggulangan narkotika di tingkat dunia. “Saya tulis bukunya, BNN: Bubar atau Sangar. Kalau tidak mau bubar maka tangkaplah itu jaringan narkoba tetapi jika tidak mau sangar, saya minta dibubarkan saja,” kata Hinca saat diwawancarai medpolindo.com di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III ke Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (28/2/2024). Legislator Fraksi Partai Demokrat itu menilai bahwa BNN dalam pelaksanaan penanggulangan narkotika masih begitu-begitu saja. Untuk itu, pihaknya tegaskan kalau BNN tak…

Komisi IX DPR RI mendorong pemerataan akses kesehatan di Kepulauan Riau (Kepri). Hal ini mengingat, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kepri sudah mencapai 96 persen, namun belum ditunjang dengan pemerataan akses kesehatan. Anggota Komisi IX Edy Wuryanto mengatakan akses kesehatan di Kepri saat ini masih terpusat di Kota Batam saja. “Persoalannya ketika penduduk sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, layanan kesehatannya harus tersedia. Tadi disampaikan kalau rumah sakitnya penuh menolak-nolak (pasien). Ini harus segera didukung oleh akses layanan kesehatan yang merata tidak hanya di Kota Batam saja tetapi di kabupaten-kabupaten lain,” jelas Edy kepada medpolindo.com, di sela Kunjungan Kerja Reses Tim…

Temuan kasus HIV-AIDS di Kepulauan Riau tercatat masih tinggi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), sepanjang 2023 kasus Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV-AIDS) mencapai 700 kasus. Di Kota Batam sendiri, tercatat sebanyak 400 orang positif HIV sepanjang 2023. Melihat masih tingginya angka HIV-AIDS di Batam, Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengatakan masih tingginya kasus HIV-AIDS ini mungkin saja dipengaruhi oleh perilaku masyarakat. Selain itu, menurutnya, tingginya penyakit yang menurunkan sistem kekebalan tubuh tersebut akibat dari Kota Batam sebagai daerah industri dan tujuan wisata. Untuk itu, ia mendorong perlunya peningkatan edukasi kepada masyarakat di Kepri, khususnya Kota Batam…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menilai perubahan regulasi terkait wacana Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menjadi tempat menikah semua agama. Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, pencatatan pernikahan agama Islam dilakukan di KUA. Sedangkan, pernikahan agama lain cukup di pencatatan sipil. “Karena itu maka ketika ada wacana untuk KUA juga dijadikan sebagai tempat untuk pernikahan agama lain, tentu yang harus diubah adalah regulasinya dulu. Karena memang selama ini regulasinya tidak memberikan kewenangan kepada KUA untuk memberikan layanan kepada agama selain agama Islam” jelas Ace dalam keterangan kepada media yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Kamis (29/2/2024). “Tapi pertanyannya apakah memang seurgen itu…

Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska mengapresiasi penurunan angka stunting yang signifikan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Menurutnya, turunnya angka stunting yang signifikan di Kepri merupakan hasil dari model penanganan yang terintegrasi yang dilakukan Pemda Kepri. Dalam menurunkan angka stunting, Kepri diketahui melibatkan APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) yang ada di Kepri untuk dapat ikut berkontribusi, seperti dengan melibatkan pengusaha-pengusaha menjadi orang tua angkat bagi anak-anak stunting. Langkah ini, dinilai sangat membantu penurunan angka stunting di Kepri. “Jadi pengusaha-pengusaha itu ikut berkontribusi melakukan intervensi sensitifnya. Umpamanya banyak dari pengusaha-pengusaha yang jadi orang tua angkatnya (bagi) anak-anak stunting, dan itu sangat…

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 masih berada di angka 6,80 persen. Angka ini turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 8,23. Meski turun, Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska menilai angka TPT ini masih cukup tinggi. Menurutnya, hal ini banyak dipengaruhi oleh Kepri yang merupakan kawasan ekonomi khusus dan daerah investasi. “Karena banyak orang-orang dari daerah lain, terutama dari Sumatera yang cari pekerjaan di sini. Ditambah lagi dengan orang-orang yang dipulangkan dari Malaysia, dari Singapura, pulang ke Indonesia, sementara mencari pekerjaan di sini. Tidak segera pulang ke daerah asalnya,” kata Darul Siska kepada medpolindo.com, usai kunjungan…