Negara Eropa seperti Spanyol, Irlandia, dan Norwegia, Selasa (28/5/2024), secara resmi mengakui negara Palestina. Kini tercatat total 146 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui negara Palestina. Menyoroti perkembangan isu Palestina, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memuji langkah ketiga negara Barat tersebut. ”Apresiasi dan dukungan untuk ketiganya, khususnya bagi Kerajaan Spanyol dan Irlandia sebagai negara terbesar dan paling berpengaruh secara politik di Uni Eropa. Dan tentu Norwegia yang merupakan negara damai dan pro perdamaian di Skandinavia,” papar Fadli dalam keterangannya kepada medpolindo.com, Rabu (29/5). Anggota Komisi I DPR RI ini juga mendorong Pemerintah Indonesia memainkan…
Penulis: redaksi
Cuaca panas di kota Mekkah, Arab Saudi, mengakibatkan pneumonia atau radang paru-paru sehingga kerap menimbulkan penyakit yang banyak diderita oleh para jemaah haji. Melihat kondisi ini, Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti pun mengimbau bagi para calon jemaah haji untuk selalu menjaga pola makan dan minumnya. Selain itu, ia meminta pihak asrama haji untuk turut menyosialisasikan adanya ancaman pneumonia ini, sehingga para calon jemaah haji dapat mempersiapkan diri terutama dalam hal kesehatannya. “Kita berharap bahwa para jemaah haji ini sejak saat ini sudah membiasakan untuk menjaga pola makan sekaligus untuk minum. Agar supaya mereka di sana tetap dalam…
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini. “Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif…
Badan Akuntabiltas Publik (BAP) DPD RI menerima pengaduan terkait kepastian hukum atas pendaftaran Hak Guna Usaha (HGU) dari CV. Surya Harapan Baru, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur serta aduan masyarakat dari Desa Temusai dan Desa Tuah Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau terkait batas tanah. Menerima aduan tersebut, BAP DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang berlangsung di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (29/5). “BAP DPD RI telah menerima pengaduan tentang kepastian hukum terhadap pendaftaran HGU dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) yang telah terdata di dalam Minerba One Data Indonesia (MODI), namun diduga mengalami tumpang tindih…
Komite IV DPD RI menyelenggarakan Uji Sahih Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah bertempat di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Hadi Prabowo, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dalam sambutannya menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) yang mengatur aset daerah secara formal memang belum ada. “Masalah aset adalah masalah yang sangat penting dan masih sangat belum tertata secara maksimal, terkait urgensi RUU Pengelolaan Aset Daerah yang menjadi usul inisiatif dari DPD RI,” ujarnya. Oleh karena itu, Guru Besar IPDN ini berharap dalam pembahasan RUU ini tidak hanya memetakan aset daerah, tetapi juga mengukur angka penyusutan serta pengamanan dan pemanfaatannya. Dalam implementasinya, beliau…
Komite II DPD RI melakukan rapat tripartit untuk membahas RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Rabu (29/05/2024). Dalam rapat tersebut, Komite II DPD RI berharap agar RUU KSDAHE dapat segera disahkan sebagai dasar hukum dalam mencegah kerusakan lingkungan dan habitat flora fauna di dalamnya. “Harapan kami RUU ini dapat segera disahkan dan dapat disosialisasikan agar kedepan aturan-aturan lebih jelas lagi di masyarakat, khususnya di daerah,” ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI Aji Mirni Mawarni yang didampingi oleh Senator dari Sumatera Barat Emma Yohanna dan Senator dari Jawa Tengah…
Semangat memupuk jati diri bangsa dihembuskan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Denpasar, Bali. Senator asal Jawa Timur itu menegaskan bahwa ketahanan kebudayaan menjadi salah satu indikator penting, karena kebudayaan merupakan karakter dan jati diri bangsa yang juga bagian dari ketahanan nasional. Dikatakan LaNyalla, Indonesia mutlak memiliki ketahanan nasional yang kuat. Mulai dari ketahanan pangan, energi, kesehatan, pendidikan, militer, hingga ketahanan kebudayaan. Karena ini modal bagi negara dan pemerintah kita di tengah tantangan dan dinamika global, untuk mewujudkan cita-cita nasional yang termaktub di dalam Alinea ke-4 naskah Pembukaan Konstitusi Indonesia. “Mengapa ketahanan kebudayaan penting? Karena hakikat dari kebudayaan…
Mencermati pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sejak tahun 2014 ditambah lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan serta dinamika sosial politik masyarakat, Komite I Menyusun rancangan Undang-Undang perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai salah satu proses dari penyusunan dan dalam rangka mendapatkan respon dari masyarakat, komite I melakukan uji sahih di kantor Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, pada hari selasa (28/5). Dalam kegiatan tersebut hadir dari unsur pemerintah daerah, Forkopimda antara lain dari Polda Nusa tenggara Barat dan Korem 162/Wira Bhakti, perguruan tinggi dan Lembaga swadaya masyarakat.Pemerintah Provinsi NTB, dalam hal ini Pj. Sekda Prov NTB, H.…
Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrem berbasis pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dia menepis anggapan yang menyebut adanya persaingan antarlembaga pemerintah terkait program pengentasan kemiskinan. “Kami melihat program yang berfokus pada pengentasan kemiskinan yang sama-sama dijalankan oleh kedua mitra kami di Komisi VIII DPR, yakni Kemensos dan Baznas, bukan sebagai bentuk tumpang tindih tupoksi apalagi bentuk persaingan antar lembaga. Jika dicermati, ada sejumlah perbedaan dari segi metode dan basis data yang digunakan,” jelas Wisnu kepada medpolindo.com, di Jakarta, Selasa, (27/5/2024). Legislator PKS ini menjelaskan, selama ini Kementerian Sosial menggunakan Data…
Komisi III DPR RI mendengarkan aduan tentang sengketa lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) dengan PT. Gorby Putra Utama (GPU). Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh tersebut, Komisi III berharap konflik lahan ini bisa segera diselesaikan tanpa ada permasalahan yang berlarut-larut di kemudian hari. Pangeran mengungkapkan, penyerobotan lahan oleh PT Gorby bukan hanya sekarang saja. Dia menyampaikan, permasalahan tersebut berawal dari tahun 2012, 2018, 2023, dan puncaknya sekarang 2024. “Bahkan dari laporan ini, PT SKB telah melaporkan ke Polda Sumatera Selatan sebanyak 10 kali dengan hasil delapan…