Penulis: redaksi

Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK menegaskan kepada Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, agar jangan mempersulit UMKM (usaha mikro kecil menengah) dalam mendapatkan KUR (kredit usaha rakyat). Bank-bank BUMN juga diminta turut aktif mengedukasi pelaku UMKM dalam memperoleh skema pembiayaan. “Harus ada edukasi ke UMKM, tetap harus ada proses seleksi, tapi jangan mempersulit dengan berbagai persyaratan administrasi yang banyak. Apalagi sampai soal (meminta) jaminan,” ujar Amin di sela-sela pertemuan Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Erick Thohir dan jajaran direksi Himbara di Bali, Sabtu (3/8/2024). Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan, KUR bagi UMKM sudah dijamin oleh instansi penjamin,…

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, (H.E) Sergei Gennadievich Tolchenov, melakukan kunjungan kerja ke DPR RI. Dalam kunjungannya, Tolchenov diterima oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon. Pertemuan ini menandai langkah awal dari upaya Tolchenov untuk memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Rusia. Tolchenov, yang baru dilantik sebagai Duta Besar Rusia menggantikan pendahulunya Lyudmila Vorobyeva, menyampaikan rasa senangnya kembali ke Indonesia setelah 15 tahun. Dalam pertemuan tersebut, Tolchenov mengundang Parlemen Indonesia untuk menghadiri Eurasian Women’s Forum yang dijadwalkan akan digelar pada bulan September 2024 mendatang. Forum ini merupakan platform penting untuk membahas isu-isu perempuan dan perkembangan regional di kawasan…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengecam terbitnya peraturan pemerintah yang memfasilitasi penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa sekolah/ pelajar. Politisi PKS ini menyayangkan terbitnya beleid yang salah satunya mengatur tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja usia sekolah, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). “(Beleid tersebut) tidak sejalan dengan amanat Pendidikan nasional yang berasaskan budi pekerti luhur dan menjunjung tinggi norma agama,” tegas dia dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Sabtu (3/8/2024). Menurutnya, penyediaan fasilitas alat kontrasepsi bagi siswa sekolah ini sama…

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan segera pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Salah satunya agar digitalisasi penyiaran radio bisa dilaksanakan dengan baik. “Sebagai wujud komitmen atas tanggung jawab agar digitalisasi penyiaran radio bisa terlaksana dengan baik, maka Komisi I DPR RI berkomitmen untuk segera menyelesaikan perubahan pergantian Undang-Undang Penyiaran,” kata Meutya di salah satu diskusi di Jakarta, Kamis, (1/8/2024). Dalam acara yang diadakan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) tersebut, dia juga menyampaikan komitmen dewan untuk membuka ruang seluas-luasnya kepada…

Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah menyoroti kebijakan pemerintah terkait makanan siap saji yang dikenakan cukai dengan tujuan mengendalikan konsumsi Gula, Garam, dan Lemak (GGL) untuk mengurangi penyakit tidak menular. Charles meminta pemerintah memastikan kebijakan itu tidak merugikan pelaku usaha kecil seperti UKM dan UMKM. “Kami ingin Pemerintah memastikan kebijakan yang dikeluarkan tidak merugikan masyarakat. Meskipun tujuannya baik namun harus dipertimbangkan untung-ruginya,” ungkap Charles dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Sabtu (3/8/2024). Kebijakan makanan siap saji dikenakan cukai tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang…

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menyarankan Mahkamah Agung (MA) membentuk Majelis Kehormatan Hakim. Hal itu guna memeriksa para hakim yang telah memutus bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur atas kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afriyanti. “Ketika vonis bebas itu kan menimbulkan kecaman, kritikan, dan juga kekhawatiran terhadap vonis tersebut. Nah harapan saya mudah-mudahan, maka Mahkamah Agung bisa membentuk Majelis Kehormatan kemudian memeriksa (hakim). Memeriksa hakim itu tentu mendalami,” kata Nasir saat ditemui medpolindo.com usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III ke Batam, Kepulauan Riau, Rabu (31/7/2024). Politisi Fraksi PKS ini menilai dengan adanya Majelis Kehormatan Hakim merupakan upaya untuk…

Komisi III DPR RI mengutuk keras tindakan penganiayaan kepada warga di Yahukimo, Papua Pegunungan, yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Akibat aksi keji mereka, korban tewas dan mobilnya dibakar. “Apa yang dilakukan KKB di Papua itu biadab dan keji. Mereka adalah teroris yang terus melakukan aksi teror dan meresahkan masyarakat!” tegas Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh, dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Jumat (2/8/2024). Kasus di Yahukimo berawal saat korban yang membawa 15 penumpang orang lainnya hendak pergi ke lokasi pengambilan kayu. Korban bernama Abdul Muzakir merupakan sopir sebuah CV. Saat…

Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan menyoroti penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Trimedya yang bertugas sebagai Ketua Tim Kunker Reses Komisi III DPR RI ke Kepri menegaskan pentingnya penegakan hukum yang lebih efektif terhadap kasus TPPO, khususnya untuk tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). “Tugas kepolisian adalah mengejar DPO dan mengungkap kasus-kasus ini secepatnya,” kata Trimedya kepada medpolindo.com usai pertemuan di Batam, Kepulaun Riau, Kamis (2/8/2024). Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menggarisbawahi bahwa penanganan TPPO memerlukan keterlibatan berbagai sektor, termasuk imigrasi, penegak hukum, dan hingga…

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani prihatin dengan maraknya kasus diabetes, obesitas, dan gagal ginjal yang belakangan banyak dialami anak-anak di Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya, penting untuk menerapkan pola makan yang sehat pada anak, dan hal itu merupakan tanggung jawab kolaboratif alias tanggung jawab bersama. “Saya prihatin dengan kondisi anak-anak yang terkena penyakit kronis seperti gagal ginjal, diabetes, dan obesitas. Hal ini perlu ditindaklanjuti sesegera mungkin,” ujar Puan dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Rabu (31/7/2024). Menurut Puan, menerapkan pola makan dan hidup yang sehat kepada anak perlu dilakukan dengan edukasi dan sosialisasi yang masif, baik kepada orangtua mapun…

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengaku prihatin dengan aksi kekerasan yang dilakukan pemilik tempat penitipan anak atau daycare di Harjamukti, Cimanggis, Depok, yang dilakukan terhadap anak usia dua tahun. Ia meminta dengan tegas kepada pemerintah untuk memperketat pengawasan dan aturan di tempat penitipan anak (TPA). “Anak-anak adalah kehidupan. Mereka berasal dari Tuhan, karenanya tidak ada seorang pun, sekalipun orangtuanya sendiri, yang boleh menyakitinya. Kekerasan pada anak tidak bisa dibiarkan,” ujar Puan dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Kamis (1/8/2024). Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR tersebut merasa prihatin atas penganiayaan yang diterima Batita (anak umur 1-3 tahun) itu.…