Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya mengusulkan agar jemaah haji Indonesia mendapatkan pengembalian uang (refund) dari ongkos penerbangan, jika Pemerintah Arab Saudi benar-benar mempercepat izin masuk jemaah umrah asal Indonesia dengan memanfaatkan pesawat pengantar pemulangan jemaah haji. Pasalnya jemaah haji sudah membayar ongkos pesawat pulang-pergi saat pemberangkatan maupun pemulangan. “Ketika pesawat Garuda Indonesia misalnya memberangkatkan jemaah haji ke Arab Saudi, itu bukan hanya ongkos berangkat yang dibayar jemaah. Ongkos pesawat yang kembali ke Indonesia dalam keadaan kosong pun juga dibayar oleh jemaah. Begitu pula pesawat Saudi Airlines ketika mengantarkan kepulangan jemaah haji ke Indonesia, itu kembalinya ke Arab Saudi…
Penulis: redaksi
Niat Pemerintah agar hak kepemilikan rumah seluruh rakyat Indonesia terpenuhi melalui program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Hal itu sebagaimana diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, yang diterbitkan pada 20 Mei 2024 silam. Namun demikian, program ternyata menuai reaksi keras dari publik oleh karena jumlah iuran dan mekanisme yang dianggap memberatkan. Maka, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai Pemerintah harus mengkaji ulang tata cara program Tapera itu. “Ini harus dibicarakan ulang. Harus disediakan pada porsi yang tepat sehingga betul-betul masyarakat bisa (mendapatkan) rumahnya, tapi pada sisi lain…
Polemik muncul usai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan program Sastra Masuk Kurikulum pada Senin (20/5/2024) lalu. Pasalnya, sejumlah organisasi kemasyarakatan mengkritik keras adanya muatan konten seksual dan kekerasan dalam rekomendasi buku Sastra Masuk Kurikulum ini. Menanggapi, Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengingatkan dengan tegas agar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim tidak kebablasan dan ugal-ugalan memimpin dan mengelola kementerian yang dipimpinnya. Pernyataan ini ia sampaikan melalui keterangan tertulis kepada medpolindo.com, Jumat (31/5/2024). “Bukan sekali dua ada kegaduhan keluar dari kementerian yang menaungi pendidikan. Mengeluarkan kebijakan atau program yang mengundang kontroversi sampai…
Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi upaya pemberdayaan perempuan lewat pendidikan dan pelatihan-pelatihan. Hal tersebut diungkapkannya saat mengunjungi China Women’s University (Universitas Perempuan China) dalam rangka kunjungan kerja di Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Peninjauan Puan bersama Delegasi DPR RI ke kampus yang juga dijadikan sebagai basis pelatihan pemberdayaan perempuan tersebut, sebagai langkah dukungan terhadap peningkatan kapasitas perempuan. “Saya senang bisa hadir di kampus ini, melihat bagaimana upaya pemberdayaan bagi perempuan lewat pendidikan dan pelatihan-pelatihan. Hal ini tentu dapat mendukung kemajuan kompetensi perempuan,” kata Puan di China Women’s University, Beijing, Rabu (29/5/2024). Pelatihan di kampus tersebut diharapkan dapat menyesuaikan program untuk negara-negara berkembang dengan…
Anggota Komisi VII DPR Bambang Hermanto meminta PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk para pegawai. Pasalnya, perusahaan smelter nikel ini sudah berkali-kali mengalami insiden kecelakaan kerja dengan meletupnya ledakan dari salah satu mesin yang mengakibatkan sejumlah pegawainya meninggal. “Bagaimanapun kita memang sangat senang banyak investor masuk ke Indonesia untuk memperluas lapangan pekerjaan. Tetapi, kita juga ingin bahwa setiap investasi yang masuk itu memenuhi syarat dan kriteria tertentu, salah satunya adalah terkait dengan peraturan tentang keselamatan kerja. Tadi kita telah menuju ke smelter tempat insiden kemarin, ternyata memang dari komponen alat-alat keselamatan kerja tidak terpasang di…
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat. “Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.…
Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka resolusi permasalahan daerah terkait peran PT. PNM dalam mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekonomi pelaku usaha ultra mikro di Provinsi Bali. Sasono Hantarto, dalam sambutannya selaku Executive Vice President Human Capital dan Operasi PT PNM, “Mekaar merupakan program pembinaam khusus yang dilaksanakan oleh PT PNM untuk Ibu-Ibu Prasejahtera non bankable yang ingin memulai usaha atau mengembangkan usaha. Hingga April 2024 PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 22,5 Triliun kepada 15 Juta Nasabah, PNM Cabang Bali telah menyalurkan pembiayaan produk Mekaar sebesar Rp 117.32 M, dan jumlah outstanding pembiayaan sebesar Rp…
Pentingnya menjalin kerjasama bilateral dengan beberapa negara tetangga menjadi fokus pembahasan BKSP DPD RI. Kawasan ASEAN dan infopasifik menjadi potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi dunia sehingga menarik investasi asing dalam mencapai skema perdagangan yang lebih luas. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Darmansyah Husein pada Rapat Kerja bersama dengan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI di Ruang Rapat Kutai, Gedung B DPD RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/5/2024). “Peran DPD RI yang sangat strategis sebagai representasi daerah, kami berharap usulan ini dapat mendorong posisi daerah yang dapat diintergrasikan dalam kerjasama internasional”, ungkap Darmansyah. Sementara…
Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) belum lama ini diterbitkan oleh pemerintah. Melalui PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, pemerintah mewajibkan setiap pemberi kerja mendaftarkan karyawannya ke program Tapera paling lambat 2027. Setelah terdaftar, pemerintah akan memotong gaji para karyawan sebesar 3% setiap bulan untuk dimasukan ke dalam Tapera. Perusahaan menanggung 0,5%, dan sisanya dipotong dari gaji pekerja. Menanggapi kebijakan tersebut, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. meminta pemerintah untuk mengkaji ulang. Misalnya evaluasi dari program yang sudah berjalan, tingkat kepuasan, dan lain sebagainya.…
Rombongan anggota Komite III DPD RI yang dipimpin langsung oleh H. Muslim M Yatim, Lc., MM., Wakil Ketua Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Sumatera Utara, Senin (27/05/24). Kunker dilaksanakan dalam rangka Uji Sahih untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terhadap materi RUU Inisiatif tentang Perubahan UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Bersamanya, hadir pula senator lain yakni Dedi Iskandar Batubara (Sumut), Fahdil Rahmi (Aceh), Ria Saptarika (Kepri), Arniza Nilawati (Sumsel), Zainal Arifin (Kaltim), Muhammad J Wartabone (Sulteng), Djafar Alkatiri (Sulut), Oni Suwarman (Jabar), Matheus Stefi Pasimanjeku (Malut), Asyera Respati A. Wundalero (NTT) dan Dewa Putu…