Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan perhelatan akbar yang bertujuan untuk menghasilkan pemimpin daerah yang profesional, akuntabel, demokratis, dan responsif. Dalam mewujudkan hal tersebut tentunya terdapat berbagai tantangan, salah satunya terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Terlebih tingkat kerawanan Pilkada di wilayah sulsel, berdasarkan indeks kerawanan Bawaslu Sulawesi Selatan menempati rangking empat. Berbagai potensi gangguan kamtibmas dapat terjadi, seperti konflik antar pendukung, penyebaran informasi palsu, politik uang, dan intimidasi terhadap pemilih. Untuk menghadapi tantangan tersebut, dibentuklah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagai kolaborasi antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Sentra Gakkumdu memastikan setiap dugaan…
Penulis: redaksi
Dalam upaya menjaring aspirasi masyarakat terkait penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan sejumlah organisasi pada Rabu (31/10/2024) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Dalam rapat yang dihadiri oleh LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) tersebut, terdapat beberapa usulan yang kemudian menarik perhatian pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI, salah satunya adalah terkait dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). “Soal KUHAP, Saya pikir, saya dan juga Fraksi Partai NasDem setuju untuk KUHAP ini…
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah fokus membantu karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex agar jangan sampai terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) buntut pailitnya raksasa tekstil itu. Ia menyebut, penyelematan sekitar 50 ribu karyawan Sritex harus menjadi prioritas. “Kita harus fokus terhadap perlindungan tenaga kerja dalam menghadapi situasi ketidakpastian seperti ini. Jangan sampai ada PHK,” ujar Puan dalam keterangannya pada medpolindo.com, Kamis (31/10/2024). Seperti diketahui, Sritex diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat Rayon (IBR). Dalam kasus ini, Sritex dianggap lalai terhadap utang kepada IBR sehingga persoalan berujung panjang dan berdampak…
Ketua DPR RI Puan Maharani berharap sengketa dagang PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dapat segera diselesaikan. Ia juga mengingatkan pemerintah agar memberi bantuan yang efektif. Hal ini menyusul adanya isu Pemerintah akan melakukan bail out untuk menyelamatkan Sritex dari kebangkrutan. “Fokusnya tetap pada penyelamatan para pekerja yang berpotensi mengalami pemutusan hubungan kerja,” tegas Puan dalam keterangannya pada medpolindo.com, Kamis (31/10/2024). Menurutnya, pemerintah harus memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dari kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. “Kebijakan pemerintah harus ramah terhadap para pekerja guna menghindari dampak ekonomi yang lebih luas serta menurunkan risiko pengangguran massal,” ucap Legislator dari Dapil Jawa Tengah V itu. …
Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan RI pada Rabu (31/10/2024). Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti Rencana Peraturan Menteri Kesehatan tentang Industri Tembakau yang berkaitan dengan PP 28/2024 yang terbit beberapa waktu lalu. Nurhadi dengan gamblang menilai dinilai kebijakan tersebut tidak menunjukan keberpihakan terhadap petani dan pelaku usaha tembakau. PP 28/2024 sendiri yang berisi tentang kebijakan Zonasi dan Iklan Produk Tembakau. Adapun tiga poin yang menjadi fokus kebijakan tersebut dan masih menjadi kontroversi antara lain; penerapan kemasan polos pada rokok, larangan penjualan rokok pada radius 200 Meter di pusat pendidikan dan…
Anggota Komisi XIII DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, dalam rapat kerja bersama Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, Kamis (31/10/2024), mengingatkan pentingnya efisiensi dalam menjalankan fungsi kementerian pascapemisahan tugas. Dengan latar belakang Kementerian HAM yang sebelumnya merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan kini menjadi tiga kementerian terpisah, Agun menyoroti potensi hambatan yang dapat timbul jika perhatian berlebih diberikan pada pengelolaan struktur, personil, dan anggaran ketimbang pada fungsi utama kementerian. “Kementerian kita ini sudah siap, tetapi dalam langkah berikutnya, kami berharap agar tidak malah menambah beban negara. Bapak sibuk mengurusi organisasi, personil, dan akhirnya tupoksi tidak tercapai karena fokus semua…
Anggota Komisi XIII DPR RI Edison Sitorus, menekankan pentingnya penguatan peran sipil dan pemajuan hak asasi manusia (HAM). Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja Komisi XIII bersama Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). Edison menyatakan bahwa dengan latar belakang presiden yang berasal dari militer, Indonesia harus lebih berhati-hati dalam menjaga prioritas HAM. Ia mengingatkan potensi risiko pelanggaran HAM jika masyarakat tidak mendapat ruang bicara yang aman. “Saya khawatir, jika tidak berhati-hati, pelanggaran HAM justru bisa meningkat karena orang merasa bebas berbicara tetapi malah dianggap berlebihan, bahkan berisiko dituduh hal-hal lain,…
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menekankan pentingnya pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam masyarakat dan menyerukan Kementerian HAM untuk memperkuat literasi HAM di Indonesia. Willy mengungkapkan perlunya Indonesia belajar dari Korea Selatan (Korsel) bahwa penerapan nilai HAM di negara tersebut dapat disebarkan melalui drama-drama Korea Willy menyampaikan ide ini dalam Rapat Komisi XIII di Nusantara II, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). Dalam sesi tersebut, ia mengusulkan agar Kementerian HAM lebih aktif menanamkan nilai-nilai HAM dalam kurikulum pendidikan. “Di Korea Selatan, apresiasi terhadap HAM begitu tinggi. Ini yang sebaiknya kita pelajari agar masyarakat kita tak amnesia…
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyarankan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) segera definitif sehingga memiliki kewenangan penuh untuk mengelola pembangunan dan penataan infrastruktur di wilayah IKN. “Kami berharap kepemimpinan Otorita IKN segera definitif, sehingga visi dan misi Presiden Prabowo dapat dijalankan, dengan target penyelesaian ekosistem dan infrastruktur IKN dalam empat tahun ke depan sesuai arahan Mensesneg Prasetyo Hadi,” ujar Rifqy dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Otorita IKN, di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Ditambahkannya, hal tersebut juga diperlukan untuk bisa kembali menarik investor baik dalam maupun luar negeri. Sehingga akan…
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) terus dikejar DPR agar segera sah menjadi undang-undang. Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya menegaskan RUU PPRT penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga. “Kami akan tancap gas untuk lakukan pembahasan yang telah lama tertunda ini. Ini menyangkut perlindungan rakyat Indonesia, khususnya demi masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga,” ungkap Willy Aditya dalam keterangan rilisnya yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Rabu (30/10/2024). Pengesahan RUU PPRT ini dinilai sejalan dengan visi-misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. “Ada penegasan dalam Astacita Presiden…