Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menilai Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, layak menjadi model nasional pengembangan perikanan budidaya. Menurutnya, keberhasilan mengubah lahan terbengkalai menjadi kawasan produksi udang berdaya saing ekspor membuktikan bahwa program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. “Hari ini kami dari Komisi IV melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kebumen, terutama melihat budidaya udang berbasis kawasan yang ada di Kebumen ini. Tadinya tanah biasa saja yang terbengkalai, ini dimanfaatkan sebagai tempat budidaya udang,” ujar wanita yang akrab disapa Titiek ini usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR…
Penulis: redaksi
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meluruskan informasi yang beredar di media sosial maupun sejumlah pemberitaan yang menyebut DPR RI menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Menurutnya, narasi tersebut tidak sesuai dengan fakta proses legislasi yang sedang berlangsung di DPR. Sebaliknya, Komisi III DPR RI, tegasnya, justru terus mempercepat pembahasan RUU tersebut melalui serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai pakar hukum pidana, akademisi, organisasi profesi advokat, mahasiswa, hingga organisasi kemasyarakatan. Pembahasan itu telah berlangsung secara intensif selama tiga masa sidang terakhir sebagai bagian dari penyusunan substansi RUU yang benar-benar matang. “Jadi tidak benar…
Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro mengapresiasi keberhasilan Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen yang dinilai mampu mendukung program swasembada pangan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan panen di Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Sabtu (11/7/2026). Menurut Darori, kawasan budidaya udang tersebut telah menunjukkan produktivitas yang tinggi dengan hasil panen yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga telah menembus pasar ekspor hingga Amerika Serikat. Selain itu, keberadaan kawasan budidaya tersebut dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja dari desa-desa di sekitar lokasi. “Ini adalah salah satu…
Anggota Komisi IV DPR RI Ellen Esther Pelealu menilai upaya mewujudkan swasembada pangan di sektor kelautan harus dibarengi dengan perlindungan terhadap nelayan dan dukungan yang lebih menyeluruh bagi pembudidaya. Hal itu disampaikannya usai mengikuti Focus Group Discussion Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) KKP untuk Swasembada Pangan di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (10/7/2026). Dalam forum tersebut, Ellen mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar memastikan nelayan memperoleh jaminan keselamatan kerja melalui program asuransi. Menurutnya, aspek perlindungan bagi nelayan menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan produksi sektor kelautan dan perikanan. “Memfasilitasi…
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Martin Manurung merespons narasi dan infografis yang beredar belakangan ini yang menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tantang Perampasan Aset dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026. Politisi Fraksi Partai NasDem itu menegaskan bahwa narasi tersebut tidak benar alias hoaks. “Tidak ada keputusan Rapat Paripurna DPR yang memutuskan RUU Perampasan Aset dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2026. RUU tersebut masih terdaftar di Prolegnas Prioritas 2026 dengan nomor urut 6 sebagai usulan dari DPR RI. RUU Perampasan Aset disiapkan oleh Komisi III DPR RI,” jelas Martin dalam keterangannya yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Minggu (12/07/2026). Martin…
Anggota Komisi IV DPR RI Ajbar menilai ketersediaan lahan menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Hal tersebut disampaikannya dalam Focus Group Discussion Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) KKP untuk Swasembada Pangan di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (10/7/2026). Menurut Ajbar, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program prioritas nasional yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi kendala, terutama dalam penyediaan lahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. “Program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih adalah program yang harapannya sangat besar bagaimana…
Anggota Komisi IV DPR RI Jaelani, menyoroti pentingnya perlindungan kawasan konservasi laut dari dampak aktivitas pertambangan, khususnya pertambangan nikel, dalam Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan tersebut berlangsung di Loka Riset Mekanisasi Perikanan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (10/7/2026). FGD membahas berbagai program prioritas KKP dalam mendukung swasembada pangan, di antaranya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan perluasan kawasan konservasi laut. Dalam kesempatan itu, Jaelani menyampaikan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama terkait keberadaan kawasan konservasi yang beririsan dengan aktivitas pertambangan. “Di Sulawesi Tenggara, terutama…
Komisi VI DPR RI memastikan setiap investasi di sektor industri semen harus menjaga iklim investasi sekaligus tidak mengganggu keberlangsungan industri yang telah beroperasi. Hal itu menjadi perhatian dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI yang membahas rencana investasi PT Conch Cement Indonesia di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi pemerhati lingkungan terkait rencana investasi PT Conch Cement Indonesia. Menurutnya, terdapat perbedaan pandangan mengenai kesesuaian proyek dengan tata ruang sehingga perlu dikaji bersama seluruh pemangku kepentingan. “Menurut mereka (pemerhati lingkungan), pembangunan industri tersebut bertentangan dengan hukum…
Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman mendukung pengusutan tiga mega kasus korupsi yang tengah dilakukan Polri. Namun, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengingatkan agar tujuan penegakkan hukum harus murni untuk kepentingan pemberantasan korupsi dan menyelamatkan keuangan negara. “Tentunya kami menyambut baik upaya penegakan hukum yang dilakukan Polri. Tapi harus diingat, pengusutan kasus ini harus murni untuk penegakan hukum, bukan karena motif balas dendam atau karena politik,” kata Benny K Harman dalam keterangan tertulis yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Jumat (10/7/2026). Seperti diketahui, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri tengah mengusut tiga kasus dugaan korupsi yakni terkait kasus pengadaan…
Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyatakan dukungannya terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara. Menurutnya, perkara tersebut memiliki dampak yang sangat luas karena menyangkut kepentingan masyarakat. “Saya mendukung penuh upaya aparat penegak hukum untuk mengungkap dugaan korupsi DMO batu bara secara tuntas. Persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini berkaitan langsung dengan pasokan listrik. Karena itu, apabila terdapat penyimpangan berakibat pada pemadaman bergilir, tentu harus diusut sampai tuntas,” ujar Habib Aboe dalam keterangan tertulis yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Jumat (10/7/2026). Habib…