Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sidot menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu mengimpor sapi susu perah jika pemerintah serius memberdayakan peternak lokal. Menurutnya, langkah prioritas pemerintah seharusnya diarahkan pada pengelolaan produksi nasional dengan lebih baik, bukan malah bergantung pada produk impor. “Pemerintah sebenarnya cukup memberdayakan peternak lokal. Contohnya di Boyolali, minggu lalu puluhan ribu ton susu, sekitar 50 ribu ton, terbuang sia-sia karena tidak ada pengaturan penyerapan produksi nasional yang memadai,” ujar Sidot kepada medpolindo.com di sela-sela agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).…
Penulis: redaksi
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga, mengadakan pertemuan dengan Mirco Günther, Kepala Departemen Asia-Pasifik Friedrich Ebert Stiftung (FES) Berlin, pada Rabu (20/11/2024). Pertemuan ini membahas berbagai aspek kerja sama bilateral, termasuk isu jaminan sosial. “Dengan populasi kita saat ini yang sedang mengalami bonus demografi, namun beberapa tahun mendatang diprediksi akan ada pergeseran di mana populasi lansia lebih banyak dari populasi produktif, bagaimana kita bisa tetap mempertahankan keberlanjutan program jaminan sosial? Ini yang kami perhatikan dan bahas bersama, termasuk dalam kolaborasi dan MoU yang sedang disusun,” ungkap Ravindra. Sebagai bagian dari inisiatif tersebut, FES menawarkan dukungan di tiga…
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengingatkan Calon Dewan Pengawas (Cadewas) KPK agar menjalankan tugasnya dengan profesionalisme tinggi dan tanpa drama. Ia menekankan bahwa Dewas KPK harus memiliki integritas serta independensi yang kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga pemberantasan korupsi. “Saya tidak bertanya, hanya ingin menyampaikan pesan. Jika Ibu terpilih nanti sebagai Dewas, Ibu harus memiliki integritas dan independensi yang kuat terhadap lembaga yang Ibu awasi,” ujar Sahroni kepada Cadewas Elly Fariani dalam Rapat Konsultasi dan Pendalaman Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan 2024-2029, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga…
Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, mengingatkan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2024-2029 agar menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia menegaskan pentingnya Dewas KPK menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya. “Maksudnya, mengawasi agar tetap on the track sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur,” kata Hinca dalam sesi pendalaman dengan calon anggota Dewas (Cadewas) Mirwazi, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Hinca juga meminta pandangan dari Mirwazi terkait kinerja Dewas KPK saat ini. “Pertanyaan saya, menurut Bapak, Dewas yang sekarang sudah on the track atau belum?” tanyanya. Lebih lanjut, Hinca meminta Mirwazi, jika terpilih nanti,…
Anggota Komisi III DPR RI, Safarudin, mempertanyakan langkah yang akan diambil Calon Dewan Pengawas (Cadewas) KPK, Mirwazi, untuk mensinergikan dewan pengawas dengan komisioner KPK. Ia menyoroti bahwa selama ini sering terjadi miskomunikasi antara dewan pengawas, komisioner KPK, dan penyidik dalam proses penyidikan. “Kita tahu, di KPK itu antara dewan pengawas, ketua KPK, dan para komisioner, termasuk penyidiknya, sering terjadi miskomunikasi. Kadang-kadang mungkin ketua dan komisionernya merasa dewan pengawas terlalu jauh dalam melakukan langkah-langkah pengawasan,” ujar Safarudin dalam Rapat Konsultasi dan Pendalaman Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan 2024-2029 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Menanggapi pertanyaan Safarudin, Mirwazi mengakui…
Badan Keahlian DPR RI yang merupakan supporting system bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), berperan memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam melaksanakan fungsinya, baik fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, maupun diplomasi. Dengan adanya dukungan keahlian yang diberikan pada pelaksanaan fungsi-fungsi DPR RI maka Badan Keahlian DPR RI bersama Westminster Foundation for Democracy (WFD) melakukan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama Penelitian, Kajian, dan Kegiatan Akademik lainnya yang diperlukan. “Kerja sama ini bagian dari upaya kami dalam membangun kemitraan dengan stakeholders dalam pembentukan Undang-Undang, kami memandang bahwa Westminster Foundation for Democracy (WFD) merupakan mitra strategis dalam rangka optimalisasi…
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait progres dan evaluasi pelaksanaan program hingga triwulan ke-3 tahun 2024 dan program strategis 2025, Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan menyoroti peran BIG dalam mengatasi perselisihan tata ruang yang ada di kabupaten maupun di provinsi. Rokhmat menilai perselisihan yang terjadi kerap menjadi hambatan terhadap iklim investasi di suatu wilayah. ”Di beberapa kabupaten yang antara eksekutif dan legislatif belum tercapainya sebuah kesepakatan. Mana tata ruang yang buat industri, mana yang buat pertanian. Sehingga ini menjadi tumpang tindih. Sehingga investor takut untuk investasi. Ujung-ujungnya, akhirnya investor kabur. Nah, kehadiran geospasial…
Ekonomi kreatif kini menjadi sorotan sebagai pilar baru yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Anggota Komisi VII DPR RI dari daerah pemilihan Sukabumi, Iman Adinugraha, menekankan pentingnya strategi konkret agar sektor ini dapat berkembang dan memberikan dampak luas, termasuk di daerah. Dalam pernyataannya Selasa (19/11/2024), Iman menggarisbawahi dua hal penting. Pertama, perlunya percepatan regulasi yang mendukung sektor ekonomi kreatif, termasuk pembentukan dinas khusus di tingkat daerah. Kedua, ia menyoroti pentingnya tambahan anggaran sebesar Rp2,4 triliun bagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) serta Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Tambahan anggaran tersebut, menurut Iman, sangat krusial untuk mendukung program prioritas, menciptakan…
Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal (Ittama Setjen) DPR RI mencatatkan prestasi membanggakan dengan memperoleh sertifikat SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diterbitkan oleh PT Sucofindo sebagai lembaga sertifikasi. Sertifikat ini diserahkan langsung oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S. Achmad dalam acara Bulan Mutu Nasional 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Tanah Abang, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Menerima langsung penghargaan tersebut, Inspektur II Ittama Setjen DPR RI Furcony Putri Syakura menyampaikan bahwa prestasi ini adalah komitmen nyata untuk membangun sistem tata kelola yang berintegritas dan bebas dari praktik penyuapan di linkungan Setjen DPR RI. Keberhasilan ini, ungkapnya, tidak…
Belakangan ini, RUU yang mengatur larangan konsumsi daging anjing dan kucing menuai sorotan. Hal itu lantaran, RUU yang diusulkan oleh Yayasan JAAN Domestic Indonesia tersebut sempat diusulkan untuk dihapus, dan akhirnya tidak masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029. Menanggapi itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mengatakan bahwa DPR memang tidak bisa serta merta mengeluarkan aturan melarang konsumsi daging anjing dan kucing. Sebab, perlu ada kajian dan pendekatan utuh yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. “Harus melibatkan para ahli yang terkait, sehingga ada pendekatan yang utuh, baik sosiologi, psikologi, antropologi, dan suara-suara masyarakat secara utuh,” kata Daniel kepada media, di…