Anggota Komisi XI DPR Andi Yuliani Paris memberi catatan terhadap proses e-Custom Declaration di Ditjen Bea Cukai yang belum terintegrasi dengan keimigrasian. Ia pun mempertanyakan validasi dan kesesuaian dari data yang di-input oleh pengguna dengan di lapangan. Menurutnya, integrasi tersebut mutlak diperlukan guna mendukung peran Bea Cukai dalam melakukan pengawasan. “Saya tidak tahu bagaimana sistem monitoringnya jika orang yang mengisi itu tidak sesuai dengan nomor paspor, tidak sesuai dengan nama, tidak sesuai dengan flight,” ucapnya saat diwawancarai medpolindo.com dalam Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi XI di gedung KPU Bea Cukai Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (21/11/2024) Dalam keterangannya, Andi menyebut meskipun saat ini sistem Bea Cukai…
Penulis: redaksi
Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menyoroti isu mengenai judi online, yang menurutnya lebih berbahaya dibanding pinjaman online. Hal itu karena untuk melakukan akses permainan tersebut tergolong mudah khususnya bagi kalangan bawah, sehingga hal itu berdampak pada banyaknya kerugian bagi masyarakat yang bermain judi online. “Menurut saya memang judi online itu yang berbahaya, karena judi online ini transaksi nya kecil-kecil mulai dari 10 ribu, 15 ribu, dan yang paling besar itu 50 ribu tetapi berulang terus, artinya yang paling dirugikan itu adalah masyarakat yang paling kecil karena tidak akan untung dari judi dan yang pasti menang hanya bandar,” ucap…
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kinerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai dalam melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap lalu lintas manusia dan barang di pintu-pintu masuk Indonesia, terus mengalami peningkatan siginifikan. Pasca pandemi Covid-19 Ditjen Bea Cukai, menurutnya, telah mampu menunjukan pemulihan dan kinerja yang sesuai harapan “Saya dulu ke sini pada saat pelayanan di masa Covid-19, kita tahu situasi seperti apa, dan sekarang sudah kembali normal, relaksasi berjalan dan mereka (Bea Cukai) memiliki peningkatan yang luar biasa,” ucap Misbakhun kepada medpolindo.com usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi XI ke Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, Tangerang,…
Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menyoroti pentingnya penyediaan peta braille atau atlas taktil untuk mendukung pemenuhan hak atas informasi dan pendidikan bagi penyandang disabilitas netra. Hal itu disampaikan Meitri merespons program Geoliterasi bagi Penyandang Disabilitas Netra lewat Atlas Taktil sebagai salah satu program prioritas Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun Anggaran 2025. “Kami mengapresiasi peluncuran program ini sebagai salah satu wujud keseriusan BIG dalam melaksanakan amanat undang-undang. Misalnya, di Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan jelas mengatur bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang mudah diakses. Selain itu, Pasal 9 ayat…
Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menyoroti adanya wacana untuk menjadikan KPU dan Bawaslu menjadi badan yang bersifat adhoc. Menurutnya, Komisi II belum pada tahap untuk membahas hal tersebut secara lebih intensif di Prolegnas Prioritas 2025 melalui revisi UU Pemilu. “Dari sisi pembahasan revisi UU Pemilu maupun Pilkada di mana di dalamnya terkait dengan kedudukan KPU Bawaslu terutama di tingkat Provinsi, kabupaten/kota, sampai ke tingkat TPS (melalui) KPPS dan Pengawas TPS, belum dijadwalkan untuk dibahas di Komisi II,” ujarnya dalam rekaman suara yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Sabtu (23/11/2024). “Komisi II dalam prolegnas 2025 fokus terhadap revisi UU Nomor…
Menanggapi polemik publik soal tidak adanya keterwakilan masyarakat sipil dalam pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil menekankan bahwa Undang-Undang (UU) KPK tidak mensyaratkan perwakilan dari sektor tertentu. “Yang kami utamakan adalah kompetensi, pengalaman, dan kemampuan kandidat dalam menangani tindak pidana korupsi,” jelasnya kepada medpolindo.com usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Markas Polda Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Jumat (22/11/2024). Politisi Fraksi PKS itu juga telah memastikan bahwa proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sudah diselenggarakan secara transparan dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. “Kita…
Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mengingatkan seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum (APH), untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Pasalnya, ia menerima banyak laporan bahwa kini terjadi maraknya APH yang terlibat ke dalam jaringan narkoba, baik sebagai pengguna maupun bandar. Demikian hal tersebut dirinya sampaikan dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Markas Polda Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Jumat (22/11/2024). Perlu diketahui, kasus narkotika di Indonesia hingga periode Oktober 2024 mencapai 38.786 kasus. Di mana, angka kasus narkoba di Provinsi Jawa Timur menempati urutan kedua secara nasional. Kota-kota besar di Jawa Timur…
Meski Indonesia memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat besar, Komisi III DPR RI mencatat, kerap ditemukan praktek ilegal. Berdasarkan laporan yang diterima, ditemukan maraknya ratusan tambang ilegal di Provinsi Jawa Timur. Diketahui, sebaran tambang ilegal tersebut terbanyak di tiga daerah yaitu Kabupaten Tuban, Pasuruan dan Lumajang. Jika dibiarkan tanpa ditangani lebih lanjut, maka berakibat fatal berupa kerugian negara seperti kerusakan alam yang tak terkendali. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro memandang perlu mengingatkan para penegak hukum beserta pemerintah daerah untuk serius menangani secara tuntas setiap kasus tersebut. Pernyataan ini disampaikan dirinya…
Berdasarkan laporan yang diterima Komisi III DPR RI, Jawa Timur masuk ke dalam urutan 10 provinsi yang memiliki kasus narkotika tertinggi di Indonesia. Maka dari itu, Jawa Timur harus berada di garis depan memerangi narkotika demi menjaga keamanan masyarakat. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu melawan ancaman narkotika. Demikian ajakan ini ia sampaikan dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Markas Polda Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Jumat (22/11/2024). “Penyalahgunaan narkoba kini bukan lagi isu nasional, melainkan darurat global. Angka pengguna narkotika di dunia mencapai…
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan keprihatinan mendalam terkait peristiwa tragis yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Sumatera Barat. Insiden tersebut diduga melibatkan seorang Kabag Ops yang menembak rekannya hingga tewas. Hal ini disampaikannya usai Konferensi Pers Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2024). “Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum, dan kami doakan agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Terhadap pelaku, kami ingin hukum ditegakan agar ditindak tegas dengan dimintai pertanggungjawaban hukum, baik dalam konteks pidana, disiplin dan kedinasan,” ujar Habiburokhman. Politisi Fraksi Partai Gerindra ini…