Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II-2026 yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Mengetahui hal ini, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengapresiasi capaian positif tersebut di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global. ”Di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian perekonomian global, kita bersyukur perekonomian nasional masih tumbuh 5,29 persen (yoy),” ujar Said melalui rilis yang disampaikan oleh medpolindo.com di Jakarta, Kamis (6/8/2026). Dirinya menjelaskan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II ini sebagian besar didorong oleh faktor musiman (seasonal factor). Masa libur sekolah pada Juli lalu memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan sektor…
Penulis: redaksi
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendorong Pemerintah Pusat untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menyelesaikan persoalan legalitas timah masyarakat di Pulau Belitung. Hal ini menjadi sorotannya lantaran penerbitan Perpres ini dinilai mendesak agar aktivitas pertambangan rakyat dan roda ekonomi daerah yang sempat tersendat akibat kendala regulasi dapat kembali berputar. Tidak henti, ia mengungkapkan, proses penerbitan Perpres saat ini hanya tinggal menunggu tahap penomoran. Sebelumnya, rapat maraton telah digelar oleh PT Timah bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, serta telah mengantongi persetujuan dari Menteri ESDM. Sebab itu, Bambang menegaskan bahwa dirinya terus memantau perkembangan dan…
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah tidak hanya berfokus memblokir situs judi daring (judol), tetapi juga memutus aliran dana yang menopang operasional jaringan tersebut. Menurutnya, pengawasan terhadap transaksi digital harus diperkuat karena pelaku kini semakin banyak memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sarana deposit. “Pemerintah tidak boleh hanya menghitung jumlah situs yang diblokir. Selama aliran dana, rekening penampung, dan pinjaman daring ilegal masih tersedia, jaringan judi daring akan terus berpindah bentuk,” kata Junico dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Legislator yang akrab disapa Nico itu mengungkapkan, temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan…
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan penegakan hukum terhadap kasus yang melibatkan kreator konten Emanuel Bryan atau Bryan Ebem harus dilakukan secara proporsional berdasarkan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk membangun ekosistem digital yang aman, sehat, sekaligus tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi. “Penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku. Tujuannya bukan membatasi kreativitas, melainkan memastikan ruang digital tetap kreatif, sehat, dan bertanggung jawab tanpa mengorbankan hak serta martabat orang lain,” ujar Amelia dalam keterangan yang dikutip medpolindo.com di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Amelia menilai perkembangan teknologi…
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti terungkapnya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mengirim pekerja migran Indonesia secara ilegal ke Kamboja dengan kedok perjalanan wisata. Menurutnya, perubahan modus operandi sindikat menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera memperbarui strategi pencegahan yang lebih adaptif. “Harus ada strategi baru yang adaptif untuk mencegah berbagai modus TPPO yang terus berkembang. Strategi tersebut harus diterapkan secara komprehensif dari hulu hingga hilir, mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga penindakan,” ujar Abdullah dalam keterangannya kepada medpolindo.com, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penangkapan buronan internasional berstatus Interpol Red Notice, Leny Agusya, di Bandara Soekarno-Hatta.…
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset masih membutuhkan pendalaman, khususnya terkait desain kelembagaan yang akan mengelola aset hasil tindak pidana. Menurutnya, pengelolaan aset sebaiknya dilakukan oleh satu lembaga khusus agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Hal itu disampaikan Sahroni usai Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Yeheskiel Minggus Tiranda dan Firman Wijaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8/2026). Sahroni menjelaskan, berbagai masukan dari para ahli menunjukkan bahwa penyusunan RUU tersebut tidak sesederhana yang dipersepsikan publik. Selain membahas substansi perampasan aset, Komisi III juga masih mengkaji…
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset memerlukan kehati-hatian, khususnya dalam merancang kelembagaan yang akan mengelola aset hasil tindak pidana. Menurutnya, negara tidak cukup hanya memiliki kewenangan menyita aset, tetapi juga harus mampu menjaga nilai ekonomi aset tersebut hingga proses hukum selesai. Hal itu disampaikan Hinca usai Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Yeheskiel Minggus Tiranda dan Firman Wijaya dalam rangka pembahasan RUU Perampasan Aset di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8/2026). Hinca menjelaskan, masukan dari para ahli semakin memperkaya pembahasan RUU, terutama terkait ketentuan…
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti minimnya faktor keselamatan dan keamanan transportasi laut di Tanah Air. Hal ini menyusul banyaknya kecelakaan kapal laut, termasuk insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep, Madura, yang menewaskan 5 penumpang. “Dukacita mendalam kami sampaikan kepada seluruh korban kecelakaan KM Mutiara Sentosa II. Insiden ini harus menjadi pengingat bahwa ternyata faktor keamanan transportasi laut di Indonesia masih minim,” kata Puan dalam keterangan resminya, Selasa (4/8/2026). Seperti diketahui, dunia transportasi laut nasional kembali menjadi sorotan menyusul kebakaran hebat KM Mutiara Sentosa 2 di Perairan Sumenep, Madura, yang terjadi pada 2 Agustus lalu. Kebakaran di…
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa dugaan perekaman terhadap seorang Sales Promotion Girl (SPG) di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) tanpa persetujuan untuk dijadikan konten media sosial merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar etika, tetapi juga berpotensi melanggar hukum. Ia menilai ruang publik, termasuk penyelenggaraan pameran otomotif seperti GIIAS, harus menjadi lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat, terutama para pekerja perempuan yang tengah menjalankan tugasnya secara profesional. Menurutnya, setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas privasi dan martabatnya dari tindakan yang merugikan. “Kami perlu menyampaikan bahwa tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten…
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam mengawal perjalanan demokrasi dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Media massa yang independen, kritis, dan berimbang merupakan salah satu pilar utama untuk memastikan proses demokrasi berlangsung secara transparan dan akuntabel. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri Pengumuman Anugerah Jurnalistik Koordinatoriat Wartawan Parlemen (AJK) 2026 sekaligus Pembukaan Pameran Foto Jurnalistik “Warna-Warni Parlemen” ke-16 di Lobby Gedung Nusantara IV-V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026). Dalam sambutannya, Suprihartini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KWP yang secara konsisten menggelar agenda tahunan ini. Menurutnya, pameran foto dan ajang apresiasi karya tulis…