Anggota Komisi III DPR RI, Agun Gunandjar, menyoroti sejumlah kejanggalan terkait pelarian tujuh tahanan dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba saat Komisi III DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rutan tersebut. Dalam sidaknya, Agun mempertanyakan motif, strategi, serta kemungkinan adanya jaringan sindikat yang mendukung pelarian para tahanan tersebut. “Siapa saja ketujuh orang yang melarikan diri ini? Kami ingin tahu apakah mereka merupakan bandar narkoba, pengguna, atau bagian dari sindikat. Hal ini penting untuk memahami pola pelarian ini,” ujar Agun saat sidak di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta, Kamis (14/11/2024). Agun menilai, kasus pelarian tahanan bukanlah persoalan sepele. Ia…
Penulis: redaksi
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mengapresiasi perkembangan signifikan yang terjadi di BPJS Kesehatan. Meskipun demikian, ia juga menyampaikan beberapa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. “BPJS Kesehatan after periode lalu, yang sekarang ini jauh sekali perkembangannya, banyak bagusnya, banyak yang sudah diperbaiki. Kalau saya membawa pasien yang kebetulan datang ke saya karena kami ini anggota DPR, wakil rakyat, kemudian kami sampaikan ke BPJS, langsung ditindaklanjuti dengan cepat. Itu harus saya ancungin jempol, harus saya apresiasi,”ujar Irma saat Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR dengan BPJS Kesehatan di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta,…
Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur, menilai bahwa indeks kerawanan Pilkada perlu menjadi perhatian, terutama pada pemilihan dengan hanya dua pasangan calon (paslon). Menurutnya, semakin banyak paslon yang berpartisipasi, semakin minim risiko kecurangan karena pengawasan yang lebih ketat dari berbagai pihak. “Saya menilai indeks kerawanan lebih tinggi apabila hanya terdapat dua pasangan calon. Terlebih jika salah satu paslon memiliki latar belakang sebagai Sekretaris Daerah (Sekda), mereka biasanya lebih menguasai lapangan dan memiliki kemampuan berkolaborasi dengan masyarakatnya. Namun, jika jumlah paslon lebih banyak, potensi kecurangan akan berkurang karena banyak pihak yang memantau dan mengawasi gerak-gerik mereka,” ungkap Aus usai…
Tim Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kunsfik ini dilakukan dalam rangka pengawasan terkait program Pompanisasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Hal itu guna mendukung tercapainya visi Presiden Prabowo Subianto terkait Swasembada Pangan di 2028. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan dalam sambutannya, menjelaskan selain meninjau langsung program pompanisasi, Kunsfik ini juga dalam rangka mendapatkan gambaran mengenai program dan kegiatan serta dukungan pusat kepada masyarakat pertanian. Termasuk, menyerap aspirasi kelompok atau pelaku usaha pertanian. “Sejalan dengan target swasembada pangan, maka peningkatan produksi melalui optimalisasi lahan dan peningkatan indeks pertanian…
Anggota Komisi V DPR RI, Bakri, menerima audiensi dari DPRD Provinsi Jambi terkait konsultasi program kegiatan infrastruktur strategis nasional sekaligus penyampaian berbagai aspirasi dari masyarakat Provinsi Jambi di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2024). “Jadi, mereka datang ke sini dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat Provinsi Jambi. Walaupun terkadang saya juga membawa aspirasi daerah, tapi hari ini mereka menyampaikan lengkap dari semua daerah. Ini saya pikir adalah momen yang bagus yang perlu ditindaklanjuti. Dan perlu juga dilakukan oleh kawan-kawan anggota komisi bidang lain,” kata legislator Dapil Jambi ini. Dalam pertemuan tersebut, Bakri menjelaskan bahwa pihaknya menerima masukan dan aspirasi khususnya terkait…
Anggota Komisi I DPR RI, Sabam Rajagukguk, mempertanyakan perbedaan mendasar antara fungsi Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dengan Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas), terkait perubahan atau revitalisasi yang tengah diproses. Hal ini disampaikan Sabam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Sekretaris Jenderal (Sesjen) Wantannas, Laksdya TNI T.S.N.B. Hutabarat, di ruang rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2024). Dalam rapat tersebut, Hutabarat menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah menunggu persetujuan atau arahan dari Presiden terkait perubahan Wantannas menjadi Wankamnas. “Tadi saya mendengarkan presentasi Bapak, bahwa saat ini kami hanya menunggu persetujuan atau arahan dari Presiden mengenai perubahan…
Indonesia belum memiliki lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengukur Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol, termasuk memastikan kelayakan kondisi jalan. Saat ini, pengukuran SPM dan uji kelayakan jalan tol masih ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang juga berperan sebagai pelaksana pembangunan dan pengelola jalan tol melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menekankan perlunya lembaga independen untuk menguji kelayakan jalan tol guna menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan penerapan standar pelayanan yang optimal. “Kita berharap ada lembaga independen yang bisa menguji kelayakan jalan tol tersebut. Jangan…
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti berbagai aspek dalam pengelolaan PT Kawasan Industri Makassar (KIMA), terutama terkait dengan pemanfaatan aset negara, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan lingkungan di sekitar kawasan industri, khususnya di Kota Makassar. “Kami mendengarkan paparan dari Direktur Utama (Dirut) dan jajarannya tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam beberapa tahun terakhir serta rencana pengembangan industri di Makassar dalam beberapa dekade ke depan,” ujar Novita Hardini kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke PT Kawasan Industri Makassar (KIMA), Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (13/11/2024). Lebih lanjut, Novita menekankan pentingnya…
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, La Tinro La Tunrung, menyoroti potensi besar yang dimiliki Provinsi Sulawesi Tenggara (Sulteng) namun belum tergarap maksimal, terutama dalam hal pemasukan pajak daerah. Ia menilai salah satu permasalahan utama terletak pada pengelolaan pajak air permukaan yang memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, khususnya Pasal 30 ayat 5, hubungan keuangan antara pusat dan provinsi harus dimanfaatkan dengan baik. Sebagai contoh, di Provinsi Sulawesi Selatan, pajak air permukaan pada pembangkit listrik dikenakan sekitar 10 rupiah per KWH. Meskipun nilainya kecil, jika menghasilkan satu miliar KWH per…
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti permasalahan pencemaran sungai di sekitar Kawasan Industri Makassar (KIMA) akibat pembuangan limbah industri. Ia mengungkapkan kekhawatiran atas banyaknya keluhan masyarakat terkait pencemaran di Sungai Tallo dan Sungai Parangloe, yang diduga disebabkan oleh pengelolaan limbah yang tidak memadai. “Kalau saya cari di Google, memang banyak keluhan masyarakat soal pencemaran di Sungai Tallo dan Sungai Parangloe. Keluhan ini sangat mendasar,” ujar Evita Nursanty kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke PT Kawasan Industri Makassar (KIMA), Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13/11/2024). Evita menjelaskan bahwa meskipun PT KIMA…