Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyoroti aksi protes peternak sapi perah yang kecewa dengan kebijakan pembatasan kuota di Industri Pengolahan Susu (IPS). Daniel mengkritik ketidakdilan regulasi yang menyebabkan peternak penghasil susu dalam negeri terpuruk. “Kebijakan itu harus pro rakyat jangan sampai bikin susah. Giliran impor bebas pajak, sementara rakyat kita sendiri dipajakin dalam berbagai aspek,” ujar Daniel Johan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/11/2024). Seperti diketahui, peternak susu perah di berbagai daerah melancarkan aksi protes dengan melakukan mandi susu hingga membuang susu perah secara cuma-cuma lantaran industri dituding lebih memilih menggunakan susu impor. Kontrol dari Pemerintah pun dianggap kurang…
Penulis: redaksi
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan program pompanisasi di Sukoharjo yang dibiayai dari anggaran tahun 2024. Program tersebut dinilai berhasil meningkatkan produktivitas pertanian, sebagaimana terungkap saat Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan langsung ke Desa Mojorejo, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (13/11/2024). “Kami melihat langsung bahwa pompanisasi sudah selesai dan sudah digunakan oleh masyarakat. Hasilnya sangat positif, terutama saat musim kemarau kemarin. Sawah yang biasanya tidak bisa ditanami karena kekurangan air, sekarang bisa ditanami kembali. Bahkan, dalam satu tahun petani bisa panen hingga tiga kali, dibanding sebelumnya yang hanya dua kali, dengan…
Tim Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Legislasi ke Pontianak, Kalimantan Barat, terkait dengan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas selama lima tahun mendatang. Anggota Baleg DPR RI Edi Oloan Pasaribu menjelaskan bahwa Kunjungan Kerja ini untuk menyerap aspirasi atau masukan dari Pemprov Kalbar dan masyarakat. “Kita melakukan kunjungan ke sini untuk memperjuangkan dan menyerap aspirasi dari daerah mendengarkan usulan-usulan dari Pemprov apa yang menjadi urgent RUU yang mereka usulkan,” kata Edi saat pertemuan dengan Pemprov Kalbar, DPRD Kalbar, Akademisi juga Masyarakat hukum adat di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (14/11/2024). Edi Oloan Pasaribu…
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar kunjungan kerja ke Kalimantan Barat dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Tahun 2025-2029 dan RUU Prioritas Tahun 2025. Dalam kunjungan ini, Baleg berupaya mengumpulkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dan perwakilan masyarakat hukum adat. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung, mengapresiasi partisipasi jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan usulan-usulan yang cukup terperinci. “Kami mengapresiasi usulan yang diberikan oleh Pemprov Kalimantan Barat, termasuk terkait pembentukan daerah baru, perlindungan anak, peradilan anak, dan masyarakat hukum adat. Ini tentu akan menjadi masukan berharga…
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai sistem produksi pangan di Indonesia saat ini carut-marut. Padahal, tegasnya, Pemerintah telah mencanangkan bahwa di tahun 2028, Indonesia akan menuju Swasembada Pangan. Carut-marutnya sistem produksi pangan tersebut terlihat dari masing-masing lembaga yang berjalan sendiri, tanpa ada satu penanggung jawab utama yang mengatur hal tersebut. “Tadi dijelaskan oleh Pak Dirut Bulog bahwa mereka punya planning untuk terlibat dalam produksi pangan, juga PT Pupuk Indonesia dan perusahaan turunannya semua bergerak untuk produksi pangan juga kehutanan. Ini menunjukkan pemerintah tidak siap, tidak punya sistem,” jelas Firman kepada medpolindo.com di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi IV DPR RI ke…
Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, menyoroti dugaan skandal geomembrane di Blok Rokan dan meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Hal ini disampaikan Hinca dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Rabu, 13 November 2024. Hinca bahkan menyerahkan laporan dalam bentuk buku tebal yang berisi berbagai temuan dan pengaduan masyarakat terkait kasus ini. Menurut Hinca, terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses tender geomembrane yang melibatkan PT. Pertamina Hulu Rokan. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa material geomembrane yang digunakan dalam operasional blok minyak tersebut. “Ada banyak kejanggalan yang saya temukan.…
Anggota Komisi VII DPR RI Achmad Daeng Sere, memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap rencana pengembangan kawasan industri baru di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ia juga mengungkapkan harapannya agar rencana tersebut segera terwujud demi kemajuan ekonomi di Sulawesi Selatan. “Untuk pemahaman tadi dalam pendalaman, apa yang disampaikan Direktur Utama (Dirut) PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) tadi bahwa akan membuat area baru (untuk kawasan industri). Yakni, di dua lokasi. Satu Kabupaten yakni di Kabupaten Maros. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direktur Utama (Dirut) PT Kawasan Industri Makassar (KIMA), semoga bisa diwujudkan, menjadi impian masyarakat Sulawesi Selatan,” kata Achmad…
Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyoroti beberapa hal terkait kondisi pertanian di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu diungkapkan Riyono saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi IV DPR RI ke Sidoarjo, Jawa Timur, dalam rangka meninjau program Pompanisasi Kementerian Pertanian guna mendukung Swasembada Pangan di 2028, Rabu (13/14/2024). “Pertama, saya berharap luas lahan pertanian di Sidoarjo mudah-mudahan tidak turun terus tiap tahun. Perda (undang-undang, red) tentang perlindungan lahan lestari mohon dijaga,” ujar Riyono di hadapan puluhan petani Sidoarjo. Diketahui, peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. LP2B adalah lahan yang…
Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rabu (13/11/2024). Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI, Jiddan, mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengkaji ulang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Menurutnya, tingginya tarif PPh 21 turut berkontribusi terhadap meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan pabrik di Indonesia. “PPh 21 yang cukup tinggi perlu dianalisis kembali. Kita melihat fenomena saat ini banyak pabrik yang tutup dan terjadi PHK massal di berbagai tempat. Ini menunjukkan adanya kenaikan beban yang tajam,” ujar Jiddan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik…
Komisi XIII DPR RI akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan atas kasus kaburnya Tujuh tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba. Panja Pemasyarakatan ini dibentuk untuk dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. “Kita akan membentuk panja untuk kemudian reformasi pemasyarakatan ini menjadi spirit kami di Komisi XIII dan Kementerian Impas (Imigrasi dan Pemasyarakatan). Dan ini juga menjadi pesan Pak Presiden, hukum jangan hanya tumpul ke atas tajam ke bawah, tapi ke semua,” tegas Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya saat melakukan sidak di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024). Dalam sidak tersebut, Komisi…