Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (Migas) melalui optimalisasi teknologi. Salah satu KKKS yang menjadi sorotan DPR RI dan Pemerintah saat ini adalah ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) yang memiliki produksi minyak yang sangat bagus. “Artinya, untuk mencapai swasembada energi, diperlukan peningkatan lifting migas yang berkelanjutan dan optimal,” imbuh Mukhtarudin dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Selasa (24/12/2024). Fraksi Golkar DPR RI, lanjut Mukhtarudin, mendorong KKKS EMCL meningkatan lifting Migas dengan mempercepat penggunaan teknologi saat ini. Apalagi, Politisi Dapil Kalimantan Tengah ini mengingatkan bahwa Blok Cepu yang dikelola oleh…
Penulis: redaksi
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah melakukan mitigasi resiko atas dampak kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, khususnya terhadap rumah tangga miskin dan kelas menengah. Adapun mitigasi resiko itu dapat diwujudkan dalam sejumlah kebijakan, di antaranya perlunya penambahan anggaran untuk perlindungan sosial (Perlinsos) ke rakyat. “Jumlah penerima manfaat Perlinsos (perlu) dipertebal bukan hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin/rentan miskin. Serta memastikan program tersebut disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran,” kata Said dalam keterangannya kepada medpolindo.com di Jakarta, Selasa (24/12/2024). Subsidi BBM, gas LPG, listrik untuk rumah tangga miskin harus diperluas hingga rumah…
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merespon terkait polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Banggar DPR RI memberikan penjelasan terkait hal tersebut guna memberikan kejernihan di ruang publik dan kepastian hukum. Dalam penjelasannya, kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang berlaku sejak tahun 2021. Kenaikan PPN ini, tambahnya, sesungguhnya bukan peristiwa yang datang seketika. Sebelum 1 April tahun 2022 tarif PPN berlaku 10 persen. Lalu, setelah Undang Undang HPP berlaku, maka diatur pemberlakuan kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen…
Koperasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menerima predikat nilai sangat berkualitas (AAA) dari lembaga independen, Jasa Utama, di ruang KK II Gedung Nusantara DPR RI, Senaya, Jakarta, Selasa (24/12/2024). Atas capaian itu, Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI, Suprihartini, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama para pengawas dan pengurus koperasi. “Hasil ini berkat dedikasi dan dukungan dari pegawas dan pengurus koperasi, laba pada Triwulan akhir 2024 koperasi mendapatkan laba 3,3 miliar dari beberapa usaha. Ini merupakan capaian yang membahagiakan bagi kita,” tuturnya. Menurutnya, ada beberapa inovasi yang harus dilakukan koperasi pada tahun 2025 di antaranya inovasi berbasis digital.…
Menanggapi rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada Januari 2025, Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi, menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai stimulus yang disiapkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, ia menekankan pentingnya kebijakan yang berkeadilan agar dampaknya tidak memberatkan masyarakat kecil dan sektor usaha. “Kenaikan PPN ini jelas akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Saya menghargai langkah pemerintah yang memberikan stimulus untuk masyarakat berpendapatan rendah, seperti insentif PPN DTP, bantuan pangan, subsidi listrik, dan stimulus bagi UMKM. Namun, kita perlu memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar tepat sasaran dan efektif…
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Menurutnya, selain sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara, kebijakan ini harus memprioritaskan perlindungan terhadap masyarakat rentan. Dirinya menekankan bahwa kenaikan pajak harus diarahkan secara selektif, terutama pada barang-barang mewah yang menjadi konsumsi kalangan atas. “Saya sepakat bahwa kenaikan PPN ini sebaiknya dibatasi (hanya) untuk barang-barang mewah. Langkah ini penting untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak terbebani,” ujar Herman melalui rilis yang diterima oleh medpolindo.com, di Jakarta, Selasa (24/12/2024). Politisi Fraksi Gerindra itu pun mengapresiasi…
Maraknya eksploitasi lingkungan yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat, menjadi salah satu perhatian Anggota Badan Legislasi (Baleg) Habib Syarief Muhammad saat sosialisasi Prolegnas Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029, di Kalimantan Timur. Karena itu, ia menilai RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) sudah sangat mendesak disahkan, di tengah eksploitasi besar-besaran terhadap lingkungan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. “RUU Hukum Masyarakat Adat ini nampaknya sudah sangat mendesak, di satu sisi daerah-daerah kita ini sudah hancur karena dari tahun marak eksploitasi lingkungan yang terus berjalan. Maka perlu ada aturan baru untuk bagaimana merawat atau…
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyelenggarakan sosialisasi Prolegnas Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029. Pada kesempatan tersebut Anggota Baleg DPR RI Habib Syarief Muhammad menanggapi sejumlah masukan yang menjadi atensi dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Salah satunya adalah terkait RUU Sistem tentang Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menurutnya adalah sebuah keniscayaan yang nanti keberadaannya akan sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik “Karena dari RUU Sisdiknas inilah yang nantinya akan menjadi payung dari aturan-aturan berikutnya. Sekarang ini kan kurikulum merdeka belajar, zonasi, itu hanya dari UU yang sudah lama dari tahun 2003. Oleh karena…
Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, memberikan tanggapan terkait keputusan pemerintah untuk memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Ia menekankan bahwa kebijakan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Sebagai anggota DPR RI, saya melihat keputusan untuk memberlakukan (kenaikan) pajak (pertambahan nilai menjadi) 12 persen mulai tanggal 1 Januari 2025 sebagai pelaksanaan dari undang-undang yang telah disahkan. Pasal 7 UU HPP secara jelas menyatakan bahwa tarif tersebut harus diterapkan paling lambat pada 1 Januari 2025. Ini merupakan kelanjutan dari penerapan PPN sebesar 11 persen yang sudah diberlakukan…
Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Dukungan ini diberikan dengan catatan bahwa implementasinya harus melindungi kepentingan masyarakat menengah ke bawah. Diketahui, kenaikan PPN ini merupakan bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2021 yang telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021. “Kami menolak bila pengenaan PPN itu mencakup barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat,” tegas Dina, dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Senin (23/12/2024). Beberapa pengecualian yang ditegaskan meliputi beberapa di antaranya sembilan bahan pokok…