Anggota Komisi XII DPR RI Nurwayah menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden ‘polisi tembak polisi’ yang diduga berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal. Insiden ini, kata Nurwayah, kembali menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap praktik tambang ilegal serta potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat. Untuk itu, ia pun menyerukan pemerintah dan penegak hukum untuk bertindak tegas dan transparan dalam menyelesaikan kasus ini. “Peristiwa seperti ini tidak hanya mencoreng institusi kepolisian, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Kasus ini harus diusut hingga tuntas agar tidak ada ruang bagi oknum yang melindungi kegiatan ilegal,” tegas Nurwayah dalam keterangannya kepada medpolindo.com, di Jakarta, Jumat (29/11/2024). “Kita…
Penulis: redaksi
Pemerintah berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen per 1 Januari 2025. Meskipun demikian, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengabarkan kenaikan PPN menjadi 12 persen akan ditunda. Sebab, pemerintah berencana memberikan stimulus atau insentif terlebih dahulu kepada masyarakat. Yaitu, bantuan sosial ke kelas menengah. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid menekankan perlunya kajian komprehensif sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Hal itu agar tidak melemahkan daya beli masyarakat, terutama menengah ke bawah. Ia mengingatkan pemerintah bahwa sektor konsumsi merupakan penyumbang utama pendapatan pajak negara. “Jika daya beli masyarakat melemah akibat kenaikan…
Pemerintah Indonesia berencana akan memberlakukan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid III. Wacana ini mengemuka usai DPR resmi memasukan RUU Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025. Upaya ini dilakukan sebagai salah satu langkah strategis guna menutup defisit anggaran yang mencapai sekitar Rp600 triliun. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menilai kebijakan ini perlu dilakukan namun dengan catatan harus dilaksanakan dengan cermat. Menurutnya, kebijakan ini juga mendukung pembangunan nasional. “Tax amnesty memungkinkan dana yang selama ini berada di luar negeri untuk…
Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Stasiun Kereta Api Cepat Tegalluar Summarecon, Kabupaten, Bandung, Jawa Barat. Hal itu guna mengetahui sejauh mana persiapan dukungan sektor transportasi darat menjelang libur Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), khususnya yang dilakukan oleh PT KAI dan KCIC, baik dalam persiapan infrastruktur, fasilitas transportasi, maupun pelayanan untuk menghadapi lonjakan jumlah penumpang. Kesiapan lain yang juga dipastikan adalah terkait jadwal, protokol kesehatan, keselamatan, serta Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan kenyamanan serta keamanan bagi penumpang. “Kunjungan kerja ini untuk memastikan bahwa pada Natal dan Tahun Baru, kereta api siap untuk melayani terhadap…
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menghadiri puncak perayaan Hari Guru Nasional di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Jakarta, Selasa (28/11/2024) malam. Acara ini dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto, sejumlah menteri, termasuk Mendikdasmen Abdul Mu’ti, serta ribuan guru dari seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengumumkan terobosan untuk mengurangi beban administrasi guru, memungkinkan mereka fokus mengajar. “Mulai 2025, penilaian kinerja guru akan lebih sederhana, dilakukan setahun sekali tanpa unggah dokumen berlebihan,” ujarnya disambut riuh para guru. Presiden Prabowo menegaskan komitmennya terhadap pendidikan dengan menetapkan anggaran pendidikan di APBN 2025 sebagai yang tertinggi dalam sejarah. Ia juga mengumumkan beberapa skema…
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mendorong pemerintah pusat untuk membuat formulasi baru terkait mekanisme pembagian hasil pajak. Sebab, provinsi Kalimantan Barat yang menjadi penghasil bauksit terbesar di Indonesia dinilai hanya memperoleh porsi sedikit dari pembagian hasil pajak tersebut. Ia pun menyayangkan, pengenaan pajak tambang hanya pada perhitungan di pusat, yang mana hanya sedikit memperhitungkan porsi kontribusi nyata daerah penghasil sumber daya tersebut. Oleh karena itu, dirinya mengingatkan pemerintah pusat soal pentingnya keberpihakan kebijakan terhadap daerah penghasil sumber daya. Perlu diketahui, hasil pembagian pajak tersebut menjadi salah satu modal vital bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan…
Dalam rangka memperingati ulang tahun ke-53 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan Keluarga Sehat Donor Darah (KSDD) Parlemen Indonesia dan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM). Kegiatan sosial yang berlangsung di Gedung Nusantara DPR RI menjadi bagian dari program tahunan Korpri, yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada seluruh pegawai DPR untuk berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan. Ketua Korpri Setjen DPR RI, Djaka Dwi Winarko, yang membuka acara ini, menekankan pentingnya kegiatan donor darah baik dari sisi sosial maupun kesehatan pribadi. “Donor darah ini memiliki manfaat ganda. Selain sebagai bentuk solidaritas…
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mendorong pemerintah pusat untuk membuat formulasi baru terkait mekanisme pembagian hasil pajak. Sebab, provinsi Kalimantan Barat yang menjadi penghasil bauksit terbesar di Indonesia dinilai hanya memperoleh porsi sedikit dari pembagian hasil pajak tersebut. Ia pun menyayangkan, pengenaan pajak tambang hanya pada perhitungan di pusat, yang mana hanya sedikit memperhitungkan porsi kontribusi nyata daerah penghasil sumber daya tersebut. Oleh karena itu, dirinya mengingatkan pemerintah pusat soal pentingnya keberpihakan kebijakan terhadap daerah penghasil sumber daya. Perlu diketahui, hasil pembagian pajak tersebut menjadi salah satu modal vital bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan…
Rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen tahun depan memicu perhatian publik. Anggota Badan Anggaran DPR RI Rico Sia mendukung agar kebijakan ini ditunda. Dalam pandangannya, kebijakan kenaikan PPN ini perlu dievaluasi untuk memastikan momentum pemulihan ekonomi tidak terganggu. “Kebijakan pajak harus dilihat dari dua sisi, (yaitu) kepentingan negara dan kondisi masyarakat. Jika keduanya tidak seimbang, dampaknya bisa kontraproduktif,” kata Rico kepada medpolido.com usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja Banggar DPR RI di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (28/11/2024). Menurutnya, jika dipaksakan, akan membebani bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. “Saat ini,…
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid menyoroti peran krusial Provinsi Kalimantan Barat, dalam sistem perpajakan dan kepabeanan nasional. Berada di posisi geografis strategis, Provinsi Kalimantan Barat adalah pintu gerbang perdagangan internasional, terutama karena berbatasan darat dengan Sarawak, Malaysia. Sebab itu, ia menilai Kalimantan Barat memiliki potensi besar untuk mendukung penerimaan negara. Diketahui, provinsi ini merupakan kontributor signifikan pajak dari sektor sumber daya alam, seperti perkebunan kelapa sawit, kehutanan, dan tambang. Akan tetapi, Kalimantan Barat kerap dilanda isu rendahnya kepatuhan pajak di sektor informal, potensi kebocoran penerimaan, serta isu penyelundupan di kawasan perbatasan menjadi tantangan besar yang perlu…