Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendorong dilakukannya assessment kejiwaan terhadap I Wayan Agus Suartama (IWAS), pria disabilitas asal Kota Mataram, NTB, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual. Hal ini demi memastikan keadilan bagi semua pihak. “Saya mendorong adanya hukum yang adil, meskipun tersangka menyandang status disabilitas bukan berarti hal tersebut meniadakan kasus. Apalagi penegak hukum sudah mengantongi bukti,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Jumat (6/12/2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Polisi sudah bisa melakukan penyidikan perkara hanya dengan satu alat bukti. Pengakuan…
Penulis: redaksi
Saat ini, Sukabumi dilanda bencana hidrometeorologi berupa longsor dan banjir yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan mengancam keselamatan warga. Bencana tersebut menjadi perhatian serius karena dampaknya yang merugikan masyarakat secara meluas. Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet menilai bahwa selain cuaca ekstrem, kerusakan ekosistem di daerah hulu juga menjadi penyebab utama terjadinya bencana tersebut. Slamet menyatakan bahwa banyak kawasan hutan di daerah hulu yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga lingkungan, kini telah gundul dan terlantar. Hal ini disampaikannya dalam sesi interupsi pada Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, DPRR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024). “Bencana longsor dan banjir yang terjadi di Sukabumi…
Anggota DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengusulkan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Usulan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya merekonstruksi pemahaman masyarakat terkait istilah ‘fakir’ dan ‘miskin’, yang selama ini dinilai tidak tepat dalam regulasi dan penanganan kemiskinan di Indonesia. Politisi Fraksi PKS ini juga turut menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo atas komitmen yang ditunjukan dalam pengentasan kemiskinan melalui Astacita hingga pembentukan badan khusus untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Namun, Syahrul menilai bahwa masih ada kekeliruan dalam pengertian serta penanganan kemiskinan yang perlu segera diperbaiki. “Tetapi pada kesempatan ini di awal pemerintahan Pak Prabowo,…
Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menekankan pentingnya transformasi digital yang nyata dan menyeluruh bagi lembaga penyiaran publik seperti TVRI, RRI, dan LKBN Antara. Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) bersama Komisi VII DPR RI, ia menyampaikan apresiasinya atas langkah awal yang dilakukan. Namun, ia juga menyoroti tantangan signifikan dalam pelaksanaannya, mulai dari infrastruktur hingga kualitas sumber daya manusia (SDM). “Kita semua tahu, transformasi dari analog ke digital adalah kebutuhan mendesak. Saat ini, konsumsi media masyarakat, baik di Indonesia maupun dunia, telah bergeser ke platform media sosial seperti Instagram, X, dan TikTok. Lembaga penyiaran publik harus menyesuaikan diri dengan perubahan…
Komisi VIII DPR RI mendesak pemerintah segera memfungsikan Badan Penyelenggara Haji (BPH) untuk persiapan ibadah haji tahun 2026. Desakan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII dengan Kementerian Agama (Kemenag) yang berlangsung maraton sejak Rabu (4/12/2024) malam hingga Kamis (5/12/2024) dini hari. Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa keberadaan BPH sangat mendesak untuk memastikan pelaksanaan haji berjalan lebih baik. “Kami di Komisi VIII DPR RI mendesak agar BPH ini segera difungsikan. Adapun statusnya, apakah tetap di bawah Dirjen PHU atau berdiri sendiri, perlu segera disepakati,” ujarnya. Fikri menyebut bahwa anggaran awal sebesar Rp129 miliar…
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen pada tahun 2025 hanya untuk komoditas selektif. Hal itu ditegaskan perwakilan DPR RI usai menemui Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka membahas polemik kenaikan PPN tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan PPN 12 persen di 2025 secara selektif yang dimaksud ialah PPN hanya diterapkan untuk komoditas, baik yang berasal dari dalam negeri maupun komoditas impor yang terkategori barang mewah. “Untuk PPN 12 persen akan dikenakan hanya pada barang-barang mewah, jadi (penerapannya) secara selektif,” kata Sufmi Dasco memberikan pernyataan pers di Kantor Presiden,…
Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menyayangkan sikap merendahkan yang dilakukan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah kepada UMKM penjual es teh baru-baru ini. Menurut Firnando, UMKM adalah tombak sekaligus pondasi dari perekonomian Indonesia. “Jadi kalau ada kejadian seperti ini, yang notabene mematahkan semangat mereka untuk berjuang, berdagang dan memperkuat ekonomi Indonesia, maka hal ini akan berbahaya untuk perekonomian Indonesia juga,” jelas Firnando dalam rekaman suara yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Kamis (5/12/2024). Seharusnya, utusan khusus Presiden RI yang sekaligus pemuka agama tersebut dapat menyemangati penjual es teh tersebut. “Bahkan…
Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Pemerintah bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan bantuan kepada korban bencana alam di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dapat tersalurkan dengan baik. Ia mengingatkan, selama masa tanggap darurat, semua stakeholder terkait diingatkan agar memiliki respons cepat. “Kita berduka atas bencana alam yang terjadi di Kabupaten Sukabumi kemarin. Pemerintah bekerja sama dengan BNPB melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi lain harus memiliki respons cepat tanggap darurat demi membantu masyarakat,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan rilisnya yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Kamis (5/12/2024). Seperti diketahui, Kabupaten…
Jarak yang terbilang cukup jauh dari pusat Kota Jakarta, ditambah kondisi jalan yang rusak nan mengocok perut, tak mengurangi semangat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Setjen DPR RI untuk menyalurkan amanah para Muzaki (pembayar zakat) kepada orang yang berhak menerima zakat (Mustahik). Kali ini, Ketua UPZ Setjen DPR RI, Indra Pahlevi bersama dengan Ketua DKM Masjid Baiturrahman DPR/MPR/DPD RI, Suratna dan beberapa pengurus DKM mengunjungi salah satu musala di Kampung Balong Sambi, Desa Sukabakti, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. “Alhamdulillah UPZ Setjen DPR RI bekerja sama DKM Masjid Baiturrahman DPR/MPR/DPD RI hadir di Desa Sukabakti,…
Anggota Komisi XI DPR RI Fathi memberikan tanggapannya terkait beleid baru yang diterbitkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentang tata cara pemberian pinjaman yang bersumber dari dana Saldo Anggaran Lebih (SAL). Fathi menilai kebijakan ini penting untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan fiskal, namun ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik tersebut. “Kebijakan ini menunjukkan langkah inovatif Kemenkeu dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana SAL untuk mendukung program prioritas pemerintah. Namun, saya ingin memastikan bahwa prosesnya harus transparan, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Fathi dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Kamis (5/12/2024). Fathi juga menyoroti ketentuan dalam beleid…