Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan apresiasi atas capaian yang telah diraih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama satu tahun masa kepemimpinannya. Ia, mewakili Fraksi PKS menilai, sejumlah kebijakan yang dijalankan menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat fondasi kemandirian dan kesejahteraan nasional. “Kita perlu memberikan apresiasi atas kerja keras Presiden Prabowo dan seluruh jajaran kabinetnya. Dalam setahun ini, terlihat adanya upaya serius untuk memperkuat ketahanan nasional, menekan kesenjangan sosial, dan memperluas akses kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Kharis dalam rilis yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Jumat (24/10/2025) Kharis menegaskan, dari perspektif kebijakan publik, Ia bersama Fraksi PKS DPR RI…

Melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Komisi III DPR RI kembali menerima aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan hukum atas sengketa lahan yang dinilai merugikan warga. Aminudin, selaku pihak pendamping warga yang menyampaikan aspirasi, melaporkan empat kasus utama yang menjadi perhatian, yaitu dugaan penyerobotan tanah di Tangerang, laporan kasus serupa di Kabupaten Tangerang, kasus pertanahan yang tengah ditangani Polres Kabupaten Bekasi dan Polda Metro, serta laporan penyerobotan tanah di Jembrana, Bali. Terkait permasalahan tersebut, Komisi III menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan masyarakat melalui proses klarifikasi dengan pihak-pihak terkait. Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyampaikan apresiasi atas kedatangan warga ke ruang aspirasi…

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi keberhasilan industri kecil menengah (IKM) pengolahan saus cabai “Capli” milik PT Rayeuk Aceh Utama di Aceh. Menurutnya, IKM Capli mampu menjadi contoh konkret penggerak ekonomi masyarakat di daerah. “Hari ini kita datang untuk melihat langsung salah satu perusahaan yang benar-benar bekerja mengembangkan ekonomi masyarakat kecil. Modal awal mereka hanya sekitar Rp500 ribu, dan sekarang setiap bulan bisa mendapatkan keuntungan minimal Rp100 juta. Itu perkembangan yang luar biasa, kami apresiasi,” ungkap Saleh kepada medpolindo.com dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke provinsi Aceh, Kamis (23/10/2025). Lebih lanjut, Politisi Fraksi PAN ini…

Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty tiba di Desa Labetawi, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Maluku, untuk meninjau langsung progres pembangunan Proyek Kampung Nelayan Merah Putih. Kunjungan ini bukan sekadar agenda kerja, tapi bagian dari perjalanan panjang aspirasi yang pernah diperjuangkannya saat masih duduk di Komisi IV DPR RI, yang bermitra dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program Kampung Nelayan Merah Putih sendiri merupakan inisiatif nasional yang lahir dari semangat memperkuat kesejahteraan nelayan dan mempercepat pembangunan ekonomi pesisir. Namun, bagi Saadiah, program ini lebih dari sekadar proyek fisik, ini adalah simbol harapan masyarakat pesisir Maluku yang selama ini hidup dari…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengungkapkan pihaknya akan memanggil Komisioner KPU ke DPR RI terkait penggunaan jet pribadi yang diluar kepentingan tugas dalam proses pemilu 2024 lalu. “Saat ini masih masa reses, setelah masuk (masa) sidang, akan kami panggil KPU untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut,” ujar Dede merespon sanksi teguran keras Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada Ketua dan empat komisioner KPU, Rabu (22/10/2025). Dijelaskannya, bahwa setiap penggunaan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tentu harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya. Oleh karena itu pihaknya berharap agar setiap anggaran negara digunakan dengan sangat…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menilai revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sudah menjadi kebutuhan mendesak. Pasalnya, dalam situasi perubahan besar ekonomi global dan tantangan perekonomian nasional, menurutnya, Kadin harus memperkuat peran strategisnya sebagai mitra pemerintah. “UU ini sudah berlaku lebih dari 38 tahun. Kadin Indonesia perlu diperkuat dari sisi kelembagaan agar bisa lebih maksimal dalam menjalankan fungsinya mendukung kebijakan ekonomi nasional,” kata Firman dalam rilisnya yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Rabu (22/10/2025). Politisi Fraksi Partai Golkar ini pun menegaskan, revisi UU Kadin harus memberikan landasan kuat agar posisi Kadin setara secara…

Di tengah padatnya agenda kerja, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Iman Adinugraha, menyempatkan diri turun langsung memantau kondisi warga korban angin puting beliung di Desa Cibodas, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (18/10/2025). Kunjungan itu menjadi bukti nyata kepedulian seorang wakil rakyat yang tak sekadar hadir di ruang sidang, tetapi juga di tengah masyarakat yang tengah berduka. Seperti diketahui, pada Jumat (17/10), angin puting beliung melanda Desa Cibodas dan menyebabkan lima rumah warga rusak, satu di antaranya bahkan rata dengan tanah akibat tertimpa pohon durian berukuran besar. Kedatangan Iman disambut hangat oleh Kepala Desa Cibodas, Ibadulloh Muchtar, beserta warga…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muslim Ayub menegaskan bahwa dana otonomi khusus (Otsus) untuk Aceh perlu diperpanjang tanpa batas waktu sebagai bentuk komitmen negara terhadap kekhususan dan keistimewaan Aceh. Ia menilai, keberlanjutan dana Otsus sangat penting untuk menjamin keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh, menyusul akan berakhirnya masa 20 tahun pemberlakuan dana tersebut pada 2027 mendatang. Muslim menjelaskan, UUPA (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh) telah menjadi dasar bagi pemberian dana Otsus yang selama ini berperan besar dalam pembangunan Aceh. Namun, jika tidak segera direvisi, Aceh berpotensi kehilangan sumber pembiayaan penting bagi kepentingan masyarakat. “Dana Otsus ini…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI TA Khalid menegaskan pentingnya percepatan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai wujud tanggung jawab terhadap aspirasi rakyat Aceh. Ia menilai langkah ini menjadi momentum untuk memperkuat otonomi khusus dan memastikan regulasi yang berlaku tetap relevan dengan dinamika pembangunan Aceh. “Harapan kita sederhana, revisi UUPA harus cepat selesai. Hari ini teman-teman Baleg sudah mendapat banyak masukan dari tokoh masyarakat, akademisi, dan berbagai kalangan. Minimal kerangka awalnya sudah terbentuk, dan nanti pasal-pasalnya akan kita dalami dalam proses pembahasan,” ungkapnya kepada medpolindo.com usai audiensi dengan Tokoh Masyarakat Aceh dan Pakar Akademisi di Banda…

Upaya Indonesia memperkuat kiprahnya di kancah global terus berlanjut. Melalui Panitia Kerja (Panja) Organisasi Internasional, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar dialog bersama akademisi di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) Dramaga, Bogor, Jumat (17/10/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian pembahasan mengenai proses aksesi Indonesia ke Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) serta keanggotaan Indonesia di BRICS. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri menyampaikan bahwa pembahasan ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana keanggotaan Indonesia dalam dua organisasi internasional tersebut dapat membawa manfaat konkret bagi bangsa. “Yang menarik untuk kita bahas bersama adalah…