Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) dalam rangka peninjauan pembangunan jalan tol Semarang-Demak. Menurut Ketua Tim Peninjauan BAKN DPR RI, Hendrawan Supratikno, bahwa terdapat informasi keterlambatan pembangunan proyek pembangunan jalan tol ini.
Diketahui, bahwa proyek Jalan Tol Semarang-Demak ini memiliki total panjang 26,4 kilometer yang dibangun dalam dua seksi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Di sisi lain, Hendrawan memaparkan, penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Seksi 2 dalam proyek ini sudah berjalan baik, akan tetapi untuk Seksi 1 masih belum sepenuhnya selesai.
“Seksi 1 memang sangat rumit, karena pembangunan tol di atas laut, dan melewati tanah-tanah yang semula tanah itu ada dan bersertifikat. Oleh sebab itu, muncul kendala tanah musnah, yaitu tanah yang sudah tidak ada, tetapi baru muncul kalau terjadi reklamasi,” jelas Hendrawan kepada Parlementaria di PT PP, Demak, Jawa Tengah, Rabu (13/03/2024).
“Memang ini proyek yang menarik, karena untuk pertama kalinya di Pulau Jawa ada jalan tol di atas laut”
Hal tersebut yang, menurutnya, menjadi sebab tertundanya pembangunan proyek jalan tol Semarang-Demak ini. Pada awalnya, target penyelesaian proyek tersebut adalah akhir tahun 2024, tetapi ditunda menjadi kurang lebih tiga tahun lagi atau sekitar tahun 2027.
“Memang ini proyek yang menarik, karena untuk pertama kalinya di Pulau Jawa ada jalan tol di atas laut,” ujar Hendrawan.
Politisi dari Fraksi PDI-P ini mengutarakan bahwa penggunaan dana PMN untuk pembangunan jalan tol Semarang-Demak ini sudah cukup bagus. Akan tetapi, dampak dari pembangunan di Seksi 2 yang dibiayai oleh PMN, tidak akan optimal apabila pembangunan di Seksi 1 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak berjalan dengan baik.
“Itu sebabnya, apabila pembangunan Seksi 1 tidak berjalan dengan baik, maka pembangunan di Seksi 2 tidak akan membawa manfaat maksimal. Sehingga, dana PMN juga tidak akan menjadi investasi yang menguntungkan,” tambah Anggota Komisi XI DPR RI ini.
Terkait permasalahan reklamasi dan pembebasan lahan, Hendrawan menyampaikan, bahwa BAKN mendorong pemerintah agar terus berkomitmen untuk meneruskan pembangunan proyek pembangunan jalan tol Semarang-Demak. Sebab, menurutnya, tidak mudah untuk mengatur ganti rugi dari biaya tanah yang direklamasi.
“Tetapi tadi kita melihat pemaparan, bahwa 60 persen sudah menerima dana kerAhiman, yaitu biaya ganti rugi karena tanahnya sudah tidak kelihatan lagi, sudah tertutupi air. Sedangkan yang 40 persen masih berusaha melakukan reklamasi atas inisiatif mereka sendiri supaya mendapatkan ganti rugi sesuai dengan harga pasar,” jelas Hendrawan.
Lebih lanjut, Hendrawan berharap, agar pembangunan jalan tol Semarang-Demak ini bisa segera diselesaikan, sehingga perekonomian di wilayah sekitar juga bisa tumbuh dengan pesat. “Kami harapkan apabila pembangunan jalan tol Semarang-Demak ini selesai, ekonomi akan tumbuh. Biaya logistik akan turun dan ekonomi masyarakat akan bergerak cepat,” tutup Hendrawan.