Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta Timur Anis Byarwati menjelaskan bahwa saat ini Jakarta masih menjadi Ibu Kota transisi, sebelum pindah ke IKN (Ibu Kota Nusantara) di Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan karena belum ditetapkannya tanggal keputusan untuk pindah secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia.
“Tahap satu (kepindahan ibukota) itu 2025, artinya itu masih transisi. Jadi belum pindah secara resmi, berarti DKI sampai 2025 masih tetap akan jadi ibu kota Negara Republik Indonesia. Pokoknya sampai nanti presiden menetapkan pindah tanggalnya, barulah ibukotanya pindah. Transisi status ibu kota negara, jadi DKI Jakarta tetap akan jadi ibu kota sampai tanggal ditetapkannya,” tutur Anis dalam Diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘IKN mengubah status DKI, Lantas Bagaimana Status Jakarta?’ di Media Center DPR RI, Jakarta, Senayan, Selasa (17/10/2023).
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini berargumen bahwa sejatinya UU mengenai Daerah Khusus Jakarta sebagai pengganti dari Daerah Khusus Ibukota harus dibahas hingga tuntas. Sebab masih banyak beberapa hal yang jauh dari kata sempurna, untuk itu perlu dilakukannya pembenahan terhadap Jakarta.
“Kalau dikatakan bahwa ekonomi bergerak bagus di Jakarta, iya. 16 persen ekonomi Indonesia itu ditopang oleh Jakarta. Tapi ada beberapa hal yang memang harus dibenahi, misalnya kesenjangan kaya dan miskin. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Prof Hermansah terkait Jakarta menjadi global city. Berarti ini kan harus dibahas dengan tuntas gitu dan ini kemudian diserahkan kepada DPR RI sebagai pembentuk undang-undang”, tegas Anggota Komisi XI DPR RI ini.
Lebih lanjut, Anis berharap ketika ibu kota Indonesia pindah, Jakarta menjadi Global City nomor satu di dunia dan lebih baik dari tahun sebelumnya. “Optimis mudah-mudahan Jakarta menjadi Global City nomor satu, global city itu New York ya kalau berdasarkan New York City (NYC). Itu nomor duanya Paris, tiganya Tokyo, ada 48 yang global city,dan Indonesia masuk 2022, dan dia masuk ke nomor 40 ya,”ujar Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini.