Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Muhammad Said menekankan kehadiran Kantor Perwakilan Luar Negeri (KPwLN) Bank Indonesia (BI) di Tokyo diharapkan semakin memperkuat hubungan ekonomi dan keuangan. Hal itu terutama dalam memberikan pemahaman tentang kebijakan moneter dan keuangan yang ditempuh oleh Bank Sentral dan Pemerintah Jepang.
Demikian disampaikannya saat menyampaikan sambutan di depan Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono dan Kepala KPwLN Bank Indonesia Tokyo Hilman Tisnawan serta seluruh jajaran KPwLN Tokyo, di Tokyo, Jepang, Rabu (27/9/2023).
Dalam keterangan tertulis kepada Medpolindo.com, di Jakarta, Sabtu (30/9/2023), Politisi Fraksi Partai Golkar ini turut menyampaikan bahwa, peran KPwLN BI di Tokyo sangat vital dan strategis. Selain sebagai perwakilan Bank Indonesia (Bank Sentral), juga merupakan panggung depan dalam menampilkan potensi ekonomi dan investasi yang kita miliki.
“Kita berharap Kantor Perwakilan BI Tokyo memainkan peran yang lebih strategis, terutama untuk meningkatkan kerjasama keuangan, moneter dan perdagangan antara Indonesia dan Jepang”, jelas Muhidin.
Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono menjelaskan di depan delegasi Banggar DPR RI yang berkunjung ke KPwN Tokyo. Analisis ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang kredibel bagi perumusan kebijakan BI, papar Doni.
“Kami menugaskan KPwN BI Tokyo dalam memberikan analisis dan masukan terhadap transformasi kebijakan ekonomi dan moneter internasional khususnya Jepang,” jelasnya.
Adapun Kepala KPwLN BI di Tokyo, Hilman Tisnawan menambahkan bahwa selain tugas utama sebagai KPwLN BI dalam bidang keuangan dan moneter, KPwLN BI Tokyo memiliki peran dalam membantu produk Indonesia untuk bisa masuk ke pasar Jepang.
“Kami membuatkan layanan dalam bentuk aplikasi untuk memudahkan pemasaran produk Indonesia khususnya UMKM ke Jepang, diantaranya produk Kopi terbaik dari seluruh Indonesia untuk mengisi gerai-gerai kopi di Jepang”, terang Hilman.
Senada dengan hal itu, Anggota Banggar DPR RI I Wayan Sudirta, menyampaikan bahwa, kendala terbesar dari UMKM di dalam negeri adalah selain masalah pendanaan, kurangnya pembinaan dalam membuat produk yang memiliki standar ekspor, sehingga produk UMKM selalu sulit menembus pasar ekspor.
“Informasi yang disampaikan BI sangat melegakan, sehingga diharapkan para pengusaha UMKM bisa mengoptimalkan produk yang dihasilkan untuk bisa tembus ke pasar ekspor”, terang Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.