Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun hadir dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI, mengungkapkan bahwa pemerintah harus menjaga konsistensi dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dengan kebijakan terintegrasi. Misbhakun pun mencontohkan dengan adanya Motorcycle Grand Prix (MotoGP) di Mandalika sebagai daya tarik utama, bisa dipertahankan untuk event internasional dalam jangka waktu yang panjang.
“Pemerintah harus Konsisten untuk mengembangkan KEK Mandalika dalam sebuah policy yang terintegrasi. Yang bagaimana MotoGP sebagai daya tarik utamanya, dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang,” kata Misbakhun dalam wawancara kepada Parlementaria, Lombok, NTB pada hari Jumat (8/9/2023).
Menurutnya, rencana alokasi anggaran tahun 2024 menunjukkan dukungan pemerintah kepada InJourney (Indonesian Journey), Badan Usaha Milik Negara(BUMN) Holding yang berperan dalam pariwisata KEK Mandalika mengelola aset besar dan berpotensi. “Ini (Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI) adalah rencana terkait dengan PMN(Penyertaan Modal Negara) di APBN(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2024 kepada InJourney yaitu salah satu BUMN Holding yang berkaitan dengan pariwisata. Paling utama adalah KEK Mandalika yang ternyata mengelola aset yang sangat besar dan sangat potensial,” tukas Politisi Fraksi Partai Golkar.
Misbakhun meminta pemerintah untuk aktif dalam mengenalkan KEK Mandalika kepada dunia melalui kebijakan-kebijakan mendukung dan alokasi anggaran yang memadai. “Pengenalan kepada masyarakat dunia harus mulai dilakukan, harus melalui intervensi negara. Melalui kebijakan-kebijakan yang afirmatif, baik dari sisi aturan maupun dari sisi anggaran. Sehingga upaya-upaya bisnis rintisan ini (pengembangan KEK Mandalika), diinisiasi oleh negara,” tegasnya.
Dia optimis bahwa dengan komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur dasar. Sektor swasta dan masyarakat akan ikut berinvestasi, mendukung pertumbuhan pariwisata di KEK Mandalika. “Kalau negara yang turun tangan menunjukkan keseriusannya membangun infrastruktur dasar, maka saya yakin swasta dan masyarakat akan datang. Dalam bentuk apapun, maupun investasi corporate atau pribadi untuk ikut meramaikan peluang bisnis dalam pariwisata yang ada,” ujar Legislator Dapil Jatim II.
Lebih dari sekadar dukungan, Misbakhun menekankan perlunya konsistensi pemerintah dalam alokasi anggaran dan kebijakan untuk memajukan KEK Mandalika, memastikan keseriusan dalam pengembangan pariwisata di Pulau Lombok. “Bukan cuma sekedar mendukung tetapi meminta pemerintah konsisten dari sisi afirmasi anggaran maupun dari sisi kebijakannya. Sehingga secara jangka panjang, membangun kawasan ini (KEK Mandalika) menunjukkan keseriusan pemerintah,” tutupnya.