Populasi masyarakat miskin di Kota Bogor ternyata berfluktuatif dari tahun ke tahun. Tahun 2020 angka kemiskinannya mencapai 75.000 (6,68%). Tahun 2021 mencapai 80.000 (7,24%). Bahkan, pada 2022, angkanya menurun lagi berkisar 79.000 (7,15) dari total penduduk Kota Bogor sekitar 1,1 juta jiwa.
Demikian mengemuka pada pertemuan Komisi VIII DPR RI dengan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di Bogor, Jumat (1/9/2023). Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka mengatakan, kemiskinan kerap menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti pengangguran, pencurian, perampokan, dan lainnya. Dan bantuan sosial (bansos) jadi keniscayaa untuk terus dilakukan secara masif demi mengurangi angka kemiskinan.
“Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan program jaminan sosial nasional, salah satunya dalam bentuk program bantuan sosial. Beberapa jenis bansos untuk rakyat dikembangkan dan diperluas mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Rastra/ bantuan pangan non tunai,” ungkap Diah.
Perluasan program bansos, lanjut legislator Jabar III ini, merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Hal ini terlihat dari menurunnya angka kemiskinan nasional dari 11,22% pada tahun 2015, menjadi 9,82% pada tahun 2018. Dan per maret 2023 menjadi 9,36%.
“Atas dasar itu, Komisi VIII DPR RI ingin mengetahui lebih mendalam terkait pelaksanaan program bantuan sosial di Kota Bogor dan efektivitasnya dalam pengentasan kemiskinan baik melalui berbagai skema bantuan sosial maupun skema program CSR yang ada di Kota Bogor,” kata Diah dalam pertemuan di kantor Wali Kota Bogor tersebut.
Usai pertemuan, Komisi VIII DPR dan pemerintah kota Bogor mendistribusikan bansos dari Kementerian Sosial. Ada banyak jenis bansos yang diberikan bagi kaum miskin dan penyandang disabilitas di Kota Bogor. Ada bantuan asistensi rehabilitasi soal yang jumlahnya mencapai Rp176.601.952. Ada juga bantuan aksesibilitas berupa alat bantu disabilitas untuk lima orang yang jumlahnya mencapai Rp14.223.500. Dan masih banyak lagi bansos lainnya yang secara simbolis diberikan langsung oleh Komisi VIII DPR dan Wali Kota Bogor.