Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyatakan, anggaran untuk mengelola Taman Nasional (TN) Alas Purwo yang merupakan kawasan konservasi masih sangat kurang. Menurut pihaknya, dengan luasan kawasan konservasi seluas 44.037,30 Ha dan dengan jumlah sumber daya manusia sekitar 100 orang, tidak akan cukup untuk mengelola kawasan dengan luasan tersebut.
“Kami di Komisi IV DPR dengan KLHK sebetulnya sudah komitmen, agar ada tambahan anggaran sekitar setengah triliun, tapi dikasihnya cuma Rp. 105 miliar. Bayangkan saja, SDM disini cuma sekitar 100 orang untuk menjaga luasan sekitar 44 ribu ha, pasti kan gak cukup. Maka itulah, supaya ini didengar oleh kementerian keuangan supaya dia tahu bahwa menjaga alam itu tidak mudah dan tidak gampang, membutuhkan biaya yang sangat besar sekali,” ujar Sudin saat meninjau kawasan konservasi TN Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (1/9/2023).
Selain itu, Politisi F-PDI Perjuangan ini juga mengusulkan, agar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti tiket masuk dinaikkan, tapi ada kompensasinya. “Saya tadi sudah bicara dengan Pak Sekjen KLHK, kira-kira PNBP nya bisa gak dinaikkan, mungkin dari Rp.5 ribu menjadi Rp. 10 ribu, tapi untuk anak pelajar dan sekolah digratiskan. Supaya mereka tahu, menjaga alam itu gak gampang, menjaga kelestarian lingkungan itu sebuah kewajiban kita bersama,” pungkas Sudin.
Pada kesempatan ini, Legislator Dapil Lampung I ini juga mengapresiasi kinerja petugas, dengan keterbatasan yang ada, para pengelola TN Alas Purwo sudah bekerja sangat bagus, hutannya terlihat masih sangat asli dan terjaga dengan baik. Berbeda dengan beberapa tempat yang telah kami kunjungi, “Jadi harapan saya kepada adik-adik yang bekerja di Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) agar tetap berjalan kegiatan pengelolaan hutan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah menjaga alam dengan baik, seperti tadi kita juga sempat melepas tukik atau penyu ke laut,” terang Sudin.