Program penurunan angka stunting memang menjadi salah satu prioritas Presiden Joko Widodo, yang terdapat pada 10 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sayangnya, hingga mendekati periode tahun 2024, indeks penurunan angka stunting yang ditargetkan di angka 14%, hingga tahun 2022 masih berada di angka 22%.
Melihat hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI My Esti Wijayati menyampaikan bahwa faktor utama yang menyebabkan penanganan stunting ini lemah adalah kurangnya kerja sama antar lini kementerian dan alokasi program untuk pencegahan stunting itu sendiri.
“Kalau kita bicara anggaran pendidikan, undang-undang kita (dialokasikan) 20% untuk pendidikan. Tetapi untuk stunting ini belum sampai kepada soal alokasi anggaran yang tepat. Kita harus segera melakukan penanganan secara serius terhadap stunting,” ungkapnya usai pertemuan dengan Kadinsos dan Kadis Kesehatan Provinsi DIY dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Dinas Sosial Provinsi DIY, Yogyakarta, Senin (26/6/2023).
Menurut My Esti, Pemerintah Provinsi DIY telah memberikan contoh bagaimana penurunan angka stunting itu bisa mencapai di bawah rata-rata nasional, yakni di angka 13,8%. Keberhasilan ini diraih setelah Dinas Kesehatan Provinsi DIY berkoordinasi dengan Dinas Sosial, dan berbagai dinas terkait lainnya dalam menjalankan program-program yang dialokasikan untuk penanganan stunting.
Tidak lupa disertai dengan titik-titik fokus penanganannya, seperti di daerah Samigaluh dan Sentolo. Oleh karena itu, My Esti berharap koordinasi dan program antar lini ini betul-betul bisa juga dilakukan oleh kementerian pusat.
“Maka saya tentu mempunyai komitmen terhadap mitra kerja kami yang terkomunikasi untuk bisa ikut kolaborasi penanganan stunting, berarti Kementerian Sosial, Kemenag juga terlibat karena mungkin nanti akan bicara soal pernikahan dini. Sekarang yang harus kami pastikan adalah sebenarnya target untuk penurunan angka stunting itu akan dilakukan melalui program apa, kegiatannya apa, titik-titik (wilayah) nya di mana. Tidak bisa kemudian itu hanya di Kemensos. Kemen PUPR juga harus bicara sanitasi, bicara kebutuhan infrastruktur soal air,” pungkas My Esti.