Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi menilai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bojongkulur patut menjadi role model pengembangan pembangunan desa. Sebab, masyarakat beserta perangkat desa di dalamnya telah berinisiatif mengubah sebuah musibah (banjir) menjadi berkah. Yaitu, dengan memanfaatkan area pinggir sungai Cikeas menjadi desa wisata melalui pemanfaatan teknologi yang sangat baik.
“Kemampuan mengkonversi potensi-potensi ini adalah suatu keberhasilan BUMDes Bojongkulur dan masyarakat sekitarnya,” ujar Mulyadi saat meninjau Dermaga 6 Desa Wisata Bojongkulur dan Pasar Bojongkulur, Gunung Putri, Bogor, Kamis (16/03/2023).
Mulyadi menyatakan bahwa untuk menyelesaikan persoalan banjir di Desa Bojongkulur adalah dengan memulai dari akar masalahnya. Yaitu, harus ada studi Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) pembebasan tanah dan normalisasi sungai, di samping turut juga membangun tanggul-tanggul agar banjir tidak lagi meluap hingga ke pemukiman warga.
“Kita harus menyelesaikan di akar masalahnya, dalam hal ini kita sudah dapat informasi itu bahwa akan segera dilaksanakan studi Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP). Yaitu, satu tahap di mana sebelum dilakukan pembebasan tanah dan normalisasi sungai untuk menampung aliran sungai supaya tidak meluap ke perumahan penduduk. Artinya, (jika) masalah studi Larap sudah dilalui, saya kira masalahnya sudah selesai, di samping juga membangun tanggul-tanggul. Terpenting lagi saya kira masyarakat juga harus diedukasi terhadap hal-hal yang bisa merusak lingkungan, bahkan berpotensi banjir bukan saja disebabkan meluapnya air, tapi juga gaya hidup yang bersih tertib dan seterusnya,” ujar Legislator Dapil Jabar V yang meliputi Kabupaten Bogor ini.
Karena itu, Mulyadi menilai, BUMDes Bojongkulur dapat dijadikan role model bagi pengelolaan pengembangan pembangunan desa di daerah-daerah lain. Oleh karena, BUMDes Bojongkulur berhasil mengelola Desa Wisata dan pasar dalam sekaligus, meskipun belum sempurna tapi hal ini patut dijadikan contoh.
“Saya sampaikan ke Pak Dirjen, tolong ini jadi role model terhadap pola pengembangan pembangunan desa, bukan saja mandiri tapi betul-betul menjadikan contoh untuk di wilayah lain. Tadi kepala desa juga curhat, misalnya, dengan jumlah penduduk dia mendapatkan alokasi dana desa dengan jumlah desa lain yang jumlah penduduknya cuma 5 ribu. Ini menjadi masukan kepada Kemendes untuk terus melakukan revisi-revisi dan perbaikan-perbaikan aturannya,” ungkap Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Mulyadi juga menilai bahwa penggunaan dana desa oleh BUMDes Bojongkulur sudah tepat sasaran dan berkembang cukup bagus. Dirinya meminta pelayanan ini dapat lebih ditingkatkan, karena dengan adanya peran serta BUMDes dalam membangun pasar dan desa wisata ini memiliki multiplier effect bagi peningkatan kesetaraan ekonomi masyarakat desa.
“Tidak semua negara bisa mengakomodir membangun pasar-pasar. Selama ini pasar baru tingkat kecamatan, desa Bojongkulue punya pasar sendiri yang dikelola oleh BUMDes saya kira itu percontohan yang bagus,” tutupnya.