Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Buntut Kasus Ibu Hamil Meninggal, Legislator Harap Ada Perbaikan Manajemen Rumah Sakit
    DPR

    Buntut Kasus Ibu Hamil Meninggal, Legislator Harap Ada Perbaikan Manajemen Rumah Sakit

    redaksiBy redaksi9 Maret 202302 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Anggota DPR RI Maman Imanulhaq/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat IX, Maman Imanulhaq, ikut geram mendengar kasus kematian Ibu hamil Kurnaesih yang diduga tak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Ia meminta adanya investigasi serta proses hukum bila diperlukan terhadap segala pihak yang bertanggung jawab. Dirinya juga mendesak Kementerian Kesehatan untuk mengevaluasi manajemen RSUD Cierang.

    Menurut Maman, kasus ini membuka tabir persoalan pada sistem manajeman rumah sakit. Jangan, Kiai Maman, karena urusan administratif, RS justru malah mengabaikan keselamatan nyawa pasien. Apalagi RSUD Cierang adalah rumah sakit milik pemerintah yang dibiayai oleh APBD.

    “Jangan sampai kasus ini berulang. Di tengah usaha kita menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi, ada rumah sakit yang malah menolak pasien ibu yang melahirkan,” kata Maman dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com pada Kamis (9/8/2023). Legislator Dapil Majalengka, Subang, Sumedang itu pun telah mengutus timnya untuk bertemu dengan keluarga korban dan mencari tahu pangkal soal yang sebenarnya. 

    Ternyata, lanjut Maman, dari pengakuan suami korban memang betul pasien sempat ditolak karena alasan belum memiliki rujukan dari Puskesmas Tanjungsiang.

    “Kabar ini melukai rasa kemanusiaan kita. Bagaimana mungkin seorang ibu yang ingin melahirkan dalam kondisi yang lemah justru tidak mendapatkan prioritas layanan kesehatan. Saya merasakan kemarahan publik karena memang kasus ini menggores nurani publik,” ujar Maman menambahkan.

    Terakhir, Politisi PKB ini pun menuntut Kemenkes dan Pemda untuk segera melakukan evaluasi, mengaudit, dan mengambil tindakan lanjutan untuk mencari pangkal masalah, apakah ada kesalahan pada sistem pelayanan kesehatan atau karena kelalaian manajemen rumah sakit.

    “Jangan sampai ada kasus-kasus serupa terjadi kembali karena lagi-lagi rakyat kecil yang akan jadi korbannya,” pungkas Maman. 

    APBD DPR RI Kesehatan
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Rencana Penghapusan Honorer Harus Tekankan Asas Keadilan

    8 Juli 2025

    Komisi XI-Pemerintah Sepakati Tambahan Penerimaan Lewat Bea Keluar Emas dan Batu Bara

    8 Juli 2025
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Rencana Penghapusan Honorer Harus Tekankan Asas Keadilan

    8 Juli 20250

    Komisi XI-Pemerintah Sepakati Tambahan Penerimaan Lewat Bea Keluar Emas dan Batu Bara

    8 Juli 20250

    Soroti Putusan MK, Kawendra: Implementasi Pendidikan Dasar Gratis Harus Tepat Sasaran

    8 Juli 20250

    Rizki Natakusumah Ingatkan Menkomdigi Pentingnya Pemerataan Akses Sinyal

    7 Juli 20250

    Endang Agustina Ingatkan Kejaksaan Pentingnya Jaga Muruah Institusi

    7 Juli 20250
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2025 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?