Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Gilang Dhielafararez mengapresiasi dan merasa sangat senang dengan kehadiran Asian Parliamentary for Human Rights (APHR) dan juga anggota International Parliamentary Inquiry on Myanmar (IPI) yang datang ke DPR RI. Sebab menurutnya, sebagai anggota BKSAP, sudah tugas bagi BKSAP untuk turut berperan dan bekerjasama dengan parlemen lainnya yang ada di luar negeri guna menyelesaikan isu yang hadir.
“Kami percaya bahwa dengan adanya anggota parlemen lain kita juga bisa menunjukkan solidaritas sama anggota IPI lain terlepas seperti bidang politik kita,” ujarnya dalam konferensi pers usai melakukan kegiatan ‘Roundtable Discussion on the Myanmar Crisis and ASEAN Issues and the Role of Indonesia and Parliamentarians‘ di Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, Jumat (3/3/2023).
Lebih lanjut dirinya menilai, saat ini negara-negara ASEAN sedang menghadapi tantangan yang sama. Salah satu isu yang paling ramai adalah isu krisis di Myanmar. Ia menjelaskan, isu tersebut mempengaruhi anggota parlemen dalam politisi lainnya. Sehingga dalam diskusi tertutup yang diselenggarakan hari ini, bertujuan untuk menemukan solusi sehingga demokrasi di negara tersebut dapat berdiri kembali.
“Menurut data yang kita dapat sampai hingga tanggal 31 Desember ini sebesar 80 anggota parlemen yang masih ditahan. Sekarang ada sekitar 92 ada 70 lebih laki-laki dan lebih dari belasan perempuan. Namun itu hanyalah salah satu aspek krisis yang mempengaruhi seluruh negara,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Anggota DPR RI Mercy Chriesty sekaligus anggota APHR menjelaskan bahwa sejak adanya kudeta militer pada Februari 2021, masyarakat Myanmar mengalami berbagai macam kasus pelanggaran HAM yang cukup berat dan sifatnya sangat sistemik dari waktu ke waktu. Sehingga menurutnya, saat ini masyarakat Myanmar membutuhkan dukungan semua pihak, baik itu komunitas keluarga besar ASEAN maupun dunia internasional.
“Harapan kami bahwa apa yang akan kami bicarakan dalam baik diskusi ruang tamu maupun dalam jumpa pers hari ini tidak sekedar statement. Tetapi ini bisa menjadi gerakan sosial kita bersama sebagai bagian dari masyarakat ASEAN untuk bersama-sama Bergerak bersama memperkuat gerakan kita mengangkat isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan isu isu yang berkaitan dengan demokratisasi di kawasan ASEAN,” ungkap Mercy.