Komisi V DPR RI meminta Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Bina Konstruksi dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan evaluasi rutin terhadap proses lelang, utamanya pada kontrak di bawah 80% demi terwujudnya kualitas konstruksi yang baik. Serta meningkatkan percepatan sertifikasi terampil bagi peserta yang mengikuti pendidikan vokasi.
Demikian disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus sebagaimana termaktub dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sekjen, Irjen, Dirjen Bina Konstruksi dan Kepala BPSDM Kementerian PUPR dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022, pembahasan program kerja Tahun 2023 dan lain-lain yang digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023).
Tak hanya itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengungkapkan Komisi V meminta Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Bina Konstruksi dan BPSDM Kementerian PUPR untuk meningkatkan pengelolaan, perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
”Serta kerjasama dengan berbagai pihak dan meningkatkan kualitas pengendalian dan pengawasan intern demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kinerja dan keuangan,” sambung Lasarus.
Selain itu, tutur Lasarus, Komisi V DPR RI meminta Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Bina Konstruksi dan BPSDM Kementerian PUPR agar meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan saran, masukan serta usulan Komisi V DPR RI.
“Komisi V DPR RI akan mengagendakan rapat khusus terkait persoalan yang ada di Ditjen Bina Kementerian PUPR,” tutup Lasarus