Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Cegah Sadap Sewenang-wenang, Bimantoro Minta Izin Pengadilan Diatur dalam RUU Penyadapan
    DPR

    Cegah Sadap Sewenang-wenang, Bimantoro Minta Izin Pengadilan Diatur dalam RUU Penyadapan

    redaksiBy redaksi16 November 202602 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono dalam RDP Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026)/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan mengatur mekanisme izin pengadilan sebelum aparat penegak hukum melakukan penyadapan. Menurutnya, keterlibatan pengadilan diperlukan sebagai bentuk kontrol terhadap kewenangan penyadapan agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang serta memiliki dasar hukum dan pertanggungjawaban yang jelas.

    Bimantoro menilai, mekanisme perizinan melalui pengadilan juga penting untuk mengantisipasi potensi tumpang tindih kewenangan antar-institusi penegak hukum. Ia mencontohkan kemungkinan satu objek perkara disadap oleh beberapa institusi sekaligus, seperti Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui pengaturan yang jelas agar pelaksanaan penyadapan tidak berjalan tanpa mekanisme pengawasan.

    “Contoh misalnya Polri menyadap, Kejaksaan menyadap, KPK menyadap. Ini bagaimana, Pak, kalau kayak gitu? Apakah semuanya itu bisa melakukan penyadapan dalam satu objek perkara? Atau mungkin kita harus rumuskan,  semuanya harus melalui mekanisme izin dari pengadilan. Sehingga ada yang bertanggung jawab di sana,” ujar Bimantoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

    Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa penyadapan bukan semata-mata persoalan kewenangan aparat untuk memperoleh informasi dalam proses penegakan hukum. Di dalamnya terdapat data dan komunikasi masyarakat yang harus dilindungi. Terlebih, komunikasi pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana berpotensi ikut terekam dalam proses penyadapan.

    Karena itu, Bimantoro mengingatkan agar data hasil penyadapan tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan di luar penegakan hukum. Ia menyoroti risiko data masyarakat yang tidak terkait tindak pidana justru diperjualbelikan apabila tidak disertai mekanisme perlindungan dan pengawasan yang memadai.

    “Di situ ada data, Pak. Ada perlindungan data masyarakat yang harus kita lindungi. Terkadang-kadang tidak terkait tindak pidana, data ini, mohon maaf, bisa dijual untuk yang lainnya juga,” tegasnya.

    Selain mekanisme izin pengadilan, Bimantoro meminta RUU tentang Penyadapan memperjelas batas antara penyadapan untuk kepentingan intelijen dan keamanan negara dengan penyadapan untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan. Menurutnya, pembedaan tersebut diperlukan agar tidak terjadi kerancuan kewenangan yang berpotensi membuka ruang penyalahgunaan oleh aparat.

    Melalui pengaturan tersebut, Bimantoro berharap pelaksanaan penyadapan memiliki mekanisme kontrol yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kewenangan penyadapan tetap dapat mendukung penegakan hukum tanpa mengabaikan perlindungan hak privasi dan data masyarakat.

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Bukan Hanya Pendapatan, Edi Purwanto Minta Keselamatan Ojol Diatur dalam UU LLAJ

    19 November 2026

    Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII, Syahrul Aidi Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin

    19 November 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Bukan Hanya Pendapatan, Edi Purwanto Minta Keselamatan Ojol Diatur dalam UU LLAJ

    19 November 20260

    Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII, Syahrul Aidi Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin

    19 November 20260

    Skema Pembagian 8 Persen Ojol, Edi Pastikan Hak Pengemudi Tidak Terpotong

    19 November 20260

    Saan Mustopa Minta Usulan Pemindahan Badak Jawa Dikaji Bersama

    18 November 20260

    DPR Buka Ruang Aspirasi Publik dalam Penyusunan RUU Penyadapan

    18 November 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?