Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Habiburokhman Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan oleh Bupati Kupang
    DPR

    Habiburokhman Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan oleh Bupati Kupang

    redaksiBy redaksi15 November 202602 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) proaktif mengusut dugaan kasus pemerkosaan yang dilaporkan melibatkan seorang kepala daerah di Kabupaten Kupang. Ia menegaskan, proses hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun, termasuk pejabat publik.

    Habiburokhman mengungkapkan, dirinya telah menghubungi langsung Kapolda NTT untuk meminta agar laporan dugaan tindak pidana tersebut segera ditindaklanjuti. Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus diproses secara serius dan cepat tanpa memandang kedudukan maupun jabatan pihak yang dilaporkan.

    “Saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan. Ada seorang bupati di Kupang yang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun. Namanya laporan harus ditindaklanjuti dengan cepat,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis kepada medpolindo.com, di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

    Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut juga meminta aparat penegak hukum tidak ragu mengambil langkah hukum apabila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Ia menegaskan, penahanan terhadap pihak yang dilaporkan perlu dilakukan sesuai ketentuan hukum apabila persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

    “Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta agar yang bersangkutan ditahan. Dan kalau terbukti dugaan pemerkosaan tersebut, maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

    Selain mendorong proses penegakan hukum, Habiburokhman menyatakan bahwa partainya juga akan mengambil langkah tegas apabila dugaan tersebut terbukti. Ia menyebut, sanksi internal berupa pemecatan akan diberikan kepada pihak yang bersangkutan. Ia juga mendorong agar yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Kupang sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Sikap tersebut, menurutnya, menegaskan bahwa jabatan publik tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Penanganan perkara harus mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), sekaligus memastikan hak korban memperoleh perlindungan dan keadilan.

    Latar Belakang Kasus

    Kasus ini mencuat setelah seorang perempuan melaporkan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa tersebut diduga bermula ketika korban berniat mengajukan lamaran pekerjaan kepada kepala daerah tersebut. Laporan itu kemudian menjadi perhatian publik dan mendorong desakan agar aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh.

    Hingga proses hukum berjalan, dugaan tindak pidana tersebut tetap harus dibuktikan melalui mekanisme peradilan. Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengusut perkara secara objektif, mengumpulkan alat bukti, memeriksa pihak-pihak terkait, serta memberikan perlindungan kepada korban dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. 

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Bukan Hanya Pendapatan, Edi Purwanto Minta Keselamatan Ojol Diatur dalam UU LLAJ

    19 November 2026

    Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII, Syahrul Aidi Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin

    19 November 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Bukan Hanya Pendapatan, Edi Purwanto Minta Keselamatan Ojol Diatur dalam UU LLAJ

    19 November 20260

    Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi VIII, Syahrul Aidi Dorong Revisi UU Penanganan Fakir Miskin

    19 November 20260

    Skema Pembagian 8 Persen Ojol, Edi Pastikan Hak Pengemudi Tidak Terpotong

    19 November 20260

    Saan Mustopa Minta Usulan Pemindahan Badak Jawa Dikaji Bersama

    18 November 20260

    DPR Buka Ruang Aspirasi Publik dalam Penyusunan RUU Penyadapan

    18 November 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?