Selain mengancam lingkungan, karhutla berdampak pada kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas warga, hingga berpotensi menghambat penerbangan akibat kabut asap. Untuk itu, Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni mendorong penguatan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan.
Ia menegaskan, upaya pemadaman harus terus diintensifkan mengingat kebakaran yang belum terkendali dapat memperluas dampak asap ke wilayah permukiman, termasuk Kota Palembang. “Kami dari Komisi VIII ingin sesegera mungkin kebakaran hutan ini cepat teratasi,” ujar Husni usai meninjau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Sabtu (10/10/2026).
Menurutnya, penanganan karhutla memiliki tantangan tersendiri karena durasi pemadaman sangat bergantung pada kondisi api dan luas wilayah yang terbakar. Berbeda dengan sejumlah bencana lain yang memiliki periode tanggap darurat lebih terukur, karhutla dapat berlangsung hingga kondisi cuaca mendukung pemadaman.
“Kalau masalah kebakaran hutan, selama api itu belum padam, selama penyebaran api masih masif, itu tidak bisa ditentukan kapan selesainya. Jadi, kebakaran hutan ini biasanya diselesaikan ketika sudah memasuki musim hujan,” jelasnya.
Husni mengapresiasi upaya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Sumatera Selatan dalam menangani karhutla. Berdasarkan data titik api yang dilihatnya saat kunjungan, jumlah titik api masih di atas 1.500 titik, meskipun menurun dibandingkan sebelumnya yang mencapai lebih dari 2.000 titik.
Ia mengingatkan, penurunan jumlah titik api tidak boleh membuat upaya penanganan mengendur. Sebab, paparan asap dalam waktu berkepanjangan dapat menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama masalah pernapasan.
“Ini tentunya memang kita tahu terjadi penurunan dari kemarin, 2.000 lebih. Namun, harus sesegera mungkin teratasi karena akan menimbulkan penyakit-penyakit lain, seperti sesak napas dan lain sebagainya,” tambah politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Untuk mempercepat penanganan, Husni menekankan pentingnya sinergi antara BPBD, BNPB, Kementerian Kehutanan, dinas perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, serta TNI dan Polri. Koordinasi antarlembaga diperlukan agar upaya pemadaman dan pencegahan dapat berjalan lebih efektif.
Selain itu, ia mendorong perusahaan perkebunan berskala besar menyediakan sumber air, seperti embung atau kolam penampungan, sebagai sarana pendukung pemadaman. Ketersediaan sumber air di kawasan perkebunan dinilai dapat membantu mempercepat respons ketika kebakaran terjadi.
“Dari pihak dinas perkebunan, setiap perkebunan besar harus punya sumber-sumber air yang biasa disebut embung. Jadi, bila terjadi kebakaran, mereka bisa cepat mengantisipasinya,” pungkas Husni.