Komisi XII DPR RI meminta pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kepulauan Riau (Kepri) diperkuat untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Permintaan tersebut menjadi perhatian dalam kunjungan kerja reses Komisi XII DPR RI menyusul proyeksi penyaluran biosolar yang berpotensi melampaui kuota sekitar 8 persen berdasarkan pemaparan mitra kerja.
Anggota Komisi XII DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI Jalal Abdul Nasir mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap penyediaan energi oleh PT Pertamina Patra Niaga, termasuk penyaluran BBM dan LPG bersubsidi di Kepri.
“Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi XII DPR RI terhadap penyediaan energi oleh PT Pertamina Patra Niaga,” ujar Jalal saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2026).
Dalam pemaparan mitra kerja, penyaluran biosolar diproyeksikan berpotensi melampaui kuota sekitar 8 persen. Kondisi tersebut menjadi catatan bagi Komisi XII DPR RI untuk memastikan perencanaan kebutuhan energi dan pengawasan distribusi berjalan efektif sehingga penyaluran tetap sesuai ketentuan.
Jalal menjelaskan, karakteristik geografis Kepri yang didominasi wilayah laut dan berbatasan langsung dengan negara tetangga menghadirkan tantangan tersendiri dalam distribusi energi. Ketergantungan pada transportasi laut, keterbatasan fasilitas penyimpanan dan penyaluran di sejumlah pulau, serta potensi gangguan cuaca dapat memengaruhi kelancaran pasokan.
“Sekitar 96 persen wilayah Kepri berupa lautan dan provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga. Karena itu, distribusi energi di Kepri menghadapi tantangan yang khas. Ketergantungan pada angkutan laut, terbatasnya infrastruktur penyimpanan dan penyaluran di pulau-pulau kecil, serta pasokan yang rentan terhadap gangguan cuaca,” jelasnya.
Anggota Komisi XII DPR RI Hasani Bin Zuber turut menyoroti keluhan masyarakat mengenai antrean panjang dan kelangkaan BBM bersubsidi, baik di daerah pemilihannya maupun di wilayah lain. Ia meminta pengawasan diperkuat untuk mencegah penyimpangan dalam penyaluran BBM dan LPG bersubsidi.
“Keluh kesah masyarakat tentu harus kita pikirkan dan juga kita betul-betul mencarikan solusi yang terbaik,” ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi XII DPR RI mendorong penguatan koordinasi antara regulator, pemerintah daerah, dan badan usaha penyalur. Pengawasan terhadap alokasi serta distribusi BBM bersubsidi diharapkan semakin efektif agar penyaluran tepat sasaran dan kebutuhan energi masyarakat Kepri dapat terpenuhi.