Anggota Komisi XI DPR RI Fathi mendorong Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengedepankan pembinaan dan edukasi kepada pelaku industri hasil tembakau, khususnya usaha kecil dan rumahan, sebelum melakukan penindakan. Pendekatan tersebut dinilai dapat meningkatkan kepatuhan sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai.
Hal itu disampaikan Fathi saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kantor Bea Cukai Jawa Timur I dan Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (28/8/2026). Menurutnya, pengawasan terhadap industri rokok perlu diimbangi pemahaman yang memadai mengenai ketentuan cukai agar pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan sesuai regulasi.
“Penindakan adalah jalan terakhir. Kita dukung Bea Cukai untuk selalu memberikan pemahaman dan juga memberikan pengetahuan kepada para pelaku industri rokok sehingga mereka bisa mengikuti tata cara dan juga peraturan yang berlaku,” ujar Fathi.
Ia menilai kepatuhan industri hasil tembakau tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga keberlangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja. Karena itu, pengawasan perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap membuka ruang bagi industri kecil untuk berkembang sesuai ketentuan.
Fathi juga meminta pemerintah memastikan setiap regulasi memberikan perlakuan yang adil bagi pelaku usaha, baik perusahaan besar maupun industri kecil. Hal ini termasuk rencana pembatasan impor peralatan produksi yang menurutnya perlu dikaji agar tidak menimbulkan beban berlebihan bagi usaha kecil.
“Kita akan meramu sehingga regulasi tersebut tidak menyulitkan karena kalau sulit banyak orang yang jadi tidak mau ikut. Tetapi di sisi lain juga memberikan kebermanfaatan yang maksimal bagi negara dan juga lingkungan,” katanya.
Menurutnya, keseimbangan antara pembinaan, pengawasan, dan penindakan diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus menekan pelanggaran cukai. Fathi berharap kebijakan pemerintah dapat tetap menjaga penerimaan negara, keberlangsungan industri kecil, penyerapan tenaga kerja, serta pemberantasan peredaran rokok ilegal.