Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak mendorong pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan. Menurutnya, penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat, masyarakat, hingga dunia usaha agar pencegahan dan penanggulangan kebakaran dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Hanan menilai penanganan karhutla harus menjadi perhatian semua pihak. Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, perlu memiliki pembagian peran yang jelas, termasuk dalam pemantauan wilayah rawan, kesiapan sumber daya, hingga respons ketika kebakaran terjadi.
“Kolaborasi dengan masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH), Brigade Manggala Agni, dan perusahaan-perusahaan yang punya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) perlu dikoordinasikan dan diikutsertakan dalam atasi Karhutla,” ujar Hanan dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Ia menegaskan, keterlibatan berbagai unsur tersebut penting mengingat penanganan karhutla harus dimulai sejak tahap pencegahan, bukan hanya ketika api sudah meluas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kesiapsiagaan personel dan sarana pemadaman tersedia di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Hanan juga menyoroti potensi kondisi kering yang dapat meningkatkan risiko karhutla. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat sistem pemantauan dan menghimpun data secara terpadu, mulai dari wilayah rawan kebakaran hingga ketersediaan sumber air.
“Data mengenai wilayah rawan, ketersediaan sumber air, hingga potensi dampak kebakaran perlu dihimpun secara terpadu agar respons pemerintah lebih cepat dan tepat sasaran,” ucapnya.
Lebih lanjut, Hanan meminta Kementerian Kehutanan segera mengambil langkah konkret dengan memperkuat koordinasi lintas sektor serta mengerahkan personel untuk mencegah meluasnya kebakaran. Menurutnya, tingginya titik panas di sejumlah wilayah Kalimantan harus menjadi peringatan agar kesiapsiagaan tidak dilakukan setelah kebakaran terjadi.
“Kami meminta agar Kementerian Kehutanan segera turun tangan dan melakukan koordinasi lintas sektor, dan menerjunkan personel guna mencegah kebakaran hutan yang lebih luas,” tegas Hanan.
Ia berharap penguatan koordinasi tersebut dapat membuat penanganan karhutla lebih terarah dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan respons sejak dini dan keterlibatan masyarakat serta dunia usaha, risiko meluasnya karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan dapat ditekan.