Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menegaskan Pancasila harus menjadi kompas moral dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital. Pasalnya, kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), tanpa menggerus karakter, semangat kebangsaan, dan nilai-nilai luhur bangsa.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Tahun 2026 bertema “Pancasila sebagai Fondasi Ketahanan Bangsa: Menjawab Disintegrasi, Krisis Kepercayaan Publik, dan Tantangan Kesehatan Jiwa Generasi Muda” di Andaliman Hall, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (6/8/2026) lalu.
“Digitalisasi adalah keniscayaan yang harus kita kuasai. Namun, jangan sampai kemajuan teknologi membuat kita kehilangan semangat gotong royong, rasa persatuan, kepedulian sosial, maupun kemampuan berpikir kritis. Pancasila harus tetap menjadi kompas moral dalam setiap langkah pembangunan bangsa,” ujar Maruli melalui rilis yang disampaikan kepada medpolindo.com di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menekankan, implementasi nilai-nilai Pancasila tidak boleh berhenti pada tataran hafalan atau teori. Sebab itu, jelasnya, nilai-nilai tersebut harus diwujudkan dalam tindakan nyata, baik di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun ruang digital sebagai bekal menghadapi berbagai tantangan, seperti disintegrasi bangsa, penyebaran hoaks, intoleransi, hingga krisis kepercayaan publik.
Sebagai informasi, kegiatan yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tersebut turut menghadirkan Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPIP Edi Subowo, akademisi Universitas Sumatera Utara Dr. Fernanda Putra Adela, M.A., psikolog Rika Eliana, M.Psi., serta diikuti ratusan peserta dari unsur pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan relawan di Sumatera Utara.
Pada kesempatan yang sama, Edi Subowo menegaskan pentingnya menginternalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, Dr. Fernanda Putra Adela menyoroti pentingnya penguatan negara hukum, partisipasi aktif warga negara, serta pembangunan kepercayaan publik sebagai fondasi ketahanan nasional.
Dari perspektif psikologi, Rika Eliana mengingatkan meningkatnya tantangan kesehatan mental generasi muda akibat tekanan media sosial dan kecemasan sosial. Oleh karena itu, ia menilai peran keluarga, dunia pendidikan, dan komunitas sangat penting dalam membangun ketahanan mental generasi muda di era digital.
Sebagai anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli menegaskan komitmennya untuk terus mendorong sinergi antara DPR RI, BPIP, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat dalam memperkuat pembinaan ideologi Pancasila dan pembangunan karakter bangsa secara berkelanjutan.
“Bangsa yang besar bukan hanya yang maju teknologinya, tetapi yang mampu menjaga nilai, karakter, dan persatuannya. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak demi Indonesia yang maju, berkeadilan, dan bermartabat,” pungkasnya.