Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Prinsip ‘Good Neighbour’ Harus Diimbangi Perlindungan Nyata dalam Kebijakan Perbatasan
    DPR

    Prinsip ‘Good Neighbour’ Harus Diimbangi Perlindungan Nyata dalam Kebijakan Perbatasan

    redaksiBy redaksi25 Juli 202632 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Anggota Komisi I DPR RI, Sabam Rajagukguk saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI di Kodam IX/Udayana, Bali, Jumat (24/7/2026)/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Anggota Komisi I DPR RI Sabam Rajagukguk menekankan pentingnya pengamanan terukur dan responsif di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Menurutnya, implementasi kebijakan tetangga baik atau good neighbour policy yang diusung pemerintah harus senantiasa diimbangi dengan perlindungan nyata terhadap warga negara di garis perbatasan.

    Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI di Markas Kodam IX/Udayana, Denpasar, Bali, Jumat (24/7/2026). Kunjungan kerja ini berfokus pada penguatan pertahanan wilayah perbatasan dan akselerasi pemekaran Kodam baru.

    “Kita menghargai kesepakatan antar tokoh masyarakat di perbatasan yang memanfaatkan wilayah secara bersama-sama dalam semangat persaudaraan. Namun jika ada dinamika di lapangan yang berpotensi menimbulkan rasa tidak aman bagi warga kita, TNI harus mengambil langkah perlindungan,” ujar Sabam di hadapan jajaran pimpinan Kodam IX/Udayana.

    Legislator Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan bahwa hubungan bilateral yang harmonis memerlukan komitmen dan penghormatan muatan lokal dari kedua belah pihak.

    “Bapak Presiden menekankan kebijakan luar negeri kita adalah good neighbour policy, tetapi prinsip good neighbour itu berlaku dua arah (it takes two to tango). Kita bersikap sebagai tetangga yang baik, dan tentu berharap pihak tetangga juga demikian, sehingga warga di perbatasan merasa tenang dan tidak ada perlakuan yang semena-mena,” paparnya.

    Selain perlindungan teritorial, Sabam juga menanyakan kesiapan operasional prajurit di lapangan, khususnya terkait ketahanan logistik dan kecukupan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kodam IX/Udayana dalam menunjang patroli perbatasan. 

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 2026

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 20260

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 20260

    Penundaan Keberangkatan Terindikasi TPPO Jangan Berhenti sebagai Tindakan Administratif

    11 September 20260

    LPS Harus Pulihkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Asuransi

    11 September 20260

    Komisi II Dorong Penerapan Stelsel Aktif dan Interoperabilitas Data dalam RUU Adminduk

    10 September 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?