Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana mendorong pemerintah mengubah paradigma pembangunan sektor pariwisata dengan tidak lagi semata-mata berorientasi pada jumlah kunjungan wisatawan, melainkan pada nilai ekonomi yang dihasilkan bagi daerah dan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya dalam Deputi Bidang Pemasaran, Plt. Deputi Bidang Industri dan Investasi, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kementerian Pariwisata RI, Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Danau Toba, Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Labuan Bajo Flores, Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Borobudur, Direktur Utama Injourney Tourism Development Corporation (ITDC), dan Direktur Utama PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Menurut Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut, keberhasilan pembangunan pariwisata tidak lagi cukup diukur dari banyaknya wisatawan yang datang. Pemerintah perlu menjadikan dampak ekonomi sebagai indikator utama dalam mengevaluasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Badan Otorita Pariwisata (BOP). “Jangan lagi kita menilai dari angka jumlah wisatawan, tetapi nilai ekonomi yang dihasilkan yang harus kita kejar,” ujarnya.
Untuk itu, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III tersebut mengusulkan agar evaluasi KEK dan BOP menggunakan indikator yang lebih komprehensif, seperti lama tinggal wisatawan (length of stay), rata-rata pengeluaran wisatawan, tingkat okupansi kawasan, kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), hingga penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, Ilham juga menyoroti masih besarnya kesenjangan antara komitmen investasi dan realisasi investasi di sejumlah KEK pariwisata. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka penyebab belum optimalnya realisasi investasi karena keberhasilan pengembangan kawasan tidak dapat diukur hanya dari besarnya komitmen investasi.
Ia turut menyoroti perkembangan KEK Lido di Kabupaten Bogor yang dinilai belum sesuai dengan harapan. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme evaluasi yang jelas apabila target investasi maupun pembangunan kawasan tidak berjalan sesuai komitmen awal.
Lebih lanjut, Politisi Partai Golkar itu mengingatkan agar konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan yang selama ini diusung Kementerian Pariwisata diwujudkan melalui program-program nyata, bukan sekadar menjadi narasi. “Saya berharap konsep keberlanjutan ini tidak hanya menjadi narasi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program kerja yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.