Komisi XIII DPR meminta Plt. Sekretariat Jenderal (Sekjen) MPR RI dan Sekjen DPD RI untuk menunda anggaran renovasi gedung yang dinilai belum mendesak. Sebab, uang negara saat ini harus dialihkan untuk efisiensi dan program-program lain yang jauh lebih penting.
Turut menanggapi, Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub menekankan bahwa sejak awal komisinya sudah berkomitmen untuk memperketat pengeluaran dana negara, terutama untuk proyek-proyek pembangunan fisik kementerian atau lembaga. “Kita kemarin sepakat dengan mitra kita, menyangkut dengan renovasi, pembangunan, atau rehab, itu harus dinolkan. Kita berharap anggaran ini dimasukkan kepada program-program yang lebih penting,” ujar Muslim dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR dengan MPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/06/2026).
Dirinya menyoroti beberapa rencana proyek fisik di lingkungan DPD RI, seperti renovasi gedung kantor di ibu kota provinsi serta rencana pembangunan gedung kantor baru DPD RI di Bengkulu, Jawa Barat, dan Bangka Belitung. Sikap tegas yang sama juga ia tunjukkan terhadap usulan anggaran perbaikan ruang kerja fraksi dan ruang rapat dari pihak Sekretariat Jenderal MPR RI. Menurutnya, kondisi fasilitas penunjang kerja di Gedung MPR saat ini sebenarnya masih sangat layak dan bagus.
“Renovasi ruang kerja fraksi dan kelompok DPD, renovasi ruang rapat Nusantara V, saya rasa itu gedungnya masih bagus kok. Masih luar biasa, tidak perlu kita renovasi,” tegasnya.
Meskipun meminta efisiensi pada fasilitas kantor, Muslim memberikan pengecualian untuk perbaikan rumah dinas pimpinan MPR RI yang menurutnya memang sudah dalam kondisi perlu diperbaiki. “Terkecuali mungkin renovasi rumah dinas pimpinan MPR. Itu mungkin (bisa dilakukan), saya sudah masuk ke situ. Tapi yang lain-lain ini tanpa rehab saya rasa masih sangat baik,” pungkasnya.