Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mendesak pemerintah meningkatkan kesejahteraan pilot tempur TNI Angkatan Udara (TNI AU). Menurutnya, pendapatan yang diterima para pilot tempur saat ini masih belum sebanding dengan besarnya tanggung jawab dan risiko yang diemban dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia. Hal itu disampaikan Nurul saat agenda Kunjungan Kerja spesifik Komisi I DPR RI di Markas Komando Operasi Udara II Makassar, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (12/6/2026).
“Kami jelas berharap bahwa kesejahteraan pilot tempur juga dinilai dengan baik. Kalau ada peningkatan, karena menurut kami nilainya sangat kecil,” ujar Nurul.
Ia juga menyoroti kondisi anggaran TNI AU yang dinilai masih jauh dari memadai. Berdasarkan pagu indikatif yang dibahas di Komisi I DPR RI, anggaran TNI AU hanya berkisar Rp11 triliun, dengan sekitar 60 persen di antaranya dialokasikan untuk belanja pegawai.
“Hanya 40 persen untuk yang lain-lainnya. Kalau membandingkan dengan luas wilayah Indonesia dan segala yang harus dilakukan, jumlahnya masih terlalu kecil,” tegasnya.
Selain menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan personel, Nurul menyampaikan bahwa proses alih teknologi dan perawatan (maintenance) pesawat tempur baru TNI AU berjalan tanpa kendala berarti. Menurutnya, setiap pengadaan pesawat tempur telah disertai mekanisme transfer teknologi dan pengetahuan dari pihak produsen.
“Pesawat-pesawat yang dibeli, yang datang ke sini, masalah spare part dan maintenance-nya biasanya dilakukan alih teknologi dan knowledge dari pihak pabriknya,” katanya.
Ia menjelaskan, personel TNI AU yang bertugas di bidang perawatan telah memperoleh pelatihan langsung dari produsen pesawat sehingga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi baru. Perbedaan teknologi antara pesawat lama dan generasi terbaru dinilai tidak terlalu signifikan bagi para teknisi yang telah berpengalaman.
“Kalau pun ada teknologi baru, adaptasinya bisa cepat dilakukan. Tidak terlalu sulit karena mereka sudah terbiasa memegang peralatan termasuk pesawat-pesawat tempur yang ada,” tambahnya.
Politisi Partai Golkar tersebut menilai kemampuan teknis prajurit TNI AU menjadi faktor penting dalam menjaga kesiapan operasional alutsista sekaligus meminimalkan ketergantungan pada pihak asing dalam proses perawatan pesawat tempur. Di akhir keterangannya, Nurul berharap Kementerian Pertahanan dapat mendistribusikan anggaran secara lebih proporsional, termasuk memprioritaskan peningkatan tunjangan bagi pilot tempur TNI AU agar sejalan dengan tuntutan tugas yang mereka emban.
“Semoga anggaran dari Kemenhan khususnya bisa didistribusikan lebih pada peningkatan untuk TNI Angkatan Udara. Kalau ada peningkatan, ini diprioritaskan untuk memberikan tunjangan lebih kepada para pilot tempur tersebut,” pungkasnya.