Perpindahan jemaah haji dari Madinah menuju Makkah menjadi salah satu titik krusial yang mendapat perhatian serius dari Anggota Timwas Haji DPR RI Maman Imanul Haq. Ia menilai proses mobilisasi jemaah harus dipastikan aman dan terukur agar tidak menimbulkan persoalan baru menjelang puncak haji.
Saat ditemui medpolindo.com di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Minggu (17/05/2026), Maman mengatakan pihaknya akan lebih dahulu meninjau kondisi di Madinah untuk memastikan kesiapan transportasi menuju Makkah berjalan lancar.
Pengawasan tersebut dilakukan menyusul adanya insiden bus terbakar pada fase awal pemberangkatan jemaah. Meski tidak menimbulkan gangguan besar terhadap keseluruhan layanan, DPR menilai kejadian itu menjadi alarm penting bagi penyelenggara haji.
“Kita pastikan seluruh transportasi itu aman, nyaman, dan bisa memberangkatkan jemaah haji dari Madinah ke Makkah dengan baik,” kata Maman.
Tak hanya soal armada, Timwas Haji DPR juga menyoroti skema perjalanan jemaah sejak pengambilan mikat di Bir Ali hingga kedatangan di Makkah. Menurut Maman, detail teknis seperti lokasi terminal pemberhentian hingga jarak menuju Masjidil Haram sangat menentukan kenyamanan jemaah, terutama bagi lansia dan disabilitas.
Ia menjelaskan, kelompok lansia sering kali mengalami kelelahan berlebih akibat perpindahan yang terlalu panjang atau minim pendampingan. Karena itu, pengaturan rute dan titik turun jemaah harus disusun berdasarkan kebutuhan lapangan, bukan sekadar efisiensi transportasi.
Pengawasan DPR juga diarahkan pada koordinasi antarpihak, mulai dari Kementerian Agama, petugas haji, hingga operator transportasi di Arab Saudi. Menurutnya, lemahnya sinkronisasi bisa memicu keterlambatan, jemaah tertinggal, hingga kepadatan di titik tertentu.
Di tengah meningkatnya jumlah jemaah lansia dalam beberapa tahun terakhir, DPR menilai pola pelayanan haji tidak lagi bisa menggunakan pendekatan umum. Sistem pelayanan harus mulai berbasis kebutuhan khusus jemaah agar perjalanan ibadah tetap aman dan manusiawi.
Karena itu, Timwas Haji DPR berkomitmen melakukan pengawasan langsung pada fase perpindahan jemaah untuk memastikan seluruh skema pelayanan benar-benar berjalan sesuai rencana.